PADANG, forumsumbar — Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumbar yang terjebak pelanggaran netralitas pemilihan kepala daerah (pilkada), saat ini telah diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebagaimana aturannya, ASN harus benar-benar netral dari segala macam aktivitas politik praktis, seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Dinyatakan dalam aturan tersebut bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
“Terhitung sejak tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai hingga tanggal 20 Oktober 2020, harus berlaku netral serta tidak boleh ada keberpihakan pada pasangan calon manapun, baik inkumben maupun baru,” ulas Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner, Selasa (20/10).
Ditambahkan Vifner yang merupakan Kordiv Pengawasan, Bawaslu Sumbar ini, menyatakan pihaknya telah melakukan penindakan pelanggaran terhadap ASN yang tidak menjaga netralitasnya.
Adapun pelanggaran ASN tersebut seperti melakukan pendekatan ke partai politik, menghadiri deklarasi calon, mendeklarasikan diri sebagai kepala daearah dengan menggunakan spanduk, serta memberikan dukungan melalui media sosial atau media masa.
“Kami menemukan langsung dan berdasarkan laporan masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut,” tambah Vifner.
Bawaslu Sumbar telah meneruskan dugaan pelanggarannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebanyak 50 orang ASN, dari 33 temuan dan laporan yang ada di Provinsi Sumbar.
Dari 50 orang ASN yang telah diteruskan dugaan pelanggarannya kepada KASN, 25 orang di antaranya telah mendapatkan rekomendasi sanksi dari KASN berupa sanksi hukuman disiplin, sedang 22 orang dan sanksi moral 3 orang.
Sementara itu, 25 rekomendasi sanksi KASN tersebut, di antaranya 4 orang ASN telah mendapatkan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya, berupa sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
Vifner juga berharap, agar semua pihak dapat mematuhi aturan yang berlaku, dalam pelaksanaan pilkada serentak, sehingga tidak ada efek negatif pada paslon dan masyarakat.
“Kita berharap semua pihak, khususnya ASN,TNI dan Polri, benar-benar bisa berlaku netral, sehingga bisa sama-sama menjaga suksesnya pilkada dimasa pandemi ini,” tutup Vifner.
(Rel/Nov)
