PADANG, forumsumbar —Semangat untuk tetap menjadi terbaik pertama lagi di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2020 tingkat Sumbar, setelah sukses meraihnya di tahun 2019 lalu, terlihat di wajah guru-guru pengelola informasi dan dokumentasi publik di SMAN 3 Padang.
“Kami atas arahan ibu Kepsek, siap mempertahankan prediket informatif dan terbaik satu kembali untuk kategori SMA sederajat peniaian Komisi Informasi (KI) Sumbar tentang keterbukaan informasi publik di sekolah,” ujar Pokja Wakil Humas SMAN 3 Padang Febli Meldayani, Selasa (20/10), di sekolah tersebut di Jl Gajah Mada, Gunung Panggilun, Kota Padang.
Febli menyatakan tekad itu di hadapan Tim Visitasi KI Sumbar yang dikoordinir langsung oleh Ketua Monev 2020 Tanti Endang Lestari, yang didampingi Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dan Wakil Ketua Adrian Tuswandi, serta verifikator Kiki Eko Saputra.
Lihat Juga
“Kondisi pandemi saat kini, membuat kita di SMAN 3 Padang harus kreatif dalam memberikan akses informasi publik secara maksimal. Bahkan untuk informasi antar warga SMAN 3 Padang kita menguatkannya dengan platform WhatsApp. untuk keluar kita kuatkan dengan website,” ujar Febli.
Tanti Endang Lestari dalam penggalian berbentuk sharing tentang Koordinasi, Komitmen, Konsistensi, Kolaborasi dan Koordinasi (5K) memang saling adu argumen dalam mengelola, melayani dan menyediakan informasi publik.
“Semua pemohon informasi kita arahkan ke PPID SMAN 3 Padang, dan si pemohon harus mengisi form yang telah disediakan. Kita melayani dengan standar operasi prosedur yang sudah baku di SMAN 3 Padang,” ujar Febli.
Sedangkan Adrian lebih menggali soal kegunaan informasi publik terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Uang Komite.
“Semua transparan, semuanya diberi kemudahan akses informasi terkait itu, bahkan perencanaan BOS untuk apa dan digunakan, buat apa saja, kita pajang jelas di koridor pintu gerbang sekolah. Soal Uang Komite prinsipnya sumbangan tidak ada dikait-kaitkan dengan pemberian rapor siswa. Itu Uang Komite selalu dilaporkan per semester kepada kepala sekolah,” ujarnya.
Febli mengakui adanya keterbukaan informasi publik di sekolah justru menekan kecurigaan siapa saja terhadap kepala sekolah dan guru di SMAN 3 Padang.
“Kalau tidak terbuka pasti mengelola dana BOS sebesar Rp1,5 miliar per tahun akan menjadi isu yang akan menyeret pihak sekolah kepada banyak urusan. Karena ini uang negara buat apa ditutupi, semua peruntukan jelas dan detil kok,” ujar Febli.
(Rel/KI)
