Oleh: Dr Hefrizal Handra, MSoc.Sc
(Dosen FEB Unand)
ANJLOKNYA IHSG memunculkan pertanyaan publik yang wajar, apakah ini murni kegagalan pengawasan pasar oleh Otoritas Jasa Keuangan? Pertanyaan ini penting, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu.
Mengaitkan seluruh gejolak pasar hanya pada satu lembaga justru berisiko menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks. Pasar saham bekerja dengan satu mata uang utama yaitu kepercayaan, yang tidak akan runtuh tanpa sebab serta tidak dibentuk oleh satu institusi saja.
OJK memang memegang peran penting dalam tata kelola, transparansi, dan pengawasan pasar. Namun, kepercayaan investor terbentuk dari keseluruhan ekosistem kebijakan, bukan dari regulator pasar semata.
Menariknya, ketika IHSG naik tajam, narasi yang sering muncul adalah keberhasilan kebijakan fiskal dan kepemimpinan ekonomi, bahkan tidak jarang diklaim sebagai bukti kinerja otoritas fiskal.
Namun ketika IHSG anjlok, sorotan tiba-tiba menyempit, dan OJK seolah menjadi satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Logika seperti ini terasa tidak seimbang, sekaligus mengaburkan realitas bahwa pasar membaca sinyal kebijakan secara terpadu, bukan parsial.
Dari sisi moneter, stabilitas nilai tukar, kecukupan likuiditas, dan kualitas komunikasi kebijakan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi jangkar utama persepsi risiko.
Dari sisi fiskal, arah APBN, disiplin pembiayaan, serta konsistensi kebijakan utang dan belanja yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan ikut menentukan keyakinan investor terhadap prospek jangka menengah.
Pasar membaca semua sinyal ini secara bersamaan. Yang sedang diuji saat ini bukan kinerja ekonomi masa lalu, melainkan keyakinan terhadap arah kebijakan ke depan dan kualitas koordinasi antar-otoritas.
Dalam ekonomi modern, ketidakpastian kebijakan sering kali lebih merusak daripada kebijakan yang tidak populer. Investor dapat menerima aturan yang ketat, tetapi sulit menerima sinyal yang tidak konsisten antara fiskal, moneter, dan regulasi pasar.
Di titik ini, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada kecenderungan untuk mencari kambing hitam, alih-alih memperkuat arsitektur kepercayaan yang menopang pasar dan pertumbuhan. Padahal, kepercayaan itulah yang menentukan apakah investasi bergerak atau memilih menunggu.
Pertumbuhan sekitar 5% relatif dapat dipertahankan oleh ekonomi sebesar Indonesia. Namun melompat ke 6% atau lebih bukan soal optimisme atau retorika, melainkan soal kredibilitas kebijakan lintas otoritas, kepastian regulasi, dan kualitas koordinasi fiskal–moneter–pasar keuangan.
Jika kepercayaan tertahan, investasi akan menunggu. Jika investasi menunggu, pertumbuhan kehilangan momentum. Dan ketika momentum hilang, yang terdampak bukan hanya pasar saham, tetapi fiskal, daerah, dan penciptaan lapangan kerja.
Meskipun IHSG anjlok tajam, namun belum mengarah kepada krisis ekonomi di depan mata. Namun risiko stagnasi pertumbuhan menjadi nyata, jika peran lembaga penjaga kepercayaan pasar tidak dijalankan secara terpadu dan konsisten.
Pasar bisa jatuh dan pulih, tetapi kepercayaan yang tergerus selalu menuntut biaya ekonomi dan waktu kebijakan yang jauh lebih besar untuk dipulihkan. Di situlah pelajaran terpenting dari peristiwa ini. *)
