PADANG, forumsumbar —Sepuluh tahun menjadi gubernur, rahasia negara hampir tidak ada, yakni untuk informasi yang dikecualikan. Rahasia negara itu, mungkin banyak di pusat, di daerah relatif tidak ada.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar bagi wartawan, Senin (2/11), di Suasso, Padang.
Sebagai provinsi yang berprediket Informatif pada tahun 2019 dari KI Pusat, Pemprov Sumbar sebut Irwan, telah berusaha keras untuk membuka setiap informasi kepada masyarakat banyak, atau publik. Jadi bagi pemprov, keterbukaan informasi publik itu adalah keniscayaan.
“Objek dari dibentuknya lembaga KI itu adalah badan publik, termasuk pemerintah. Karena menggunakan dana rakyat, maka rakyat harus tahu penggunaannya. Jangan ada informasi yang ditutup-tutupi, kecuali rahasia negara,” ujar Irwan.
Dengan adanya keterbukaan informasi, sebut Irwan, maka pemerintah menjadi bertanggungjawab membuka informasi kepada publik. Kalau tidak ada keterbukaan niscaya akan menimbulkan otoritarian.
Di Pemprov Sumbar, keterbukaan informasi sudah menjadi keharusan. Saat ini OPD-OPD dan perangkat lainnya telah mempunyai website untuk menyebarluaskan informasi yang ada.
“Di samping perlunya memberikan edukasi kepada masyarakat, kami di pemprov, seiring dengan perkembangan zaman, selalu meningkatkan penguasaan teknologi informasi bagi staf PPID,” kata Irwan Prayitno.
Kemudian disampaikan juga oleh Irwan bahwa perlu adanya sinergi antara KI dengan wartawan. “Wartawan menjadi pendorong yang merangsang dan memicu masyarakat untuk mengetahui informasi. Target KI tercapai karena wartawan sebagai corongnya,” terang Irwan.
Sementara itu Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dalam sambutannya menyampaikan bahwa digelarnya workshop keterbukaan informasi publik ini agar ada penyamaan persepsi antara KI dan wartawan sebagai garda terdepan atau corong di dalam menyampaikan keterbukaan informasi publik.
“Sumbar merupakan pionir dalam keterbukaan informasi publik dengan dibentuknya Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) yang pertama di Indonesia,” ujar Nofal.
Selain dihadiri puluhan wartawan, tampak juga hadir Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi, Komisioner Arif Yumardi, Tanti Endang Lestari, serta Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono, dan narasumber lainnya Ilham Aldelano Azre, dosen Unand.
(Ika)
