Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
JAUH sebelum pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih, hasil Pilkada 2024. Salah seorang tokoh masyarakat Padang Pariaman Bahrun Hikmah Rajo Sampono, telah mengingatkan Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Azis (JKA), untuk menunda pembelian mobil dinas baru. Alasannya, karena kondisi keuangan cukup memprihatinkan, tercatat defisit Rp100 Miliar, dan TPP pegawai yang harus dibayarkan Rp7 Miliar, sementara program pembangunan yang direncanakan cukup besar. Apalagi mobil dinas yang ada masih bisa untuk operasional.
Ibarat gayung bersambut, harapan Rangkayo Rajo Sampono itu, direspons Bupati JKA dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat.
Dalam keterangan pers, di ruang kerjanya, Jumat (14/3/2025), Bupati JKA dan Wabup Rahmat, mengumumkan penundaan pembelian mobil dinas baru. “Langkah penundaan pembelian mobil dinas baru itu, berkaitan dengan efisiensi anggaran, sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025. Apalagi, kondisi keuangan juga cukup memprihatinkan, kita melakukan efisiensi total,” ujar Bupati JKA didampingi Wabup Rahmat.
Mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati yang ada, masih layak pakai dan dapat dimaksimalkan untuk mendukung operasional pemerintahan. Dengan demikian, anggaran bisa dialokasikan untuk program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik serta untuk membantu kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan ini, bagian dari komitmen, Pemkab Padang Pariaman dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. Kami mohon dukungan dan pengertian seluruh pihak, agar ditengah efisiensi total ini, kita dapat mewujudkan Padang Pariaman yang lebih baik. Kita, juga berharap keberkahan dan kemudahan dari Allah setiap langkah menuju kemajuan di Padang Pariaman,” papar JKA.
Selain penundaan mobnas baru, langkah efisiensi Bupati JKA juga menyasar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, termasuk pemutusan kontrak mobil rental yang selama ini berjalan dilingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, selain menyarankan penundaan mobil dinas baru, Rangkayo Rajo Sampono, juga berpendapat sudah waktunya Pemkab Padang Pariaman memiliki Dinas Pendapatan Daerah selain adanya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Kehadiran Dinas Pendapatan Daerah, untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Apalagi, Terget PAD dalam APBD tahun 2025 hanya Rp178 Miliar. Kehadiran Dinas baru itu, bisa dengan menutup Dinas Kesehatan Hewan yang kurang efektif, dan menggabungkannya ke salah satu bidang pada Dinas Perikanan. Kehadiran Dinas Pendapatan Daerah, sebaiknya kelak, dipimpin seorang yang visioner dan kaya gagasan,” demikian Rajo Sampono.*)
