Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
SEJAK Dr Anwar Hafid, MSi, menjabat Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), mantan Bupati Morowali itu menerapkan kegiatan ibadah salat dengan istilah Sulteng Berjemaah.
Sulteng Berjemaah adalah tiga puluh menit sebelum waktu salat seluruh pegawai negeri sipil menghentikan kegiatan agenda pemerintahan, termasuk rapat-rapat, selanjutnya fokus untuk menjalankan ibadah salat Zuhur atau Asar di masjid.
Menurut Anwar Hafid, tugas pemerintah menurut buku Reinventing Government hanya dua; menyejahterakan rakyat dan membuat rakyat aman.
Dalam Al-Qur’an juga disebutkan, sembah Aku di rumah-Ku, diberi dua jaminan, Aku sejahterakan hidupmu, Aku hilangkan rasa laparmu, lalu Aku jamin keamananmu, dan Aku hilangkan rasa takutmu.
“Dulu, tahun 2015 ketika Presiden Jokowi datang berkunjung ke Morowali. Kita beritahu bahwa sebelum azan berkumandang acara selesai. Dan, ternyata Presiden merespons dengan baik. Beliau pun menyanggupi pidato hanya sepuluh menit,” ungkap Anwar Hafid mengenang peristiwa ketika masih menjadi Bupati Morowali.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Morowali pada 29 Mei 2015 memang tercatat dalam arsip resmi Sekretariat Negara. Saat itu Presiden meresmikan PT Sulawesi Mining Investment di Morowali. Anwar Hafid, yang ketika itu menjabat Bupati Morowali (setneg.go.id)
Anwar mengambil perumpamaan peristiwa besar itu, bahwa presiden saja bisa diatur, apalagi kita pegawai negeri sipil.
“Maka, saya punya kebijakan, agar semua kepala dinas taat untuk salat berjemaah pada jam kerja, dan agenda pemerintahan berhenti tiga puluh menit sebelum azan. Bila saya dengar ada kepala dinas yang melanggar, saya tidak segan untuk memberhentikan,” tegas Gubernur dengan komitmennya.
Gagasan tersebut memiliki kesinambungan dengan masa kepemimpinan Anwar Hafid sebelumnya. Ketika menjabat Bupati Morowali pada 2007–2017, Anwar Hafid telah memperkenalkan program Morowali Berjemaah dan Morowali Mengaji.
Pemberitaan mengenai kegiatan Anwar di Morowali pada 2021 juga menyebut kedua program tersebut sebagai program keagamaan yang pernah dijalankannya ketika menjadi bupati.
Dalam Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Maret 2025, Anwar kembali menceritakan pengalaman tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menggunakan tema “Sulteng Berjemaah, Sulteng Mengaji: Harmoni dalam Keberagaman” sebagai bagian dari visi dan misi pemerintah daerah periode 2025–2030.
Selain itu, setiap salat Subuh, Gubernur juga mengagendakan bertemu dengan masyarakat di masjid. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai masalahnya. Dan, Gubernur dengan senang hati melayani masyarakat satu per satu.
“Bila urusan tidak tuntas di masjid, akan ditindaklanjuti melalui dinas dan bidang-bidang yang terkait,” ungkap Gubernur sebagaimana dikutip dalam pesan YouTube-nya.
Praktik tersebut kemudian berkembang menjadi pola pertemuan langsung antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2025 mencatat sejumlah kegiatan salat Subuh berjemaah yang dihadiri Anwar Hafid bersama masyarakat.
Pada 27 April 2025, misalnya, Anwar melaksanakan salat Subuh berjemaah di Masjid Al-Haq, Kota Palu, sebelum mengikuti Tabligh Akbar dan Halalbihalal Muhammadiyah Sulawesi Tengah.
Pada 23 Maret 2025, Anwar juga melaksanakan salat Subuh berjemaah di Masjid sementara Baitul Khairaat sebelum meninjau pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebut pembangunan masjid tersebut sebagai salah satu prioritas dalam penguatan sarana keagamaan daerah.
Dalam pelaksanaannya, Sulteng Berjemaah kemudian memperoleh tempat formal dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2029 melalui program unggulan Berani Berkah.
