Oleh: Sefni Annida Ramadhifa
(Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Andalas / 2620532015)
Dosen Pengampu: Dr. Yurniwati, M.Si., Ak.CA. CRA., CRP
SEBUAH rencana bisnis kehutanan tidak berhenti pada batas areal dalam peta. Keputusan itu dapat menyentuh kebun, sumber air, dan hubungan masyarakat dengan ruang hidupnya. Karena itu, keberhasilan investasi patut diukur dari mpanfaat ekonomi sekaligus dari cara keputusan dibuat. Apakah masyarakat yang akan menanggung dampaknya sungguh memperoleh kesempatan untuk memahami, mempertanyakan, dan memengaruhi rencana tersebut?
Pertanyaan ini relevan dalam polemik permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Sumber Permata Sipora di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pada Juni 2025, koalisi masyarakat sipil menyampaikan laporan dugaan maladministrasi terkait proses rekomendasi perizinan kepada Ombudsman Sumbar. Laporan itu mencerminkan keberatan yang perlu diperiksa, bukan bukti bahwa seluruh tuduhan telah terbukti (Afrianto, 2025).
Kementerian Kehutanan pada 25 Agustus 2025 menjelaskan bahwa PT SPS belum memperoleh PBPH. Perusahaan baru memiliki persetujuan komitmen yang diterbitkan pada 28 Maret 2023. Dokumen itu memberikan kesempatan memenuhi kewajiban sebelum pemberian PBPH dipertimbangkan, bukan izin melakukan pemanfaatan hutan. Kemenhut menyebut areal permohonan sekitar 20,71 ribu hektare serta hasil telaah tumpang tindih seluas 6.937 hektare dengan permohonan hutan adat dua komunitas (Kementerian Kehutanan, 2025).
Perkembangannya juga perlu dibaca secara adil. Pemberitaan Agustus 2026 yang mengutip Kepala DLH Sumbar menyebut hasil pemeriksaan Ombudsman tidak menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh gubernur. Pemberitaan itu juga menyebut penilaian dokumen lingkungan dialihkan kepada pemerintah pusat (FigurNews, 2026). Keterangan tersebut penting agar kritik etika tidak berubah menjadi tuduhan administratif yang mengabaikan hasil pemeriksaan.
Suara Masyarakat sebagai Bagian dari Keputusan
Hasil pemeriksaan administratif dan mutu partisipasi masyarakat menjawab pertanyaan yang berbeda. Pemeriksaan menilai tindakan dalam lingkup kewenangan dan prosedur tertentu. Analisis etika menanyakan apakah kepentingan pihak terdampak telah dipertimbangkan secara layak. Memperhatikan dimensi etika tidak berarti menolak hasil pemeriksaan, melainkan memperluas penilaian terhadap kualitas keputusan bisnis.
Carroll, Brown, dan Buchholtz (2018) menjelaskan pentingnya hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan. Dalam konteks Sipora, pemerintah dan investor memiliki kepentingan yang perlu didengar, demikian pula masyarakat adat, warga sekitar, calon pekerja, serta generasi berikutnya. Kelompok yang memiliki sumber daya lebih kecil untuk menyampaikan keberatan tetap berhak mendapat perhatian dalam proses penilaian.
Partisipasi yang bermakna memerlukan lebih dari kehadiran dalam pertemuan. Masyarakat perlu mengetahui lokasi rencana kegiatan, perubahan yang mungkin terjadi, manfaat yang ditawarkan, serta risiko yang belum pasti. Penjelasan perlu menggunakan bahasa yang dipahami warga. Keberatan harus dicatat dan dijawab, termasuk ketika masukan tersebut menuntut perubahan desain atau pilihan untuk tidak melanjutkan bagian tertentu dari rencana.
OECD (2023) mendorong pelibatan bermakna pemangku kepentingan dalam uji tuntas bisnis. Pedoman ini dapat dipakai sebagai acuan etis untuk menilai konsultasi dan pengelolaan risiko, bukan sebagai dasar untuk menetapkan kesalahan hukum PT SPS. Bagi perusahaan, mendengar keberatan sejak awal juga membantu mengenali konflik yang belum terlihat dalam perhitungan investasi.
Manfaat Ekonomi dan Keadilan Pembagian Risiko
Investasi kehutanan dapat menawarkan pekerjaan, pendapatan, dan kegiatan ekonomi baru. Namun, manfaat tersebut harus dijelaskan bersama kemungkinan beban yang ditanggung masyarakat. Keadilan menuntut pertanyaan yang lebih rinci: siapa memperoleh penghasilan, siapa kehilangan akses, siapa menanggung biaya pemulihan, dan bagaimana pihak yang paling rentan dilindungi?
Melalui utilitarianisme yang dibahas Graham (2004), keputusan dinilai dengan mempertimbangkan akibatnya bagi semua pihak. Perhitungan tidak cukup memasukkan pendapatan perusahaan atau manfaat jangka pendek. Risiko terhadap sumber penghidupan dan lingkungan juga perlu ditelaah. Besarnya keuntungan yang dijanjikan belum menjawab apakah manfaat bersih bagi masyarakat benar-benar lebih besar daripada beban yang mungkin timbul.
Etika Kantian memberikan penekanan pada penghormatan terhadap manusia sebagai tujuan. Warga tidak selayaknya diperlakukan hanya sebagai penerima sosialisasi atau pihak yang harus menyetujui keputusan. Mereka perlu diperlakukan sebagai subjek yang mampu menilai masa depannya sendiri. Kebebasan menyampaikan keberatan merupakan bagian dari penghormatan tersebut, sekalipun keberatan itu menyulitkan proses bisnis.
