KI Sumbar Rancang Program Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Nagari

PADANG, forumsumbar — Setelah menyerahkan Laporan dan Evaluasi Tahun 2019 ke Ketua DPRD Sumbar, Komisi Informasi (KI) Sumbar lanjut menyerahkan hal yang sama ke Komisi I DPRD Sumbar, dimana laporan itu diterima oleh Ketua Komisi I Syamsul Bahri dan Sekretaris HM Nurnas, Senin (15/6).

HM Nurnas menilai penyerahan laporan kerja KI Sumbar ini patut dicontoh oleh yang lain. Karena berdasarkan laporan kerja yang berbentuk buku tersebut, DPRD akan makin mudah melakukan evaluasi.

“Kami di Komisi I mengapresiasi laporan kerja ini, dan patut menjadi contoh. Isinya lengkap mulai dari kegiatan, dari perencanaan hingga laporan kegiatan, bahkan penggunaan anggaran tertulis lengkap. Ini tentu memudahkan DPRD untuk melakukan evaluasi kerja,” ungkap Nurnas saat ngobrol santai di ruang kerjanya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang program KI ke depan. Salah satu yang mendesak menurut HM Nurnas adalah keterbukaan informasi di nagari-nagari. Dari beberapa kunjungan Komisi I ke nagari, terungkap bahwa banyak nagari yang sebetulnya sudah maju dalam hal transparansi.

“KI ke depan harus fokus bagaimana membuat program langsung ke nagari, karena keterbukaan informasi di tingkat nagari sangat penting untuk membumikan transparansi,” ulas Nurnas.

Menjawab hal tersebut, KI Sumbar yang dihadiri oleh Ketua Nofal Wiska, Wakil Ketua Adrian Tuswandi, serta komisioner Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, menyambut baik tantangan tersebut.

Selain itu, Nurnas menyebut walinagari di Sumbar adalah orang orang yang hebat, bahkan di beberapa nagari yang dikunjungi, wawasan waliagari itu melebihi selingkar nagari itu saja.

“Saya kaget, ternyata banyak Walinagari yang hebat, baik itu pemikiran maupun visi ke depan, ini sudah menjadi modal untuk nagari menjadi hebat termasuk soal inovasi dalam transparansi,” lanjut Cak Nurnas, panggilan akrabnya.

Apa yang disampaikan Cak Nurnas tersebut ditanggapi Arif Yumardi, dimana dikatakannya bahwa fokus KI ke depan memang bagaimana memberikan penyadaran ke publik tentang hak mereka mendapatkan informasi, salah satunya adalah melalui nagari.

“Terima kasih atas masukan Pak Nurnas. Kita akan rancang kegiatannya,” jawab Arif Yumardi.

Beberapa program sudah direncanakan seperti project nagari percontohan, membentuk relawan di tingkat nagari, dan program lainnya.

“Insyaallah dengan dukungan Komisi I di APBD Perubahan akan kita laksanakan,” sambung Tanti Endang Lestari, yang membidangi kelembagaan.

HM Nurnas berharap KI ke depan terus bergerak dalam penguatan keterbukaan informasi publik, hingga ke akar rumput. Target untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sudah tepat.

“Tapi polanya tidak harus formal, seperti rapat-rapat atau bimtek, KI harus mencari cara kreatif agar masyarakat benar benar paham tentang hak mereka,” harap Nurnas.

(Rel/KI)