Oleh: @hniyus @hmad
INFRASTRUKTUR adalah program andalan dari Kabinet Indonesia Maju yang nggak maju-maju kecuali hutangnya.
Dengan kemajuan yang dicanangkan, mereka memiliki jargon; kerja.. kerja.. kerja! Sampai mereka lupa mikir, untuk berhasil itu harus kerja yang bagaimana.
Karena kalau hanya sekedar kerja, beruk di hutan juga kerja begitu juga kerbau di sawah, demikian kata Buya HAMKA.
Selanjutnya dari program infrastruktur itu membangun jalan tol mereka jadikan sebagai ikon kemajuan yang walaupun dipaksakan juga tetap saja nggak maju-maju kecuali hidungnya.
Mengejar mimpi untuk menggenjot ekonomi dengan menjadikan jalan tol sebagai urat nadi mulai dari; tol darat, tol laut, tol langit, hingga tol lol.
Gimana nggak tol lol, untuk mendapatkan sumber dana pembangunan jalan tol, mereka mengandalkan kiat berhutang kepada negara asing dengan bunga bikin pusing tujuh keliling sampai tujuh turunan guling-guling.
Saking super duper tol lol nya, sebagian bahan baku dan pekerja kasarnya mereka datangkan dari negara si pemberi pinjaman seolah-olah warga lokal nggak butuh kerjaan, sehingga sebagian besar para pencari kerja menjadi; nganggur.. nganggur.. nganggur!
Padahal kalau mereka mau membuktikan bahwa mereka benar-benar terdiri dari orang-orang yang maju, (maju cara berfikirnya, bukan maju korupsinya, apalagi bohongnya), mereka bisa lakukan dengan cara menjadikan dana “Pajak Kendaraan” sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur yang mereka bangga-banggakan, sehingga negara tidak perlu lagi berhutang dan mewariskannya kepada generasi mendatang.
Hal ini membuat kita nggak habis pikir, walau kita nggak pernah tau apakah mereka bisa berpikir tentang betapa beratnya beban rakyat yang harus bayar pajak kendaraan tetapi juga harus bayar tarif tol saat ingin berpergian dan diperburuk lagi dengan tingginya harga bahan bakar dan bahan-bahan lain yang habis buat di bakar, benar-benar modar.
Berbicara tentang pajak, rakyat yang dijadikan wajib pajak selalu disuguhi kalimat; “warga bijak taat pajak”, tapi apakah mereka sebagai pengelola dana pajak yang disetorkan wajib pajak juga bisa bersikap bijak dalam mengelola dana pajak?
Bayangkan! Iya.. bayangkan saja dulu, walaupun kita hanya bisa membayangkan betapa besarnya jumlah pemasukan dari dana “Pajak Kendaraan” yang disetorkan setiap hari oleh wajib pajak pemilik kendaraan sampai harus rela antrian panjang hingga calo-calo bergentayangan.
Namun walau demikian pihak penerima pajak dalam hal ini pemerintah tetap saja berhutang untuk mendapatkan sumber dana guna merealisasikan pembangunan infrastruktur seperti; jalan tol, jalan layang, atau barangkali hutang yang menggunung ini bisa membuat mereka melayang-layang sampai jarang pulang.
Pertanyaannya; dikemanakan kah dana “Pajak Kendaraan” yang disetorkan itu dan untuk apa digunakan?
Bukankah dana “Pajak Kendaraan” itu idealnya digunakan untuk membangun jalan atau jembatan yang akan dipergunakan oleh kendaraan?
Atau jangan-jangan kalian adalah penyebab antrian panjang jama’ah calon haji yang akan diberangkatkan ke tanah suci hingga harus rela menunggu belasan tahun karena sebagian dananya telah digunakan untuk menutupi kekurangan dana pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman yang bukan tidak mungkin telah banyak berceceran di sepanjang jalan.
Ini pertanyaan penting dari rakyat sebagai warga bijak taat pajak kepada pemerintah sebagai pihak pengelola dana pajak yang telah disetorkan rakyat banyak.
Iya.. hanya rakyat banyaklah yang taat pajak, tidak seperti konglomerat yang gemar bermain mata dengan oknum aparat kantor pajak demi menekan pengeluaran perusahaan agar keuntungan yang dikantongi semakin signifikan.
Dari pada pengorbanan rakyat jadi sia-sia dimana pajak yang disetorkan demi devisa telah di buat salah arah ke kantong-kantong pribadi oknum penyelenggara negara, mungkin kami perlu mempertimbangkan untuk tidak lagi membayar pajak, karena mereka hanya bisa membuat hutang yang telah menjadi beban ekonomi negara untuk jangka panjang dan berdampak langsung atas terjadinya kemiskinan. *)
Penulis adalah Pengamat Sosial dan Politik
