Oleh: Zulkifli Surahamdani
GURU HONORER selalu menjadi perhatian di tiap tahun, bahkan di setiap pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Dijanjikan dengan janji-janji kampanye.
Perhatian pemerintah terhadap guru honorer adalah hal yang serius karena salah satu masalah besar guru honorer ialah menyangkut kesejahteraan dengan gaji mereka yang amat memprihatinkan.
Data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyebutkan bahwa ada sekitar 1.754.555 guru honorer atau 52.2 persen dari total guru yang ada (2022).
Itu menunjukkan bahwa lebih banyak guru honorer berperan dan berjasa bagi dunia pendidikan, dengan peran yang besar inilah pemerintah lebih memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan para guru honorer tertuma di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sementara itu angin sejuk berhembus dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menargetkan 1 juta guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 2024 mendatang.
Pada tahun 2023 ini, pemerintah mengangkat sebanyak 296 ribu guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK. Di tahun 2022 sekitar 544.292 orang guru sudah berstatus ASN PPPK. Jika dijumlahkan maka sudah 800 ribu lebih guru honorer berstatus ASN PPPK dan hampir mencapai target 1 juta.
Pemerintah mengatakan bahwa target 1 juta itu akan dituntaskan dan diselesaikan di tahun 2024 mendatang.
Pada tanggal 31 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo telah meneken Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau UU ASN. Salah satu yang diatur dalam UU tersebut ialah mengenai kesetaraan hak antara PNS atau ASN dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam UU ini bahwa PPPK juga memiliki jaminan pensiun yang sama dengan PNS.
Melihat keadaan guru honorer di lapangan, bahwa kondisinya masih jauh dari kata sejahtera. Bisa dilihat gaji yang mereka terima rata rata hanya Rp150.000-Rp300.000 per bulan.
Dengan gaji yang sebesar itu, mereka cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan harian belum lagi untuk kebutuhan anak anaknya.
Selain masalah kesejahteraan guru, ada masalah lain yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu terkait pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya tenaga pendidik yang menyangkut kualitas di dalam bekerja.
Kebanyakan guru honorer masih kurang atau belum diberikan pelatihan serta pendidikan lanjutan. Tujuan diberikan itu semua untuk modal dalam memberikan dan mengajarkan ilmu kepada siswa.
Masalah ini harus menemukan titik terang karena dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pertumbuhan serta perkembangan pendidikan di Indonesia, terlebih dengan jumlah guru honorer yang jauh lebih banyak.
Adapun mereka yang mengabdikan dirinya di daerah terluar, terdepan dan tertinggal masih jauh dari kata sejahtera. Banyak mereka yang digaji rendah bahkan tidak digaji sama sekali. Pemerintah yang kesulitan bayar lantaran dalih terbatasannya anggaran daerah.
Kondisi yang tidak boleh dibiarkan, sudah 78 tahun Indonesia Merdeka tetapi masih banyak nasibnya tergantung akibat kebijakan yang berubah di setiap pemerintahan berganti bahkan di setiap tahunnya ada perubahan regulasi mengenai pengangkatan guru honorer ini.
Keseriusan pemerintah dituntut terutama dalam hal kesejahteraan guru honorer, dengan langkah langkah serta upaya yang telah dilakukan pemerintah sampai saat ini menunjukkan keseriusan dan kepeduliannya. Diperlukan gebrakan untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan guru, mendapatkan penghidupan yang layak dengan gaji yang layak.
Meskipun masih ada banyak yang harus diperjuangkan, titik terang nasib guru honorer mulai terlihat. Upaya pemerintah dalam mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua guru honorer mendapatkan kesempatan yang adil untuk diangkat menjadi ASN PPPK.
Diharapkan dengan adanya solusi yang berkelanjutan, kesejahteraan guru honorer dapat meningkat dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang.
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas
