BUKITTINGGI, forumsumbar ––Dimasa sidang ke 2 tahun 2020 Komisi I DPRD Sumbar, adakan Rapat Kerja (Raker) dengan OPD / mitra kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Kamis (10/6).
OPD / mitra kerja Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum) adalah Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Inspektur Daerah, Dinas Satpol PP dan Damkar, Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM, Dinas PMD, Badan Kesbang Pol, Biro Hukum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Badan Penghubung, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Humas, Biro Umum, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau dan Sekretariat DPRD.
Masing-masing OPD menyampaikan terkait laporan capaian pelaksanaan kegiatan dan kendala-kendala yang dihadapi yang mengakibatkan masih banyak OPD realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan gubernur.
Dari raker tersebut terungkap permasalahan-permasalahan yang berulang setiap tahunnya, sehingga dapat mengganggu capaian kinerja. Walau secara umum telah berlangsung baik, namun tentu ada beberapa hal yang perlu dikoreksi sehingga menjadi semakin baik lagi di masa datang.
Sekretaris Komisi 1 HM Nurnas mengingatkan seluruh OPD terkait dengan proses perencanaan program dan kegiatan menyatakan bahwa harus menjadi perhatian bagi seluruh OPD, karena capaian realisasi serapan anggaran tergantung dari proses perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing OPD.
Nurnas juga sampaikan 4 OPD terbaik yang telah mampu merencanakan dan merealisasikan kegiatan dengan sangat baik, yaitu ; Dinas Perindustrian dan Perdagangan (99,99 %), Sekwan (99,81), Inspektorat (99,12 %) dan Bakeuda (99,12 %).
Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar Devi Kurnia berharap kepada seluruh OPD di bawah koordinasinya di Komisi I agar mencermati dan menindaklanjuti apa saja yang telah direkomendasikan oleh Komisi DPRD.
Dengan telah disampaikannya beberapa koreksi, masukan dan evaluasi dari Komisi I DPRD ini, Devi meminta kepada seluruh OPD di bawah Komisi I untuk mencermati dan menindaklanjutinya.
“Hal ini penting untuk kita sikapi demi terlaksananya tata pemerintahan yang lebih baik lagi ke depan” tutup Devi Kurnia.
(Rel/Kominfo)
