Anggota DPD RI Abdul Hakim: Bansos Covid-19 Jangan Dibebankan ke Dana Desa

LAMPUNG, forumsumbar —Anggota DPD RI Dapil Lampung Abdul Hakim melakukan dialog dan serap aspirasi bersama puluhan kepala desa dari Kecamatan Raman Utara, Batanghari Nuban, dan Pekalongan di Desa Raman Aji, Raman Utara Lampung Timur, Kamis (18/12).

Turut hadir dalam kesempatan itu Pimpinan PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Wilayah Lampung Aris Risdiana dan pimpinan PT Pegadaian (Persero) area Lampung Deni Fahreza.

Pada kesempatan itu Abdul Hakim menegaskan fungsinya sebagai anggota komite IV DPD RI.

“Komite IV membidangi keuangan, koperasi dan UMKM, serta pengawasan keuangan desa, dimana kami berkomitmen untuk berupaya terus bersinergi dengan mitra kerja ikut aktif melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Abdul Hakim juga berharap pemerintah pusat hadir mengambil alih tanggung jawab terhadap peristiwa yang mengancam nyawa masyarakat.

“Bantuan sosial untuk dampak pandemi Covid-19 jangan dibebankan ke dana desa, agar desa bisa melanjutkan pembangunan,” tegasnya.

Salah satu peserta menyampaikan harapannya pada sesi dialog. “Kami berharap desa bisa melanjutkan pembangunan, baik dari dana desa maupun dana CSR dari perusahaan, yang terkadang sulit untuk mengaksesnya,” ujar Rukti Sedio Saleh, salah seorang kepala desa.

Saleh juga berharap masyarakat perlu diberikan motivasi agar bisa mandiri.

“Jangan sering diberi ikan, tapi perlu diberikan pancing seperti modal dan pendampingan usaha. Terimakasih PT PNM dan PT Pegadaian yang telah hadir.” tambahnya.

PT PNM dan PT Pegadaian mengatakan siap untuk bersinergi dengan senator Lampung Abdul Hakim untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Rel/DPD)