Oleh: Isa Kurniawan
(Anggota Gonjong Limo)
GONJONG LIMO Kota Padang mengadakan halal bihalal pada hari Minggu 19 April 2026 lalu, bertempat di Hotel UNP Air Tawar Padang.
Gonjong Limo merupakan organisasi perantau Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Kurang lebih sama dengan PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Piaman), PKPS (Persatuan Keluarga Pesisir Selatan), IKTD (Ikatan Keluarga Tanah Datar), SSS (Solok Saiyo Sakato) dan lainnya.
Untuk kedua daerah ini, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, ada juga yang menyebutnya dengan nama Paliko (Payakumbuh Limapuluh Kota).
Halal Bihalal Gonjong Limo Padang tersebut, turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy, Walikota Padang Fadly Amran, Walikota Payakumbuh Zulmaeta serta Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang.
Kemudian dari kalangan perantau hadir Dr Efa Yonnedi (Rektor Unand), Dr Afdalisma (Kepala LLDIKTI Wilayah X), Prof Henmaidi (Wakil Rektor IV Unand), Prof dr Mukhlis Hasan, Prof Ganefri Dt Djunjungan Nan Bagadiang, Prof Werry Darta Taifur, Prof Aldri Frinaldi, wartawan senior Fachrul Rasyid dan Hasril Chaniago, serta banyak tokoh-tokoh lainnya.
Harapannya, dari halal bihalal ada terobosan-terobosan baru untuk membangun Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Jadi bukan sekadar pertemuan, tapi menjadi gerakan membangun kampung halaman.
Yakni, lahir pemikiran-pemikiran strategis yang mampu menyatukan ranah dan rantau.
Masjid Raya Paliko
Pada kesempatan halal bihalal Gonjong Limo Padang tersebut, dari para perantau muncul ide/gagasan serta kritikan terhadap kampung halaman.
Di antaranya ide/gagasan datang dari Ketua Gonjong Limo Kota Padang Prof Ganefri Dt Djunjungan Nan Bagadiang, yakni; bagaimana lahan/tanah bekas kantor Bupati Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh dibangun sebuah Masjid Raya, dengan nama Masjid Raya Paliko.
Menurut mantan Rektor UNP yang berasal dari VII Koto Talago ini, kalau dilihat di Sumbar, hanya Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota yang tidak punya Masjid Raya.
Sebuah ide/gagasan yang bernas dan patut didukung oleh semua pihak, khususnya oleh Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota.
Agar ide/gagasan ini tidak sebatas wacana, tapi bisa dikonkretkan, pintu masuknya adalah ada yayasan yang akan menerima hibah lahan/tanah dari Pemkab Limapuluh Kota, dan yayasan inilah yang seterusnya menjadi pengelola Masjid Raya Paliko.
Setelah clear lahan, masuk ke sayembara gambar masjid. Kemudian lanjut ke proses pembangunan dengan perizinan dari Pemko Payakumbuh.
Sambil jalan yayasan menggalang dana pembangunan dari para perantau dengan “badoncek”, serta dari para pihak yang peduli dengan pengembangan Islam –baik di dalam maupun di luar negeri.
Itu tadi, kalau berpikir sederhana. Jadi pintu masuknya pendirian wadah, atau yayasan tadi.
Meski Masjid Raya Paliko ini terletak di Kota Payakumbuh, dikatakan Prof Ganefri bahwa Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota itu satu; saciok bak ayam sadanciang bak basi. “Kalau Payakumbuh berkembang maka Limapuluh Kota akan ikut berkembang,” katanya.
Prof Ganefri yakin Masjid Raya Paliko ini akan menjadi ikon baru dan destinasi wisata religi bagi masyarakat Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya, serta dari provinsi tetangga seperti Riau, Kepri dan Jambi.
Pendidikan Limapuluh Kota Bermasalah
Prof Werry Darta Taifur menyampaikan masukan dan juga kritikan terhadap permasalahan pembangunan, khususnya di Kabupaten Limapuluh Kota.
Ada 5 permasalahan utama Kabupaten Limapuluh Kota yang diutarakannya.
