RIAU, forumsumbar —Bencana Banjir atau longsor yang terjadi di daerah perbatasan Sumbar – Riau, selalu mengganggu aksebilitas dan mobilitas masyarakat di kedua provinsi.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas saat pertemuan dengan Pemprov Riau, Rabu (8/7) mengingatkan pemprov berjiran, Sumbar dan Riau soal penanganan bencana alam di daerah batas.
“Kondisi bencana alam tidak memedulikan batas daerah. Sehingga banjir di Kampar-Riau bisa berdampak ke Pangkalan-Sumbar, dan begitu pula sebaliknya,” ujar Nurnas.
Lihat Juga
Politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini mengajak dua pemerintahan provinsi bertetangga ini untuk bekerjasama menghadapi, menangani dan merespon bencana alam di daerah batas.
“Bencana di Pangkalan itu imbasnya bisa kemana-kemana yang aksebilitas dan mobilitas masyarakat Sumbar-Riau terganggu, sehingga itu harus ada kerjasama dua provinsi ini dalam menangani bencana alam di tapal batas,” ujar HM Nurnas.
Apalagi dua jenis hutan di dua provinsi beda, di Riau hutan produksi sedangkan di Sumbar hutan lindung.
“Ini menjadi bagian kerjasama dalam penanganan bencana alam jika ini direspon oleh dua gubernur provinsi bertetangga ini, tentu kesusahan rakyat akibat bencana bisa diminimalkan,”ujar Nurnas.
Kadis Kominfo Sumbar Jasman menegaskan bahwa soal bencana alam 2017 sudah ada MoU masalah penanganan bencana alam di daerah batas.
“MoU Sumbar, Riau dan PLN terkait bencana banjir di Kampar akibat debit air di PLTA Koto Panjang dan terkait pembukaan bendungan. Dasar MoU ini bisa dilakukan upgrade MoU dengan kondisi bencana kini dan ke depan,” ujar Jasman.
Kemudian Kepala Biro Pemerintahan Riau Sudarman mengatakan, MoU itu harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
“Kita akan lihat lagi MoU 2017 dan jika harus ditindaklanjuti segera kita siapkan langkah-langkahnya, apalagi soal sungai kalau sudah melewati dua provinsi maka kewenangan di BP DAS,” ujar Sudarman.
(Rel/KI)