Kehati-hatian Sebelum Kepastian
Dalam siaran pers Agustus 2025, Kemenhut menyatakan proses permohonan PBPH dihentikan terlebih dahulu sampai respons dan telaah komprehensif selesai dilakukan. Langkah yang dijelaskan mencakup keterlibatan publik dalam AMDAL dan verifikasi dugaan pembukaan lahan. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan sebelum keputusan; status pada saat itu tidak boleh otomatis dianggap sebagai status perizinan saat ini (Kementerian Kehutanan, 2025).
Prinsip kehati-hatian mengharuskan ketidakpastian dibuka untuk diperiksa. Ancaman yang belum pasti bukan alasan untuk menyatakan kerusakan sudah terjadi, tetapi juga bukan alasan mengabaikan kemungkinan dampak serius. Penilaian perlu mencakup alternatif lokasi, skala, dan bentuk usaha, termasuk konsekuensi apabila suatu rencana tidak dilanjutkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pilihan yang tersedia.
Angka Investasi Perlu Memuat Tanggung Jawab
Akuntan dan penyusun informasi bisnis dapat berkontribusi ketika kelayakan investasi, anggaran, serta risiko dilaporkan. Duska, Duska, dan Ragatz (2011) menekankan tanggung jawab menyediakan informasi ekonomi yang dapat dipercaya. Brooks dan Dunn (2018) juga menghubungkan akuntabilitas dengan integritas dan transparansi informasi bagi pemangku kepentingan.
Sebagai penerapan umum, proyeksi keuntungan perlu mengungkapkan asumsi biaya pengelolaan lingkungan, kewajiban yang relevan, dan ketidakpastian sosial yang material. Nilai budaya atau hubungan masyarakat dengan hutan juga tidak seluruhnya dapat diwakili angka rupiah. Karena itu, laporan keuangan dan perhitungan investasi perlu dibaca bersama informasi dampak sosial dan lingkungan yang dapat diuji.
Kode Etik Akuntan Indonesia edisi 2025 menuntut integritas, objektivitas, serta kompetensi dan kehati-hatian profesional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2026). Dalam ilustrasi penyusunan kajian investasi, prinsip itu berarti tidak mengecilkan risiko demi memperindah kelayakan proyek dan tetap mempertanyakan asumsi yang belum didukung bukti. Ini merupakan rekomendasi peran profesi, bukan pernyataan bahwa akuntan tertentu terlibat pelanggaran dalam polemik PT SPS.
Mendengar Harus Terlihat dalam Tindak Lanjut
Tanggung jawab perusahaan dan pemerintah perlu tampak dalam tindakan yang bisa diperiksa. Informasi rencana kegiatan dan hasil penilaian perlu tersedia sesuai ketentuan keterbukaan. Konsultasi harus melibatkan perwakilan yang benar-benar memiliki mandat dari masyarakat. Tanggapan atas keberatan perlu menjelaskan masukan mana yang diterima, ditolak, atau masih memerlukan pemeriksaan beserta alasannya.
Perusahaan juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan aman. Pemerintah dapat memperjelas tahapan perizinan serta batas kewenangan setiap instansi agar masyarakat tidak menghadapi informasi yang saling membingungkan. Penyampaian manfaat bisnis harus disertai penjelasan yang jujur mengenai syarat dan ketidakpastiannya, sehingga janji pekerjaan atau pendapatan dapat dinilai secara wajar.
Polemik PT SPS mengingatkan bahwa hubungan bisnis dengan masyarakat dibangun melalui proses yang dapat dipercaya. Suara warga tidak cukup dicatat sebagai pelengkap dokumen; pengaruhnya perlu terlihat dalam pertimbangan keputusan. Ketika hutan menjadi bagian dari rencana bisnis, masyarakat yang kehidupannya berkaitan dengan hutan harus memperoleh tempat yang layak dalam menentukan arah masa depannya.
Referensi
Afrianto, M. A. (2025, 25 Juni). Ombudsman Sumbar pelajari laporan dugaan maladministrasi Gubernur Mahyeldi terkait izin PT SPS. TribunPadang.com. Kliping pada situs Ombudsman RI. Unduh PDF kasus
Brooks, L. J., & Dunn, P. (2018). Business and professional ethics for directors, executives & accountants (8th ed.). Cengage Learning.
Carroll, A. B., Brown, J. A., & Buchholtz, A. K. (2018). Business & society: Ethics, sustainability, and stakeholder management (10th ed.). Cengage Learning.
Duska, R., Duska, B. S., & Ragatz, J. (2011). Accounting ethics (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
FigurNews. (2026, 15 Agustus). Ombudsman pastikan tak ada maladministrasi oleh gubernur, proses lingkungan PT SPS kini ditangani pemerintah pusat. Baca perkembangan kasus
Graham, G. (2004). Eight theories of ethics. Routledge.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2026). Kode etik akuntan Indonesia 2025. Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia. Unduh PDF resmi
Kementerian Kehutanan. (2025, 25 Agustus). Proses permohonan PBPH PT Sumber Permata Sipora belum disetujui, Kemenhut tegaskan prinsip kehati-hatian (Siaran Pers No. SP. 181/HUMAS/PP/HMS.3/8/2025). Dimuat ulang oleh BPKH Wilayah XXI pada 26 Agustus 2025. Baca siaran pers resmi
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). OECD guidelines for multinational enterprises on responsible business conduct. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/81f92357-en Unduh PDF resmi *)
