PADANG, forumsumbar —Untuk tahun anggaran 2020, di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar, Komisi Informasi (KI) Sumbar mendapatkan plot dana sebesar Rp1,5 miliar. Dari alokasi anggaran itu, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska bertekad memaksimalkan kerja walaupun dirasa anggaran tersebut terbatas.
“Terus terang anggaran APBD saat ini terbatas. Tapi yakin lah, tidak menyurutkan kerja KI setahun ini,” ujar Nofal usai rapat pleno KI Sumbar, Rabu (11/3) di ruang rapat kantor KI Sumbar jalan Sisingamaraja Padang.
Bahkan, kata Nofal yang didampingi Sekretaris KI Sumbar Muhammad Ridwan Hafif, justru keterbatasan ini meningkatkan kreativitas.
“Untuk menjalankan agenda KI sesuai Renstra KI Sumbar 2019-2023, kita akan melakukan berbagai kreativitas yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, anggaran terbatas tentu memaksimalkan kreativitas,” ujar Nofal Wiska.
Sekretaris KI Sumbar Ridwan mengatakan, ada beberapa agenda tahun 2020, baik agenda rutin yang harus dilaksanakan dan satu agenda regional. “Agenda utama tentu Sidang Sengketa Informasi, lalu pemeringkatan badan publik dan monitoring pelaksanaan Pilkada Sumbar 2020. Satu agenda lagi yaitu Regional Metting KI se-Sumatera pada bulan Juli di Bukittinggi,” ujar Ridwan.
Sementara itu, Komisioner bidang Kelembagaan KI Sumbar Tanti Endang Lestari mengatakan, untuk persiapan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 tingkat Sumbar, awal bulan ini mulai persiapan.
“Mulai evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2019, penyiapan TOR dan modul serta bimtek badan publik sampai penyiapan quisioner mandiri. Semuanya tetap mengacu kepada ketentuan Perki Monev KI Pusat,” ujar Tanti.
Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi berharap terkait keterbatasan anggaran KI 2020 akan ada solusi di perubahan APBD 2020 nanti. “KI sebagai lembaga pengguna APBD sangat memahami besarnya pemakaian dana APBD untuk lima iven besar nasional maupun daerah di tahun 2020. Tapi kita tetap optimis pada APBD Perubahan 2020 ada solusinya oleh TAPD maupun DPRD Sumbar,” ujar Adrian.
(Rel/Ad)