Dokumen RPJMD tersebut secara eksplisit mencantumkan Sulteng Berjemaah dan Sulteng Mengaji sebagai program unggulan, bersama berbagai bentuk penguatan kehidupan keagamaan, termasuk dukungan terhadap guru mengaji, marbut, pendeta atau tokoh agama, pemangku adat, serta penguatan sarana dan prasarana keagamaan. (ppid.sultengprov.go.id)
Dengan demikian, Sulteng Berjemaah memperoleh posisi lebih luas daripada sekadar kegiatan rutin aparatur. Ia masuk ke dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen dan pemberitaan resmi pemerintah daerah juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan program tersebut melibatkan ASN lintas perangkat daerah. Pada 5 Juni 2026, misalnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan bahwa dari 128 ASN BKD, rata-rata 75–87 orang hadir setiap Jumat untuk mengikuti salat Subuh berjemaah di Masjid Al-Mujahidin, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, selama Januari–Juni 2026.
Angka tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi ASN dalam salah satu bentuk konkret pelaksanaan program keagamaan pemerintah daerah. Data itu sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan Berani Berkah telah masuk ke dalam aktivitas rutin sejumlah organisasi perangkat daerah.
Program ini juga memiliki dimensi lintas agama. Pada Agustus 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan pelaksanaan ibadah Oikumene bagi ASN Nasrani di lingkungan pemerintah provinsi sebagai bagian dari agenda Jumat Berkah dalam program Berani Berkah.
Dengan demikian, dalam praktik pemerintahannya, Berani Berkah kemudian ditempatkan dalam kerangka kehidupan keagamaan yang mencakup aktivitas umat Islam sekaligus kegiatan keagamaan umat lain di lingkungan birokrasi.
Pada September 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mencanangkan Sabtu Subuh Berjamaah di Masjid Al-Mujahidin, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut diarahkan sebagai bagian dari Berani Berkah dan disebut akan bersinergi dengan Majelis Subuh Berkah. Masjid Al-Mujahidin direncanakan menjadi salah satu pusat kegiatan gerakan tersebut.
Perkembangan berikutnya terlihat pada kegiatan Jumat Subuh Berkah. Pada 19 Juni 2026, ribuan jemaah mengikuti salat Subuh berjemaah, zikir bersama, doa bersama, dan peringatan 1 Muharam 1448 Hijriah di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut diikuti ASN, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat Kota Palu.
Pada 7 Agustus 2026, kegiatan Subuh Berkah kembali dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Anwar Hafid, para sekretaris dan kepala dinas, unsur TNI-Polri, serta masyarakat.
Dari rangkaian tersebut terlihat bahwa gagasan Sulteng Berjemaah memiliki akar kebijakan sejak Anwar Hafid memimpin Kabupaten Morowali. Ketika menjadi gubernur, gagasan itu memperoleh nama, program, dan rangkaian kegiatan yang lebih luas melalui Sulteng Berjemaah, Sulteng Mengaji, serta payung Berani Berkah.
Di titik ini, Sulteng Berjemaah dapat dibaca lebih luas daripada sekadar kebijakan menghentikan sementara agenda birokrasi menjelang salat. Ia menjadi bagian dari cara pemerintah daerah mempertautkan religiusitas, birokrasi, pelayanan publik, dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat.
Tentu, efektivitasnya masih perlu diuji. Apakah partisipasi ASN dalam kegiatan keagamaan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik? Apakah perjumpaan pejabat dengan masyarakat di masjid benar-benar mempercepat penyelesaian persoalan warga? Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar gerakan keagamaan dalam birokrasi memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.
Namun, satu hal menarik sudah terlihat: masjid ditempatkan sebagai ruang ibadah sekaligus ruang perjumpaan antara pemerintah dan rakyat.
Agaknya, Ranah Minang perlu belajar dari sini.
Sumatera Barat memiliki modal kultural yang jauh lebih panjang untuk mempertautkan agama, adat, dan pemerintahan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sudah menjadi filosofi sosial masyarakat Minangkabau. Tantangannya sekarang adalah bagaimana filosofi itu hadir dalam praktik pemerintahan: dalam disiplin aparatur, pelayanan publik, kedekatan dengan masyarakat, dan keberpihakan pada persoalan rakyat.
Sulteng memberi satu pelajaran sederhana: nilai agama akan terasa kuat ketika ia hadir dalam cara pemerintah bekerja.*)
