Sehubungan dengan Pilkada Sumbar 2020, sudah banyak calon gubernur dan wakil gubernur yang muncul atau dimunculkan oleh masyarakat maupun media, dan itu sah-sah saja. Tetapi yang menjadi catatan di sini, seberapa besar peluang si calon untuk bisa benar-benar maju / terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar nantinya untuk bertarung dengan calon lainnya.
Persoalan ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari partai politik (parpol), sebab untuk dapat terdaftar di KPU itu harus diusung oleh partai atau gabungan partai dengan syarat tertentu. Atau melalui jalur perseorangan (independen) dengan syarat mengumpulkan dukungan dari masyarakat dalam jumlah tertentu –dengan melampirkan fotokopi KTP. Untuk tingkat provinsi, mengumpulkan ratusan ribu dukungan KTP dan mengadmistrasikannya sungguh amat sangat sulit.
Berdasarkan hasil Pileg 2019 yang baru lalu, ada 9 partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Sumbar ; Gerindra (14), PKS (10), Partai Demokrat (10), PAN (10), Golkar (8), PPP (4), NasDem (3), PKB (3) dan PDIP (3). Biasanya untuk calon gubernur atau wakil gubernur, ketua-ketua partai tentu mendapatkan prioritas utama ; dimana Gerindra (Nasrul Abit), PKS (Irsyad Syafar), Partai Demokrat (Mulyadi), PAN (Ali Mukhni), Golkar (Hendra Irwan Rahim), PPP (Hariadi), NasDem (Malkan), PKB (Febby) dan PDIP (Alex Indra Lukman).
Dari deretan ketua-ketua partai di atas, yang sudah mengapung akan maju itu Nasrul Abit, Mulyadi dan Ali Mukhni, sementara yang lainnya masih datar-datar saja, mungkin dikarenakan sesuatu dan lain hal atau sudah memiliki orientasi lain, dimana ada yang berhasil duduk (kembali) menjadi Anggota DPRD Sumbar, seperti Irsyad Syafar dan Hendra Irwan Rahim. Termasuk Mulyadi yang juga berhasil duduk kembali menjadi Anggota DPR RI.
Mencermati itu, siapa calon yang berpeluang diusung partai, sepertinya untuk Gerindra posisi Nasrul Abit sulit untuk dimentahkan. Ia adalah petahana, Wakil Gubernur Sumbar saat ini. Untuk PKS, ada kader-kader yang mumpuni seperti Refrizal (Anggota DPR RI), Riza Falepi (Walikota Payakumbuh) dan Mahyeldi Ansharullah (Walikota Padang).
Di Partai Demokrat yang muncul itu nama Mulyadi, lainnya tidak tampak.
Untuk PAN walaupun Ali Mukhni sudah mengapung, tapi masih ada kader lain yang menguat, seperti Epyardi Asda (Wakil Ketua Umum DPP PAN) dan Shadiq Pasadique (mantan Bupati Tanah Datar). Golkar di samping Hendra Irwan Rahim, ada juga nama John Kenedy Aziz (Anggota DPR RI).
Untuk PPP, Hariadi. Sedangkan NasDem, Malkan sepertinya tidak, yang mencuat itu Syamsu Rahim (mantan Bupati Solok) dan Fauzi Bahar (mantan Walikota Padang), dan PKB serta PDIP tetap Febby dan Alex yang menjadi prioritas. Tapi untuk partai-partai yang kecil kursinya, seperti PPP, NasDem, PKB dan PDIP, persoalan siapa yang akan dicalonkan, sepertinya akan banyak bergantung dengan siapa mereka berkoalisi.
Dari tulisan terdahulu, saya pernah menakar bagaimana koalisi partai di Pilkada Sumbar 2020 berdasarkan perolehan kursi dan fatsun-fatsun politik yang ada –khususnya di tingkat pusat. Aturannya, dari 65 kursi di DPRD Sumbar, minimal partai atau gabungan partai bisa mengusung pasangan calon itu 13 kursi (20% dari total kursi). Diprediksi koalisi itu, Gerindra dan PKS (24 kursi). Partai Demokrat dan PAN (20 kursi), serta Golkar dan PPP, NasDem, PKB, PDIP (21 kursi). Jadi ada tiga pasang calon.
Atau kalau Gerindra ingin jalan sendiri jadinya empat pasang, dimana Gerindra (14 kursi), PKS dan PAN (20 kursi), Partai Demokrat dan Golkar (18 kursi), dan koalisi PPP, NasDem, PKB, PDIP (13 kursi). Kalau empat pasang, koalisi partai punya alternatif lain, dimana Partai Demokrat dan Golkar membuat poros masing-masing berkoalisi dengan membelah partai-partai yang memiliki kursi kecil.
Mengenai calon yang diusung bisa dilihat dari kader-kader partai yang berkoalisi, kalau Gerindra dan PKS, Nasrul Abit berpasangan dengan Refrizal, atau Riza Fahlepi atau Mahyeldi Ansharullah. Partai Demokrat dan PAN, Mulyadi berpasangan dengan Ali Mukhni, atau Shadiq Pasadique. Atau ada cerita lain ketika Epyardi Asda bisa meyakinkan DPP PAN untuk diusung, dengan mencari pasangan lain.
Sepertinya, peluang calon yang dari luar partai, menurut pengamatan saya, hanya terbuka di Golkar, PPP, NasDem, PKB dan PDIP, sementara untuk Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan PAN sudah disegel kader mereka, seperti yang digambarkan di atas. Tetapi yang namanya politik –adalah seni segala kemungkinan– sesuatu dapat berubah sampai detik-detik terakhir batas pendaftaran ke KPU Sumbar.
ISA KURNIAWAN
Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas)
