DHARMASRAYA, forumsumbar —– Pemkab Dharmasraya bersama Forkopimda sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengatasi berbagai persoalan ketertiban yang meresahkan warga, seperti pencurian sawit, tambang ilegal, dan balap liar.
Kesepakatan ini diambil dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Bupati Annisa Suci Ramadhani di ruang rapat bupati, Pulau Punjung, Jumat (18/7/2025)
Bupati menegaskan bahwa masalah keamanan ini bukan hanya urusan hukum, tapi sudah menjadi keresahan sosial. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengusaha penimbangan sawit (RAM) yang berpotensi menerima sawit curian.
“Kalau pelakunya itu-itu juga dan terus dianggap ringan, kapan selesai? Kita butuh tindakan hukum yang lebih kuat,” ujar Bupati.
Pj Sekda Jasman Rizal menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah konkret, seperti pemasangan portal pembatas tonase, regulasi angkutan sawit, serta pembentukan tim reaksi cepat lintas instansi.
“Ini bukan soal proyek, tapi komitmen bersama menjaga ketertiban,” tegasnya.
Ketua DPRD Jemi Hendra mendukung penggunaan STPB (Surat Tanda Penjual Buah) untuk memilah sawit legal dan curian, serta pentingnya edukasi kepada RAM di tingkat nagari.
Dandim 0310/SSD Letkol Czi Joko Stradona menyatakan TNI siap mendukung patroli gabungan dan pengamanan wilayah rawan. Polres melalui Kabag Ops Kompol Eliswantri mengusulkan tim reaksi cepat dan menyebut perlunya pembatas tonase kendaraan untuk mengurangi mobilitas sawit ilegal.
Plt Kepala Kesbangpol Asri mengingatkan pentingnya pendekatan pencegahan terhadap tambang ilegal yang melibatkan warga lokal.
Sementara Wabup Leli Arni menyoroti balap liar sebagai tanda kurangnya ruang ekspresi anak muda dan mendorong solusi yang merangkul mereka.
Plt Asisten I Dharisman menekankan perlunya eksekusi cepat atas hasil rapat ini. “Koordinasi penting, tapi yang lebih penting adalah langsung bertindak,” ujarnya.
Masalah pinjaman online ilegal juga dibahas. Bupati menyebut pinjol sebagai penyebab baru munculnya berbagai kejahatan. Polres menanggapi bahwa pinjol bisa diproses hukum jika ada unsur ancaman. Sementara Dinas Koperindag sudah membentuk tim edukasi dan advokasi khusus soal pinjol.
Rapat menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya: pembentukan tim pengawasan RAM dan angkutan sawit ilegal, percepatan pemasangan portal tonase di jalan kabupaten, pemetaan dan patroli di titik rawan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi.
Bupati Annisa menutup rapat dengan menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan yang mengganggu stabilitas daerah. “Mulai hari ini, tidak ada ruang untuk pencuri, penambang ilegal, atau pembalap jalanan. Kita akan bertindak bersama dan saya akan memantau langsung pelaksanaannya,” tegasnya.
(R/Kominfo)
