Oleh : Ilhamsyah Mirman
//forumsumbar//
PERTEMPURAN seru dan ‘panas’ pemilihan Gubernur Sumatera Barat masih belum menunjukkan kepastian akhir ceritanya, meski diatas kertas dengan membaca pelbagai aturan dan dasar pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, rasanya tidak cukup aral untuk membatalkan pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldi berlenggek di rumah bagonjong. Sekalipun segalanya berkemungkinan, namun dengan bersandar pada profesionalisme Hakim Konstitusi rasanya diskusi hangat boleh sedikit di geser pada pembahasan posisi Wakil Walikota Padang. Sebagaimana kita ketahui, dengan naiknya Mahyeldi sebagai Gubernur, otomatis posisi Walikota Padang digantikan sang Wakil Hendri Septa. Maka pengganti posisi Ketua DPD PAN kota Padang sebagai wakil walikota inilah yang jadi perbincangan menarik.
Sebagai ibukota sekaligus kota terbesar di Sumatera Barat, Padang menjadi barometer banyak hal yang bakal mempengaruhi percaturan politik daerah. Maka siapa yang menduduki kursi ini menjadi ‘urusan’ banyak pihak. Melihat kondisi aktual, paling tidak ada 5 (lima) faktor penentu siapa yang akan menjadi pendamping Hendri Septa. Keterpilihan Mahyeldi yang notabene saat ini sebagai Ketua DPW PKS sekaligus calon Gubernur Sumatera Barat menggantikan kader PKS lainnya, Irwan Prayitno, tak pelak menjadi factor kunci penentu utama. Mahyeldi perlu memastikan penggantian tersebut dapat memperlancar tugas keseharian, baik dalam posisi sebagai gubernur maupun ketua partai. Maka persyaratan kedekatan dan kesamaan langkah menjadi hal utama sekaligus faktor pertama keterpilihan.
Figur lain yang tidak kalah penting dalam memainkan posisi sekaligus penentu secara aktual tentu Irwan Prayitno (IP), sang gubernur dua periode. Meski secara formal tidak dalam posisi menentukan, namun dalam banyak hal tampak nyata dominasi anggota DPR RI tiga periode ini terhadap kebijakan yang diambil oleh partai. Sekalipun upayanya memperjuangkan walikota Payakumbuh Reza Pahlevi menjadi kandidat gubernur tidak berhasil, namun dengan pengalaman dan aksesnya yang mumpuni maka faktor IP ini boleh dikatakan menjadi urutan kedua, bergandeng tipis dengan Mahyeldi.
Ketiga, faktor penerimaan publik dan kekuatan politik di DPRD. Syaratnya tentu di usulkan oleh salah satu dari partai pengusung. Kejadian di ibukota Jakarta bisa menjadi contoh betapa aksesibiltas dan kekuatan finansial maupun lobby politik bisa mementahkan aturan yang sebenarnya amat jelas. Demikian pula kalau berkaca pada pengalaman di Sumatera Barat sendiri pada pilkada 2010. Saat itu, yang digadang-gadang sebagai calon adalah Trinda Farhan Satria. Berbagai upaya dilakukan untuk membuka koalisi dengan partai lain mengusung Ketua DPW PKS tersebut, namun sampai detik-detik terakhir praktis tidak ada partai yang merespon. Sehingganya, tampillah IP menjadi calon gubernur berpasangan dengan Muslim Kasim di kesempatan terakhir. Yang teranyar, sebagaimana disebutkan diatas, tentu upaya struktur pengurus PKS mengajukan Reza Pahlevi sebagai calon Gubernur Sumbar.
Dari serangkaian kejadian tersebut menjadi cermin betapa tidak linearnya harapan partai, yang diwakili oleh struktur pengurus, dengan respon publik. Termasuk dalam hal ini ‘manuver’ para pemain politik di Sumatera Barat umumnya, kota Padang khususnya.
Keadaan yang menjadi faktor berikutnya, yaitu faktor keempat, popularitas, kapabilitas dan aksesibilitas. Ditambah faktor tak tersampaikan, ‘isi tas’, membuat segala kemungkinan menjadi sangat terbuka.
