JAKARTA, forumsumbar —Kemarahan Presiden Jokowi tehadap kinerja para Menteri dalam penanganan Covid-19 ketika rapat kabinet dua minggu lalu, dan beritanya sekarang baru beredar, mendapat tanggapan dari pakar otonomi daerah (Otda) Prof Djohermansyah Djohan.
Prof Djo, demikian guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini akrab dipanggil, memberikan pandangan yang dimuat di laman fesbuknya, Senin (29/6), dimana dikatakannya bahwa pada dasarnya lurah, camat, bupati/walikota, gubernur dan presiden sekalipun biasa saja bila marah ke anak buah.
“Adapun yang tidak biasa, bila para pemimpin pemerintahan marah kepada rakyat yang memberikan pendapat dan nasehat. Ini dikarenakan sejatinya rakyatlah atasan dari pemimpin pemerintahan,” ujar Presiden i-Otda ini.
Pangkal bala kemarahan itu, ancaman Covid-19 yang membahayakan 267 juta jiwa rakyat Indonesia tidak ditangani dengan tepat, cepat dan seksama oleh para Menteri terkait. Lain yang diminta Presiden, lain pula yang dikerjakan. Lain yang gatal, lain pula yang digaruk.
“Atau kalau ada yang dikerjakan, pekerjaan itu jauh dari target dan harapan pimpinan. Atau ketika regulasi sudah jadi, perintah diturunkan berkali-kali, tapi eksekusinya berjalan lamban sekali,” imbuh Deputi Politik Setwapres RI tahun 2005-2010 ini.
Melihat kelakuan anak buah yang seperti ini, mana ada pemimpin yang tidak “angry“, atau berang. Untunglah Presiden Jokowi, sebut Prof Djo marahnya masih terkendali, tidak sampai memaki-maki. Banyak juga pemimpin di dunia pemerintahan yang kalau marah dengan gampang melontarkan nama-nama fauna di kebun binatang.
Menjadi pertanyaan oleh Prof Djo, sesudah marah reda apa tindak lanjutnya? Kalau anak buah tidak juga berubah, pemimpin harus menindaknya dengan tegas, alias dicopot saja. “Bukankah mutasi perkara biasa dalam suatu organisasi birokrasi?” tukas mantan Dirjen Otonomi Daerah semasa Mendagri Gamawan Fauzi ini.
Bisa saja, menurut Prof Djo, dia dipindah ke tempat lain, yang lebih sesuai kemampuannya.
Atau diberhentikan tapi dicarikan jalan penyelamatan, seperti di-Dubes-kan dan di-Dekom-kan. Atau pilihan terakhir, dilepaskan tanpa jabatan dengan risiko mereka akan jadi oposan.
Ke muka, imbau Prof Djo, hendaknya hati-hati memilih anak buah. Jangan sampai salah meletakkan orang dalam jabatan. Tukang kayu tidak bakal mungkin bisa menjadi tukang batu yang baik. Dan jangan pula kita keliru memberi hadiah kursi jabatan tinggi se level Menteri pada orang yang pernah memberi konstribusi sehingga kita jadi petinggi, padahal dia tidak berisi atau kapasitasnya belum mumpuni.
Gayung pun bersambut, banyak netizen menanggapi pandangan Prof Djo tersebut, di antaranya dari Guru Besar Ilmu Administrasi UI, Prof Irfan Ridwan Maksum, dimana komentarnya ; “Blu, trjbak sdri dlm status quo tata kelola sistem pemerinthnnya di tengah pandemi. Tdk disadari, smpe hari ini diliputi komplksitas sistem yg dibiarkan ststus quo mnghdpi covid 19. Semua regulasi yg dikluarkan tdk mndobrak status quo tsb, sadar atau tdk Prof Djohermansyah Djohan.Tampak gregetan jadinya. Asal bukan pengalihan isu yah, karena ini tentu sangat menarik perhatian. Wallahu alam bishawab. Salam. sehat.!”
Kemudian dari Frans Maniagasi, tokoh dan pemerhati Otsus Papua, menimpali; “Menterinya jalan sendiri2 dgn kepentingannya masing2 jadikan Covid 19 utk menjadi hero masing2 utk namanya masing2.”
“Akibat dr rekrutmen pejabat yg terlalu kental nilai politisnya.” cantum birokrat Pemda Tabanan, I Nengah Wisnu Wardana.
(Jose)
