SAMPAI saat ini, entah kenapa, belum satupun ada kepala / wakil kepala daerah di Sumbar yang perempuan. Padahal yang namanya Bundo Kanduang itu limpapeh rumah gadang, termasuk bagian dari kepemimpinan di Ranah Minang. Lihat saja dalam setiap sambutan di acara formal, Bundo Kanduang salah satu yang disebut.
Sementara di daerah lain di Indonesia, sudah banyak perempuan yang menjadi gubernur, bupati atau walikota —termasuk di posisi wakil. Bahkan di provinsi syariah Aceh, sudah ada perempuan yang menjadi walikota. Itulah, kadang di kita ini banyak galemek, di antaranya “tidak boleh perempuan jadi imam”. Padahal ini wilayah politik, bukan dalam beribadah.
Di legislatif, sebenarnya sudah mulai banyak juga perempuan yang eksis. Saat Pileg 2019 kemaren, karena adanya aturan main harus mengikutsertakan perempuan 30% di pencalegkan, suka atau tidak suka harus diikuti partai. Bagi mereka yang ikut, ada yang serius dan ada pula yang memang sekedar untuk mencukupkan kuota tadi.
Hasilnya cukup menggembirakan, dari 14 orang Anggota DPR RI dari Sumbar, ada 3 orang perempuan yang lolos, Nevi Zuairina (istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno), Lisda (istri Bupati Pessel Hendrajoni) dan Athari Ghauti Ardi (anak perempuan Epyardi Asda). Terus Emma Yohana bertahan menjadi Anggota DPD RI. Periode sekarang (2014-2019), di DPR RI hanya 1 perempuan, Betty (istri mantan Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadique).
Untuk di eksekutif dalam sejarahnya belum pernah ada perempuan yang menjabat. Ada yang pernah ikut pilkada, seperti Emma Yohana di Pilkada Padang 2013, Rahmi Brisma di Pilkada Bukittinggi 2015 dan Dewi Fitri Deswati di Pilkada Pariaman 2018, tapi nasib baik belum berpihak kepada mereka. Saat ini peluang itu kembali terbuka dengan akan digelarnya Pilkada Serentak 2020.
Di Sumbar, ada 13 daerah kabupaten / kota dan provinsi yang akan menggelar pilkada. Beberapa nama dari kalangan perempuan sudah mulai ada yang mengapung, seperti Rahmi Brisma (PAN) calon Walikota Bukittinggi, Difla Wiyani (Golkar) calon Bupati Padang Pariaman dan Edriana (Gerindra) calon Gubernur Sumbar. Sementara yang lain belum terdengar. Entahlah melakit ke atas.
Bukan pilih kasih, dalam tulisan ini, saya hanya membatasi membahas bagaimana peluang Edriana dalam pusaran pilkada ke depan. Dalam pandangan saya yang awam, dan dengan tidak mengurangi peluang yang lain, terbuka kemungkinan Edriana bisa menorehkan sejarah, dimana perempuan Minang bisa duduk di eksekutif.
Di dalam politik kadang kita harus bersikap realistis, dan menurut hemat saya Edriana lebih cocok maju di Pilkada Tanah Datar daripada di Pilkada Sumbar. Sebab untuk suksesi kepemimpinan di provinsi, Gerindra sudah menggadang-gadang Nasrul Abit (Wakil Gubernur Sumbar / Ketua Gerindra Sumbar) untuk diadu. Jadi, bukan menipiskan peluang Edriana, rasanya posisi Nasrul Abit itu sulit untuk diurak.
Sebagai puteri daerah Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, dan dengan sudah dilanyahnya daerah Luhak Nan Tuo itu saat Edriana ikut sebagai caleg DPR RI dari Gerindra untuk dapil Sumbar 1 (termasuk Kabupaten Tanah Datar di dalamnya), sosok Edriana sudah dikenal luas di sana. Tinggal menikam jejak saja. Apalagi dengan efek kemenangan Gerindra dan pasangan Prabowo-Sandi di Sumbar, diyakini akan turut berpengaruh di konstelasi pilkada. Intinya, Edriana harus fokus.
Sebagai politisi perempuan, saya melihat Edriana semangatnya luar biasa. Dengan latar belakang sebagai aktivis pemberdayaan perempuan dan memiliki lembaga pendidikan di Jakarta, sosok Edriana pantas diberi ruang untuk menunjukkan kepemimpinannya. Saatnya Edriana menorehkan sejarah, saatnya perempuan Minang bersatu, saatnya pula Kabupaten Tanah Datar bukan lagi sekedar datar-datar saja —kata seorang teman. Maka, jayalah perempuan Minang!
Penulis : ISA KURNIAWAN / Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas)