Faktor terakhir atau kelima, tentu peran partai pengusung. Faktor yang seharusnya menjadi pintu pertama dalam persyaratan formal, untuk konteks kali ini sepertinya bukan menjadi faktor determinan. Pengurus partai pengusung, sebagai pihak yang berwenang mengajukan calon sepertinya jauh dibawah bayang-bayang keempat faktor terdahulu.
Dengan melihat berbagai faktor tadi maka bisa diterka kemana kiranya arah pendulum. Dari sejumlah nama yang beredar saat ini, sepertinya tidak ada yang memiliki potensi menjadi faktor kejut. Meski tidak masuk kategori lima penentu tadi, namun faktor kejut atau istilah lainnya momentum, tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak kejadian figur yang tidak disangka-sangka muncul saat kemandegan atau kejumudan pelaku politik maupun publik. Maka partai tidak berdaya melawan trend, dengan bermain aman mengikuti keinginan publik. Sekiranya faktor ini yang terjadi, maka nama-nama yang beredar di pasar menjadi tenggelam. Memang dibutuhkan faktor pendorong yang ekstra agar dapat membalikkan opini yang berkembang, disamping karakter politik ranah Minang yang cenderung bermain aman dengan mendahulukan established atau rekam jejak ketimbang isyu-isyu di media. Namun tetap sesuatu yang memungkinkan terjadi.
Pemberitaan di media dan grup-grup diskusi politik saat ini mengerucut pada 5 (lima) nama dari kedua partai pengusung, yaitu Muhidi, Rahmat Saleh, Gufron & Khairul Ikhwan dari PKS serta Amril Amin. Manuver anggota DPRD fraksi PAN ini menjadi bahan perbincangan menarik. Publik menilai sebagai salah satu signal bahwa partai PKS tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendudukan kadernya. Kelima faktor diatas harus dimiliki oleh para calon tersebut. Meskipun diatas kertas figur yang diusulkan PKS tetaplah menjadi faktor penentu utama, mengingat etika disamping kekuatan PKS di pergumulan politik kali ini tidak bisa dianggap remeh.
Mencermati kelima nama tersebut, tentu menarik, siapa kiranya yang paling berpeluang. Melihat kekuatan figur dari kelimanya, boleh dikatakan masing-masing memiliki kelebihan yang dapat dimaksimalkan dengan proporsi berbeda. Praktis hanya satu syarat yang mereka miliki secara merata, yaitu kedekatan dengan partai pengusung, sedangkan faktor lainnya sangat bervariasi.
Sebagai politisi kawakan, Muhidi, Khairul Ikhwan dan Amril Amin memiliki keunggulan nyaris sama. Sedangkan faktor kedekatan kepada ‘tokoh’, dalam hal ini Mahyeldi dan Irwan Prayitno, membuat nama Amril Amin terpaksa mengalah kepada kedua koleganya itu. Tidak ada yang memungkiri hubungan khusus Muhidi dan Khairul Ikhwan kepada kedua king maker tersebut. Rekam jejak dan interaksi dalam berbagai medan tidak dapat menyembunyikan siapa mereka. Maka faktor penerimaan publiklah, disamping faktor ‘tas’ (kualitas, kapabilitas dan aksesibiltas) yang menjadi penyeleksi akhir.
Melihat perjalanan kedua nama ini menjadi amat menarik untuk diikuti hasil akhirnya. Yang jelas berbagai isyu akan menyertai pergumulan, termasuk tentunya isyu primordial, seperti asal daerah dan keterwakilan publik. Sekiranya faktor keterwakilan bisa diapungkan maka sebagai putera Kuranji tentu Khairul Ikhwan, pengurus KAHMI yang saat ini menjadi Ketua Umum DPP IKA FISIP Unand diuntungkan dan patut diperhitungkan peluangnya. Apapun itu, harapan adanya wakil walikota bukan sekedar ban serep atau persiapan untuk menjadi pesaing potensial pada pemilihan berikutnya, menjadi perhatian utama untuk dipertimbangkan secara khusus. *)
Penulis adalah Koordinator FMM (Forum Minang Mandiri)
Cp. 081266432631, email : ilhamsyah.mirman@yahoo.com
