Oleh : Fachrul Rasyid HF
//forumsumbar/
SETELAH gempa dahsyat 30 September 2009, banyak pertokoan dan bangunan pasar yang ambruk di Kota Padang. Kala itu keluhan yang muncul adalah kurangnya pertokoan dan tempat berjualan. Maka direncanakanlah pembangunan beberapa bangunan pasar di Pasar Raya Timur dan akan diikuti bangunan pertokoan di sekitar Leter U dan Padang Theater selanjurnya ke Pasar Raya Barat.
Walikota Padang saat itu Fauzi Bahar memulai pembangunan dua blok pasar bertingkat empat, lalu diikuti Walikota Mahyeldi dengan dua blok juga bertingkat empat. Mungkin karena letaknya agak di belakang, pasar yang dibangun Fauzi Bahar tak lagi disebut-sebut. Yang dipublikasikan terus menerus adalah pembangunan pasar tahap dua itu. Dan banyak yang memuji sebagai karya monumental Mahyeldi.
Sampai di situ mestinya asumsi bahwa setelah gempa Padang kekurangan pasar terjawab sudah. Ternyata asumsi itu tidak benar. Buktinya, lihatlah di ke-empat blok pasar bertingkat empat itu. Dua tingkat di bawah meski sudah ditempati pedagang masih banyak yang kosong. Sementara dua tingkat di bagian atas kosong sama sekali.
Anehnya, di pinggir jalan (terutama di jalan Pasar Baru) dan diemperan pasar masih disesaki pedagang aneka barang dan buah-buahan hingga jalan jadi macet. Begitu juga di pertokoan lama di bawah Padang Theater dan di bawah bekas Matahari Supermarket, pedagang tekstil campur dengan barang elektronik penuh sesak dan pengap. Kondisi ini kontradiksi dengan bangunan pasar yang kosong tadi.
Tidak Lagi Raya
Secara fisik kawasan Pasar Raya tidaklah raya (besar). Wilayahnya sebelah timur hanya antara Bisokop Raya dan Bioskop Mulia – Belakang Balaikota lama terus Air Mancur. Pertokoan di Jl Bundo Kanduang dan Jl Hligoo, Jl Permindo dan Jl Ratulangi, Jl Imam Bonjol dan Jl Yamin, Los Baro, Kampung Jawa Dalam sampai Jl Pemuda sekitarnya adalah milik pribadi. Pasar Raya Barat hanya sekitar Pertokoan Koppas, Blok A, dan sekitar Terminal Ghoan Hoat lama. Pertokoan sekitar. Pasar Raya itu hanya sekitar 4-5 hektar.
Secara ekonomi perdagangan Pasar Raya Padang memang sempat raya. Secara politik setidaknya sejak zaman penjajahan hingga zaman Orde Baru atau saat gubernur masih jadi penguasa tunggal di daerah. Waktu itu Pasar Raya Padang menjadi raya karena Pelabuhan Teluk Bayur masih jadi pelabuhan utama tempat keluar masuk orang dan barang dari dan ke Sumatera bagian tengah.
Peran Teluk Bayur terus berkurang setelah rampungnya pembangunan Jalan Lintas Sumatera di tahun 1977/1980. Distribusi orang dan barang sudah langsung ke daerah dan kota-kota di Sumatera bagian tengah. Bersamaan itu, dominasi Pasar Raya Padang sebagai kolektor dan distributor utama barang dan orang juga terus berkurang sementara daerah lain di daratan Sumbar hingga Riau dan Jambi berkembang pesat.
Urat nadi Pasar Raya Padang terakhir adalah Terminal Lintas Andalas. Sekitar 70% daerah di Sumbar bahkan sebagian Riau, Sumut dan Jambi bergantung pada terminal itu. Ini pula yang membuat Pasar Raya Barat hingga Jl Pemuda menjadi pusat grosir/ distributor utama tekstil, konveksi, bahan bangunan dan sebagainya. Sayang urat nadi itu lumpuh setelah terminal diubah jadi supermarket, dan tak pernah ada gantinya.
Kini Pasar Raya Padang hanya punya sedikit daerah pendukung yaitu Pesisir Selatan dan sebagian Pasaman Barat, Padang Pariman dan Solok. Sisanya, kota ini dihidupi warganya sendiri sekitar satu juta jiwa. Sebagian besar siswa, mahasiswa, dan PNS. Pemukiman warga, kampus dan rumah sakit pun sudah menyebar jauh ke timur dan utara di sekitar Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan.
Bagi warga kota sendiri Pasar Raya Padang bukan lagi tumpuan. Banyak pertimbangan warga untuk ke sana. Selain kemacetan lalulintas yang makin parah dan sulitnya tempat parkir, barang kebutuhan mudah didapat di pasar satelit atau pertokoan yang tumbuh di sekitar mereka. Tak pelak, keluhan para pedagang, barang apapun, di sekitar Pasar Raya Padang, “rendahnya jual beli”.
Lantas untuk apa membangun bertingkat-tingkat blok pasar itu? Secara fisik bisa jadi monumen sukses walikota. Tapi secara ekonomi dan perdagangan, bangunan itu tentu menjadi monumen kegagalan.
Harapan bahwa sepuluh dan lima belas tahun ke depan semua bangunan Pasar Raya Padang akan terisi penuh tentu saja kurang logis. Sebab, kala itu jumlah penduduk dan kendaraan kian padat dan kemacetan lalulintas kian parah. Pasar Raya Padang makin tak nyaman dikunjungi. Sementara daerah dan kota-kota lain yang berbasis ekonomi perkebunan dan hasil pertanian juga berkembang pesat.
Apakah kondisi tersebut tak dipertimbangkan dalam perencanaan sebelum mematok bangunan pasar itu? Kita berpraduga baik. Mungkin dipertimbangkan. Barangkali sebatas pertimbangan politik, atau hanya pertimbangan pejabat teknis, dan apalagi pengusaha. Lagi pula yang mampu membaca fakta sejarah dan gejala pertumbuhan hanyalah birokrat dan pamong berpengalaman. Itu pun selama ini masih diperlukan kajian dari akademisi dan ekonom.
Kini dampaknya kian terasa, biasanya tiap bulan puasa ada empat – lima tenda penjual pabukoan. Ramadan belakangan di depan bangunan pasar yang megah itu cuma ada sebuah tenda, dan itu sepi pengunjung.
Penulis adalah Wartawan Senior
(Tulisan yang sama sudah terbit di halaman
OPINI Harian Haluan 8 Juni 2018)
