HM Nurnas: Badan Publik Pakai Uang Rakyat Harus Transparan

PESISIR SELATAN, forumsumbar —Bersama-sama masyarakat sipil di tahun 2014, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas merupakan salah seorang tokoh yang ikut membidani lahirnya Komisi Informasi (KI) di Sumbar.

Keikutsertaan tersebut disampaikan Nurnas saat jadi narasumber pada Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi, Sabtu (24/10), di Painan Convention Center (PCC).

Sejarah lahirnya KI Sumbar yang bertugas menyelesaikan sengeketa informasi publik dan mengawal keterbukaan informasi publik di Sumbar diceritakan Nurnas dengan gamblang.

Kala itu di tahun 2013, papar Nurnas, dua orang anak muda datang dan berdiskusi, yakni Rony Saputra LBH dan Adrian Toaik seorang wartawan. Lalu ada demo penyampaian aspirasi untuk membentuk KI di Sumbar.

“Akhirnya saya selaku Anggota DPRD merespon dan berjuang dengan kawan di Komisi III DPRD Sumbar waktu itu. Ada juga anggota lain, Zulkifli Djailani selaku Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar untuk mendesak Pemprov Sumbar memfasilitasi lahirnya Komisi Informasi sesuai UU 14 Tahun 2008,” terang Nurnas.

Semenjak terbentuk, sudah dua periode kini KI Sumbar, Nurnas tetap konsisten terus melakukan pengawalan.

Tugas KI itu, kata politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini, memastikan terbukanya informasi publik yang diproduksi oleh semua badan publik yang dibiayai APBN atau APBD.

“Jika tidak itu kerjanya KI, maka saya orang pertama yang meng-hook-nya. Tapi, allhamdulillah, hari ini di periode kedua KI Sumbar masih on the track, bahkan saya menyaksikan sendiri sebuah lembaga didanai APBD memajang anggarannya di dinding kantornya. Berapa gaji dan perjalanan dinas komisioner KI bisa diketahui,” ujar HM Nurnas.

Adanya Bimtek, sebut Nurnas, tentu memberikan pemahaman kepada seluruh orang bahwa transparansi atau keterbukaan itu bagian dari partispasi dan pengawasan terhadap semua hal yang didanai oleh uang rakyat.

(Rel/KI)