Oleh: Annisa Putriyati
(Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Andalas)
Dosen Pengampu: Dr. Yurniwati., SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
PADA Rabu, 17 Juni 2026, Ita, salah seorang pedagang, hanya bisa melihat petugas Satpol PP membongkar lapaknya di kawasan GOR H Agus Salim, Padang. Sudah belasan tahun ia berjualan makanan di tempat itu. Surat yang menyuruhnya mengosongkan lapak baru ia terima sehari sebelumnya .
Lihat Juga
Cerita Ita membuat kita bertanya: ketika sebuah proyek besar dikejar cepat, siapa yang peduli pada orang-orang yang harus pergi? Ada yang mendukung proyek ini karena stadion lama memang sudah tidak layak. Ada pula yang cemas karena orang kecil yang menggantungkan hidup di kawasan itu belum jelas nasibnya.
Dua pandangan ini sama-sama punya alasan. Cara paling adil untuk menilainya adalah dengan melihat data dan seberapa terbuka pemerintah menjelaskan keputusannya.
Proyek Ini Memang Dibutuhkan
Kementerian PU (Pekerjaan Umum) menilai bangunan lama tidak bisa lagi diperbaiki, sehingga harus dibangun ulang. Stadion baru dirancang sesuai standar AFC dengan biaya sekitar Rp340 sampai 400 miliar dan ditargetkan selesai paling lambat Januari 2028.
Angka biayanya sempat berubah-ubah. Pada Agustus 2025, rencana renovasi disebut hanya sekitar Rp100 sampai 150 miliar. Pada Juni 2026, angkanya menjadi Rp340 miliar dengan pengerjaan bertahap selama 18 bulan pembangunan dikerjakan oleh gabungan PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya. Dan batu pertamanya diletakkan pada 9 September 2026 .
Penulis setuju dengan tujuan proyek ini, tetapi hasil yang baik tidak boleh membuat kita lupa memeriksa caranya.
Masalah yang Terjadi di Lapangan
Hanya 48 kelompok pedagang yang diakui dan tercatat resmi. Ratusan pedagang lainnya tidak tahu bagaimana nasib mereka. Padahal koordinator pedagang menyatakan bahwa mereka pada dasarnya mendukung pembangunan.
Walikota Padang memang berjanji bahwa pedagang yang terdaftar akan mendapat tempat lagi setelah proyek selesai. Namun janji itu hanya berlaku bagi yang terdaftar.
Tekanan juga datang dengan cara lain. Listrik di kawasan itu dimatikan, sehingga pedagang merasa tidak punya pilihan selain pergi. Setelah pindah mereka mengeluh pendapatan turun drastis dan pembeli sepi.
Kejadian seperti ini juga bukan yang pertama. Mencatat bahwa penertiban pedagang kaki lima (K5) di Padang pernah berakhir dengan bentrokan.
Ada pula dampak lain di luar pedagang: Semen Padang FC harus bermain di kandang orang selama dua musim.
Dilihat dari Sisi Etika
Menurut Bovens (2007), akuntabilitas berarti pejabat wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada orang-orang yang terdampak. Orang-orang itu berhak bertanya dan menuntut akibat dari keputusan yang salah.
Dari sudut ini, surat yang datang sehari sebelum pengosongan bukanlah penjelasan. Itu hanya kabar yang disampaikan setelah keputusan sudah diambil.
Persoalannya makin sulit karena yang terlibat banyak: pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kontraktor.
Thompson (1980) menyebut keadaan ini problem of many hands, yaitu ketika terlalu banyak pihak terlibat sampai tidak ada yang merasa paling bertanggung jawab.
Penulis khawatir para pedagang terjebak di celah itu. Keterbukaan proses juga perlu dipertanyakan. Anggota DPR Andre Rosiade mengatakan proyek ini hasil lobinya ke pemerintah pusat. Ia juga menyebut usul desain bergonjong ditolak karena desain sudah dibuat sejak awal atas permintaan Pemprov (kumparan, 2026).
Siapa pun yang benar, warga berhak tahu siapa yang memutuskan apa, kapan, dan atas dasar apa. Keterbukaan seperti inilah yang membuat akuntabilitas bisa diperiksa, bukan sekadar diklaim.
Pandangan utilitarianisme dari Mill (1863) memang membenarkan proyek yang memberi manfaat bagi banyak orang. Namun penulis tidak setuju kalau alasan “demi banyak orang” dipakai untuk mengabaikan pedagang yang kehilangan penghasilan.
Freeman (1984) mengingatkan bahwa semua pihak yang terdampak perlu dipikirkan sejak awal. Pedagang bukan penghalang proyek. Mereka justru yang pertama merasakan akibatnya.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan
Pertama, tunjuk satu pihak yang jelas bertanggung jawab atas pemindahan pedagang, lengkap dengan tempat untuk menyampaikan keluhan.
Kedua, buka data pedagang kepada publik, termasuk yang belum terdaftar, dan siapkan tempat berjualan sementara yang layak.
Ketiga, laporkan secara berkala kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran dan keadaan para pedagang.
Stadion boleh berstandar AFC. Tetapi rasa adil bagi warga kecil juga harus dipenuhi. Kalau tidak, kita hanya membangun gedung megah di atas kekecewaan, dan akuntabilitas tinggal slogan. *)
