Persoalan suksesi kepemimpinan di daerah saat ini banyak dimonopoli kader partai politik (parpol). Bagian TNI, Polri, birokrat, akademisi, dan lainnya ada, tapi hanya segelintir. Itupun bagi mereka yang sudah siap dengan segala konsekuensinya, yaitu keluar dari “zona nyaman”.
Dengan aturan yang ada sekarang, sebenarnya ini menjadi persoalan, dimana rekrutmen kepemimpinan daerah menjadi terbatas, karena mereka-mereka yang mumpuni yang berasal dari non partai harus “pensiun dini” kalau maju, dan itu cukup berat bagi mereka.
Dalam pusaran Pilkada Sumbar 2020, hanya beberapa nama yang mencuat dari kalangan TNI, Polri, birokrasi dan akademisi. Sebutlah Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Fakhrizal, Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek dari birokrasi, kemudian belakangan dari kalangan akademisi mencuat nama Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri.
Mengenai akademisi, dalam sejarahnya, pada Pilkada Sumbar 2005, Gamawan Fauzi berpasangan dengan akademisi Prof. Marlis Rahman, Rektor Universitas Andalas (Unand) saat itu, berhasil memenangkan pertarungan. Waktu itu aturan main bukan seperti sekarang, Marlis Rahman hanya cuti dari jabatan rektor, tanpa harus mundur, termasuk dari PNS.
Soal Ganefri, yang juga akademisi, kepemimpinannya sudah mulai saat menjadi Dekan Fakultas Teknik UNP/IKIP, kemudian menjadi Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X, sekarang Kopertis berganti menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), bukan saja urusannya sebatas swasta tapi negeri juga.
Putera VII Koto Talago Kabupaten Limapuluh Kota kelahiran 55 tahun silam itu, terpilih menjadi Rektor UNP pada tahun 2016, dan menjabat sampai 2020. Berkat tangan dingin –lobi, jaringan, dan pergaulan yang luas dari Ganefri, saat ini UNP bisa menjadi kampus terdepan di Indonesia. Banyak tokoh nasional yang hadir memberikan kuliah umum, dan tak ketinggalan tokoh nasional negara tetangga Malaysia Anwar Ibrahim, yang diberikan gelar doktor kehormatan oleh UNP.
Saat ini mahasiswa UNP itu kurang lebih 40.000 orang dengan ratusan ribu alumninya yang sebagian besar menjadi guru di Sumbar maupun di seluruh Indonesia. Dulunya UNP adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (IKIP) Padang, perguruan tinggi yang lulusannya menjadi guru.
“Di kampus itu boleh bicara politik. Yang tidak boleh itu berpolitik praktis di kampus,” kata Ganefri suatu ketika di dalam sebuah acara. Kalau tidak “berpolitik”, bagaimana kita bisa mendapatkan anggaran-anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dan lainnya, demi peningkatan kualitas, kenyamanan dan kelancaran proses perkuliahan yang lebih baik?
Soal Pilkada Sumbar 2020, Ganefri bukan tidak punya modal politik (elektoral). Kalau dicermati, modalnya lebih besar dari yang dipunyai mereka yang berasal dari parpol. Tapi kembali ke itu tadi, ada dilema yang menghinggapi, dan ini tidak mudah untuk menjawabnya. Sebagai guru besar, pensiun Ganefri memang terhitung belasan tahun lagi, dan masih bisa menjadi Rektor UNP untuk periode kedua, 2020 – 2024.
Malahan saat ini ada selentingan, Ganefri masuk radar untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid II Jokowi – Ma”ruf Amin. Wallahualam.
ISA KURNIAWAN
Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas)
