PADANG, forumsumbar —Berlarut-larutnya masalah bantuan tunai untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang belum juga dibagikan, sementara kondisi kehidupan semakin parah dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat beberapa fraksi di DPRD Sumbar “meradang”.
Masyarakat diminta untuk bertahan di rumah, sementara bantuan tunai tidak juga dibagikan. Hal ini dianggap masa bodohnya Gubernur Sumbar terhadap kondisi yang ada.
Karena Gubernur Sumbar dianggap masa bodoh, 3 fraksi di DPRD Sumbar angkat bicara, dan meminta agar pencairan bantuan tunai segera dilakukan, agar masyarakat jangan terlalu lama menunggu, dan pemerintah tidak dianggap mempermainkan rakyat.
Adapun anggota fraksi yang meradang tersebut, HM. Nurnas (Demokrat), Hidayat (Gerindra), dan Afrizal (Golkar), meminta agar gubernur jangan lagi bertele-tele dalam kondisi seperti saat ini.
Pernyataan tegas itu mereka sampaikan di hadapan puluhan wartawan peliput di DPRD Sumbar dalam bentuk jumpa pers, di ruangan khusus gedung putih tersebut.
Dalam kesempatan tersebut HM. Nurnas mengatakan, sampai saat ini, Kamis (30/4), masih belum juga bertambah input data penerima bantuan, masih 3 kota 1 kabupaten (Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Pariaman dan Kabupaten Agam).
“Sampai saat ini, baru kota Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi dan Kabupaten Agam, belum juga bertambah. Bahkan ada kabar terbaru, malah kabarnya data Agam dikembalikan. Ini cukup aneh,” tegas Nurnas.
Ditambahkannya, semestinya sebelum PSBB, bantuan langsung tunai tersebut sudah harus diterima masyarakat, sehingga tidak bertele-tele seperti saat ini.
“Pada waktu itu kita sudah minta sama gubernur agar segera. Gubernur mengatakan ya, namun sampai saat ini, masih juga tidak bergerak,” tambahnya lagi.
Pernyataan Nurnas tersebut dipertegas Hidayat, ia meminta agar paling lambat Senin (4/5) depan bantuan tersebut harus sudah diterima masyarakat.
“Jangan tunggu data ideal baru dicairkan BLT. Berapapun data yang masuk langsung cairkan, karena jika masih juga dilalaikan maka akan menimbulkan dampak sosial lebih parah,” tegas Dayat.
Ditambahkannya, jika sampai Senin depan BLT tidak juga dicairkan maka DPRD akan mengusulkan pada Presiden agar ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Sumbar diganti, karena kelihatan tidak mampunya gubernur sebagai ketua gugus tugas dalam mengemban tugasnya.
“Jika tidak juga dicairkan sampai Senin depan, kami akan gugat gubernur. Bila perlu langsung ke Presiden, agar ketua gugus diganti saja dengan TNI atau Polri, karena gubernur tidak nampak managemen kepemimpinan, khususnya dalam berkordinasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan Covid-19,” tegas Dayat, dengan nada sedikit meninggi.
Dari awal DPRD sudah memahami aturan dan tidak ada sedikitpun menghalangi, malah mendukung total agar segera bantuan diberikan, namun sampai saat ini perencanaan itu juga tidak jelas, bahkan mengakibatkan kordinasi dengan kabupaten / kota makin tidak jelas.
Pernyataan anggota DPRD tersebut disambut hangat wartawan yang hadir, terbukti dengan tanya-jawab yang begitu komunikatif.
(Rel/Nov)
