Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
AKHIRNYA, Hendra Aswara, S.STP, MM, CGCAE, CFrA, resmi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H. melantik Hendra sebagai Sekda definitif pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Pelantikan ini menghadirkan babak baru bagi tata kelola pemerintahan Padang Pariaman. Setelah sekitar empat bulan menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda, Hendra kini memperoleh mandat penuh untuk mengawal mesin birokrasi daerah.
Hendra bukan wajah baru dalam birokrasi Padang Pariaman. Alumni SMA 1 Pariaman tamatan 1999 dan alumni STPDN 2003, ini kariernya bergerak dari Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Inspektur. Lintasan jabatan itu mempertemukannya dengan komunikasi pemerintahan, pelayanan publik, persoalan sosial, investasi, serta pengawasan birokrasi.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting. Sebab, Padang Pariaman membutuhkan Sekda yang memahami birokrasi dari berbagai sisi. Kabupaten ini memiliki 17 kecamatan dan 103 nagari dengan jumlah penduduk mencapai 467.037 jiwa pada 2025. Besarnya wilayah pemerintahan dan jumlah masyarakat yang harus dilayani membuat koordinasi antar-OPD, kecamatan dan nagari menjadi pekerjaan besar.
Tantangan itu semakin terasa ketika daerah menghadapi bencana. Pada akhir 2025, bencana hidrometeorologi berdampak pada 17 kecamatan dan 98 nagari. BPBD mencatat 80 titik banjir, 72 titik longsor dan 37 titik terdampak angin kencang. Sebanyak 34.058 jiwa ikut terdampak. Angka ini memperlihatkan bahwa birokrasi membutuhkan kecepatan koordinasi ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat. Di sinilah peran Sekda menjadi mendesak dan urgent.
Sekda harus mampu memastikan setiap OPD memahami tugasnya, bergerak cepat dan bekerja dalam satu irama. Persoalan masyarakat di lapangan sering kali bersentuhan dengan banyak urusan sekaligus. Bencana, misalnya, menyangkut pekerjaan umum, kesehatan, sosial, pemerintahan, perhubungan, hingga pemerintahan nagari.
Karena itu, Sekda tidak cukup bekerja dari ruang sekretariat. Sekda harus mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Ia harus mengetahui OPD mana yang bergerak, siapa yang lamban, persoalan apa yang belum selesai dan kebutuhan apa yang segera ditangani. Dalam konteks ini, pengalaman Hendra sebagai Inspektur menjadi kekuatan tersendiri. Ia memiliki pengalaman dalam melihat birokrasi dari sisi pengawasan. Pengalaman sebagai kepala dinas juga membuatnya memahami bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan menjadi program dan pelayanan.
Tantangan berikutnya adalah menghubungkan kekuatan kepemimpinan Bupati John Kenedy Azis dengan kapasitas birokrasi. JKA memiliki pengalaman nasional dan jaringan komunikasi yang luas. Modal tersebut perlu diterjemahkan menjadi program konkret bagi Padang Pariaman. Akses kepada pemerintah pusat akan memberikan manfaat maksimal ketika OPD mampu menyiapkan program, data, proposal dan eksekusi yang berkualitas.
Hendra berada pada posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan itu. Ia harus mampu mengubah komunikasi menjadi koordinasi, koordinasi menjadi program, dan program menjadi hasil yang dirasakan masyarakat. Pola itu sebenarnya sudah terlihat ketika Hendra menjalankan tugas sebagai Pj Sekda. Ia turun ke sejumlah OPD dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan investasi. Ia juga melakukan koordinasi lintas sektor dalam urusan pertanahan, investasi dan pengembangan kawasan pariwisata.
JKA sendiri memperlihatkan pola kepemimpinan yang ingin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui program “Putar Roda”. Dalam program tersebut, Bupati bersama Hendra dan sejumlah kepala OPD turun ke berbagai nagari untuk menyerap aspirasi dan melihat langsung kebutuhan pembangunan. Pola seperti ini harus diperkuat.
Pemerintahan daerah harus hadir sampai ke tingkat kecamatan dan nagari. OPD harus peka terhadap persoalan masyarakat. Ketika bencana datang, respons harus cepat. Ketika pelayanan tersendat, evaluasi harus segera dilakukan. Ketika investasi datang, birokrasi harus mampu memberikan kepastian. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, pemerintah harus mempunyai mekanisme untuk menindaklanjutinya.
Karena itu, pekerjaan Hendra sebagai Sekda definitif jauh lebih besar daripada sekadar mengatur administrasi pemerintahan. Ia harus menjadi penggerak koordinasi. Ia harus mampu mengonsolidasikan para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat hingga wali nagari. Ia juga perlu memastikan setiap perangkat daerah bekerja dengan target yang jelas dan ukuran keberhasilan yang dapat dilihat masyarakat.
Makna Sekda definitif akhirnya terletak pada kemampuan mengawal seluruh gerak birokrasi. Sekda harus tahu apa yang sedang dikerjakan OPD. Harus tahu program mana yang berjalan. Harus tahu persoalan mana yang tersendat. Bahkan, kalau perlu, “daun yang jatuh pun Sekda tahu”. Itulah birokrasi yang hidup.
Padang Pariaman membutuhkan birokrasi yang bergerak cepat, peka dan mampu menerjemahkan visi kepala daerah menjadi pelayanan nyata. Hendra Aswara memiliki pengalaman untuk menjalankan peran tersebut. Kini masyarakat menunggu pembuktiannya.
Selamat bertugas Sekda Padang Pariaman, Hendra Aswara. Semoga pengalaman, energi dan kemampuan komunikasinya menjadi kekuatan untuk menggerakkan birokrasi Padang Pariaman menuju pemerintahan yang semakin responsif, profesional dan dekat dengan masyarakat.*)