Kelimanya yakni; adanya ketimpangan wilayah pusat dengan pinggiran, infrastruktur jalan dan digital yang belum merata, ekonomi yang rentan dan stagnan, kualitas SDM yang rendah dan permasalahan sosial generasi muda.
Menurutnya, terjadi permasalahan serius pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota. Dimana tingkat pendidikan rendah, lapangan kerja jarang, sehingganya mengakibatkan stabilitas sosial di Limapuluh Kota tertinggi di Sumbar, mulai dari kriminalitas, pernikahan dini dan masalah sosial lainnya.
Bahkan parahnya, penduduk Kabupaten Limapuluh Kota usia 25+, rata-rata tidak tamat SMP. “Ini menandakan bahwa pembangunan sektor pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota itu bermasalah,” tegas Komisaris Utama PT Semen Padang, yang berasal dari Kubang.
Prof Werry menyampaikan bahwa ia telah mengingatkan para bupati yang terdahulu mengenai kondisi ini, tapi kebijakan yang mereka ambil tidak serius.
Mantan Rektor Unand ini berharap ke depan, dengan bupati yang sekarang, bisa diambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan terukur agar permasalahan pendidikan di Kabupaten Limapuluh Kota dapat dicarikan solusinya.
Sementara itu, Dr Efa Yonnedi, yang merupakan Rektor Unand, menyampaikan bahwa di samping belanja/program pemerintah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PE) di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota itu harus ada investasi yang masuk.
Menurut mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unand, yang berasal dari Mungka ini, Pemko Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota harus punya inovasi untuk bisa menggaet investor menanamkan uangnya.
Untuk itu agar bisa mencapai PE di atas 6 atau 7 persen, maka Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota harus punya skema investasi yang benar.
Masukan yang disampaikan oleh kedua Guru Besar FEB Unand ini sangatlah tepat, mengingat kondisi geografis Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan pelintasan ke arah Provinsi Riau.
Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sebagai etalase Provinsi Sumbar yang mengarah ke Riau, dan dengan potensi yang ada, harusnya sudah lebih hebat dari kabupaten dan kota lainnya di Sumbar.
Bahkan belakangan rantau orang Payakumbuh dan Limapuluh Kota itu orientasi mereka bukan lagi mengarah ke Padang, tapi ke Riau. Tengok saja saat Hari Raya Idul Fitri, atau libur-libur panjang, kampung-kampung di Payakumbuh dan Limapuluh Kota dipenuhi oleh plat BM.
Tapi ya itu tadi, dimana letak salahnya? Padahal Payakumbuh dan Limapuluh Kota itu dikenal dengan daerah para pemikir dan intelektual.
Konsolidasi Gonjong Limo
Untuk mencapai tujuan-tujuan besar tadi, baik terhadap kampung halaman –Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota– maupun untuk menjawab permasalahan di rantau, sudah seharusnya Gonjong Limo menuntaskan konsolidasi organisasi yang terstruktur, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.
Persoalannya, sampai sekarang belum pernah terdengar yang namanya pengurus pusat Gonjong Limo, atau DPP-nya lah. Atau, tidak ada payung besarnya.
Sejauh yang saya tahu, belum pernah ada Musyawarah Besar (Mubes) Gonjong Limo yang mengakomodir pengurus-pengurus provinsi, maupun kabupaten dan kota, dan organisasi perantau di tingkat nagari, dalam sebuah musyawarah untuk menetapkan aturan-aturan/pedoman organisasi, dan memilih pengurus pusat yang akan menjalankan roda organisasi.
Agar organisasi Gonjong Limo bisa berjalan terarah, maka Mubes harus segera digelar. Dan ide/gagasan untuk ikut serta dalam membangun kampung halaman bisa dikonkretkan secara massif.
Sosok-sosok seperti Prof Ganefri, Prof Werry Darta Taifur, Dr Efa Yonnedi, sebenarnya kapasitasnya bukan lagi menjadi pengurus di tingkat kota, tapi nasional/DPP.
Begitu juga dengan melibatkan para tokoh nasional yang merupakan bagian dari Gonjong Limo, seperti Jefrie Geovani, Fadly Zon, dan banyak lainnya. *)
