Oleh: Bachtul
SEMALAM (Jumat, 9 Februari 2024) saya dikirimi sebuah tulisan oleh anggota DPRD Kabupaten Solok Hafni Hafiz, dan setelah saya baca ternyata tulisan tersebut mengomentari sebuah program kampanye saya, yakni; Program Memperjuangkan Ambulance 9 Nagari, yang mana ambulance nagari tersebut ditarik Bupati Solok.
Pagi harinya, saya coba kontak penulisnya Miler. Tapi telpon WA saya tidak diangkat, dan WA tidak dibalas. Iseng-iseng saya perhatikan foto profil Miler. Nampak sekali beda Miler sekarang dengan dahulu.
Miler sekarang memegang takzim bendera Palestina (bukan bendera merah putih) nampak berminyak, mengkilat dan mengkilap .
Melihat Miler memegang bendera Palestina, terlintas dalam pikiran saya bahwa Miler sekarang pasti sangat anti kezaliman dan anti ketidakadilan.
Tapi setelah saya membaca sedikit awal tulisannya, pikiran demikian langsung buyar dan berantakan serta menguap begitu saja.
Karena dalam pikiran bawah sadar saya, jurnalis itu tulisannya haruslah obyektif, kritis dan tajam. Bukan sekadar puja-puji bak jongos kepada tuannya, hehehe…
Tapi dibalik itu semua, saya sebenarnya merasa tersanjung, karena program kampanye saya, yang akan memperjuangkan ambulance untuk 9 nagari (Jawi Jawi, Gantung Ciri, Muaro Paneh, Saok Laweh, Selayo, Koto Hilalang, Tanjuang Balik, dan Kacang) yang dulu ambulance-nya ditarik bupati, dikritisi jurnalis sekelas Miler.
Walaupun saya tidak tahu, apakah ketika Miler membuat tulisan tersebut, Miler entah sedang jadi jurnalis atau sedang jadi THL di Dinas Kominfo Kabupaten Solok, atau sedang jadi yang lainnya.
Sekali lagi saya katakan bahwa saya merasa bangga ketika program kampanye saya mendapat perhatian dan kritikan dari seorang jurnalis atau wartawan.
Ini sungguh jarang terjadi, program kampanye caleg dikritik jurnalis ataupun wartawan. Karena biasanya wartawan atau jurnalis justru mengkritik kebijakan pemerintah dan penguasa.
Dalam pandangan saya sejak awal, menarik ambulance dari nagari-nagari bukanlah kebijakan yang tepat. Apapun alasannya kebijakan tersebut tidak dapat diterima.
Dan itu sudah saya sampaikan langsung ke Bupati Epyardi Asda di ruangannya dulu, di hadapan Medison yang saat itu jadi Asisten 1. Tapi bupati tidak bersedia menerima pemikiran saya ketika itu.
Program ambulance untuk nagari adalah, upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena penting sekali keberadaan ambulance di nagari nagari.
Kalau bupati merasa bahwa semua nagari butuh ambulance, maka logika sehatnya ambulance-nya harus ditambah. Bukan yang sudah ada yang ditarik.
Jangan cap tidak adil, kalau belum semua nagari punya ambulance. Karena masing-masing nagari punya skala prioritas berbeda. Maka pembangunan nagari tidak bisa diseragamkan seperti pakaian anak sekolah.
Apalagi ambulance yang ditarik bupati berasal dari dana pokir dewan. Karena aspirasi yang masuk dari masyarakat dari nagari-nagari ke anggota dewan itu berbeda-beda sesuai kebutuhan nagari masing-masing.
Sampai disini Miler pahamkan!?
Kalau tidak paham juga silahkan tanya ke masing-masing anggota dewan. Tak perlu menunggu jadi anggota dewan untuk paham.
Kemudian sejak kapan pula, kalau masyarakat atau caleg berbeda pemikiran, maka itu dianggap memojokkan pemerintah???
Sejak kapan pemerintah kabupaten melarang masyarakat punya pemikiran berbeda dengan kebijakan mereka??? Sejak Epyardi jadi bupatikah atau sejak Miler jadi THL??
Dalam zaman demokrasi ini, masyarakat bebas untuk punya pendapat dan pemikiran berbeda.
Kalau Bupati Solok Epyardi kukuh dengan pemikirannya untuk tetap menarik ambulance dari nagari, walau menyusahkan masyarakat, maka silahkan saja lanjutkan kebijakan tersebut!!!
Tapi jangan batasi saya untuk berkomitmen memperjuangkan pengadaan ambulance bagi nagari-nagari, bahkan sampai memecat keluarga saya sebagai tenaga honor misalnya.
Kemudian bung Miler, kenapa hanya ambulance nagari saja yang ditarik oleh bupati dengan alasan untuk keadilan. Kenapa bus sekolah SMP Singkarak tidak ikut ditarik juga ke kabupaten. Kalau kita pinjam cara berpikir bupati dan bung Miler, dalam kasus ambulance.
Maka supaya adil, bus sekolah tentu harus ditarik juga (jangan stiker di kacanya saja yang dilepas). Karena banyak SMP di Kabupaten Solok juga belum punya bus sekolah. Dan tentu tidak adil kalau hanya SMP Singkarak yang punya bus sekolah.
Nah kenapa ini bisa terjadi bung Miler? Kok diam saja?
Berani atau tidak bung Miler buat tulisan dan minta bupati menarik pula bus sekolah SMP Singkarak, agar adil juga seperti kasus ambulance. Tapi saya yakin bung Miler tak berani, hahaha….
Nah mengakhiri tulisan ini, saya minta bung Miler jangan lah pakai politik belah bambu pula. Masak kebijakan bupati yang tidak pro rakyat, seperti menarik ambulance dipuji-puji. Sementara komitmen saya untuk memperjuangkan ambulance nagari malah bung Miler cela.
Jangan seperti belah bambu lah bung Miler, Epyardi diangkat setinggi langit, sementara saya dipijak menghujam bumi. Itu kah yang namanya adil??? Jangan begitulah bung Miler.
Kebutuhan untuk berpenampilan luar yang berminyak dan mengkilat serta mengkilap jangan sampai membuat penampilan intelektual insan cita lusuh dan kumuh.
Surian, 10 Februari 2024
Penulis adalah Warga Kabupaten Solok/Mantan Anggota DPRD Sumbar
