Oleh: Dr Henmaidi, ST, MEng.Sc
(Wakil Rektor IV Universitas Andalas)
SENIN 8 Desember 2025, saya dikontak Wakil Rektor IV Universitas Jambi. Tim tanggap darurat bencana mereka begerak dari Jambi sehari sebelumnya. Tim ini berencana untuk menuju Palembayan Kabupaten Agam salah satu daerah terdampak parah oleh bencana banjir dan longsor.
Semula tim mau memasuki wilayah itu melalui Bukittinggi. Namun jalur Bukittinggi ke Palembayan terputus. Satu-satunya jalan adalah melalui Solok menuju Padang, dari Padang terus ke Lubuk Basung.
Ternyata jalur Solok ke Padang mengalami kemacetan parah di Sitinjau Laut. Sehingga tim tidak berhasil menembusnya. Saya menyarankan untuk berkoordinasi dengan BPBD untuk mengalihkan tujuan ke titik terdekat yang juga membutuhkan bantuan. Akhirnya tim berbalik arah, ke Singkarak dan menuju di Posko Utama Pengendalian Bencana Kabupaten Solok, di Koto Baru, Kecamatan Kubung.
Cerita ini hanya sejumput kecil dari masifnya dampak bencana banjir akhir tahun 2025 ini. Kejadian banjir besar ini kembali memperlihatkan titik paling rapuh dalam penanganan bencana kita: logistik. Ini bukan hanya soal curah hujan yang ekstrem, tetapi soal apakah sistem distribusi kita mampu bertahan ketika jalan terputus, jembatan hilang, dan akses komunikasi lumpuh. Fakta di lapangan menunjukkan jawabannya: belum.
Solidaritas publik luar biasa. Bantuan datang dari pemerintah, BUMN, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat umum. Namun bantuan yang banyak tidak berarti apa-apa jika tidak dapat bergerak. Persoalannya bukan pada jumlah, tetapi pada kemampuan mengirimkan bantuan dengan cepat, aman, dan tepat sasaran.
Ketika Infrastruktur Putus, Sistem Ikut Jatuh
Banjir dan longsor memutus sejumlah jalur vital seperti Tarutung–Sibolga dan Tarutung–Padang Sidempuan. Demikian juga dengan jalur terdampak banjir di Palembayan, Malalo dan Malalak di Sumatera Barat. Ribuan warga terisolasi. Laporan BNPB menyebutkan distribusi darat terhenti di banyak titik dan memaksa penggunaan jalur udara.
Media juga melaporkan wilayah yang kehabisan BBM dan logistik penting karena akses fisik sepenuhnya lumpuh. Alat berat tidak bisa membersihkan jalan, truk tidak bisa bergerak, dan dapur umum sulit beroperasi. Dalam situasi ini, helikopter BNPB dan TNI memang membantu, tetapi kapasitasnya terbatas dan sangat tergantung cuaca.
Pelajarannya jelas: infrastruktur fisik adalah backbone logistik. Jika jalan dan jembatan runtuh, seluruh sistem akan runtuh bersamanya.
Logistik adalah Ekosistem, Bukan Sekadar Barang
Logistik kemanusiaan terdiri dari banyak simpul yang saling bergantung. Ada tiga titik kritis yang terbukti paling rentan;
Pertama. Gudang transit. Tanpa konsolidasi yang tertata, bantuan menumpuk tanpa bisa bergerak. Di Sumatera Utara, bantuan harus sementara dititipkan di gudang sebuah perusahaan sebelum bisa dikirim ke desa terisolasi—tanda adanya celah dalam rantai pasok.
Kedua, BBM: Kelangkaan BBM, seperti dilaporkan Reuters, membuat alat berat dan kendaraan distribusi tidak bisa beroperasi. Tanpa energi, logistik lumpuh.
Ketiga, Dapur umum:. Dapur umum sangat bergantung pada ketersediaan air bersih, gas, listrik, dan relawan. Jika satu komponen terganggu, pengungsi kehilangan akses makanan layak.
Semua ini menunjukkan: logistik bukan soal barang, tetapi ekosistem yang harus berjalan serempak.
Krisis Data: Distribusi Tanpa Arah
Kebutuhan warga di lapangan berubah cepat, tetapi data kita sering terlambat. Akibatnya terjadi paradoks: ada posko yang menerima bantuan berkali-kali, sementara warga di titik lain harus berjalan melintasi kayu tumbang untuk mencari makanan, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Tanpa data real-time, distribusi berjalan tanpa kompas. Bahkan bantuan udara pun sering meleset dari target. Ini menegaskan satu hal: krisis logistik adalah krisis data.
Last Mile: Jarak Pendek yang Menentukan Nyawa
Mengirim bantuan dari pusat ke provinsi adalah pekerjaan mudah. Tantangan sebenarnya justru ada pada kilometer terakhir—the last mile. Di medan licin, tergenang, berlumpur dan terjal, bantuan hanya bisa diangkut motor, perahu kecil, atau dipikul. Kelompok rentan sering tidak mampu berjalan jauh ke titik distribusi.
Di sinilah logistik menjelma menjadi persoalan lain. Ukuran keberhasilan bukan jumlah truk yang diberangkatkan, tetapi berapa banyak warga yang benar-benar menerima bantuan.
Solidaritas Harus Diiringi Koordinasi
Masyarakat Indonesia selalu cepat bergerak ketika bencana datang. Namun tanpa panduan, bantuan menjadi tidak efektif. Banyak posko penuh pakaian bekas, sementara kebutuhan mendesak seperti popok bayi, pembalut, obat-obatan, dan air bersih justru kekurangan. Bantuan publik harus digerakkan oleh daftar kebutuhan berbasis data, bukan sekadar spontanitas.
Saatnya Revolusi Logistik Nasional
Banjir Sumatera memberi pesan kuat: kita membutuhkan reformasi logistik bencana yang sistemik dan berani. Langkah mendesak yang harus segera dilakukan:
Pertama, Membangun gudang logistik regional dengan stok pra-posisi.
Kedua, Mendesain jalur alternatif dan redundansi infrastruktur.
Ketiga, Menjamin cadangan BBM dan ketersediaan alat berat saat akses terputus.
Keempat, Mengembangkan platform data logistik real-time berbasis GIS dan drone.
Kelima, Melakukan simulasi rutin lintas lembaga, sebagai stress test kesiapan nasional. Ini bukan urusan BNPB semata. Ini agenda nasional.
Banjir Sumatera 2025 menunjukkan bahwa ketangguhan bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya bantuan yang dikirim, tetapi oleh kecepatan dan ketepatan bantuan mencapai warga terdampak. Keterlambatan logistik adalah keterlambatan penyelamatan nyawa.
Jika Indonesia ingin bertahan di era cuaca ekstrem, revolusi logistik kemanusiaan harus dimulai sekarang. Negara tangguh bukan yang paling banyak mengirim bantuan, tetapi yang sistemnya memastikan setiap bantuan tiba tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan. *)
