PADANG, forumsumbar ––Semangat efisiensi anggaran yang saat ini sedang didengung-dengungkan pemerintah melalui Inpres No 1 Tahun 2025, bagi DPRD Dharmasraya seakan tidak ada artinya.
Buktinya, selama tiga hari dari tanggal 20-23 Juni 2025 ini, DPRD Dharmasraya mengadakan rapat-rapat terkait Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Grand Basko Hotel di Air Tawar Padang.
Ketika forumsumbar menghubungi Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra melalui telpon WA (WhatsApp), membenarkan adanya rapat pembahasan LKPJ Tahun 2024 di Padang bersama dengan OPD terkait di Pemkab Dharmasraya.
Saat ditanyakan kenapa diadakan rapat-rapatnya di Padang, Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra tidak menjawab dan menutup telponnya.
Forumsumbar sempat meninjau ke Grand Basko Hotel, dan memang ada di tivi informasi acara Event: “DPRD dan BKD Dharmasraya” dengan 64 Pax. Saat melihat ke lantai 6 tempat rapat-rapat dilaksanakan, memang ada ruang rapat Komisi-komisi DPRD Dharmasraya dengan mitranya.
Banyak pihak mempertanyakan kenapa DPRD Dharmasraya tidak mengadakan rapat-rapat di Dharmasraya, karena selain banyak ruangan atau tempat yang representatif yang bisa digunakan, dan juga kalau di Dharmasraya, kan bisa menghemat anggaran daerah.
Staf OPD Dibatasi yang Hadir
Sementara itu, ketika dikonfirmasi ke Pemkab Dharmasraya melalui Dinas Kominfo, disampaikan sebagai berikut;
1). Kegiatan terkait asistensi DPRD terkait Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
2). Lokasi acara diusulkan oleh DPRD untuk dilaksanakan di Padang. Undangan dikirimkan oleh Ketua DPRD ke Bupati Dharmasraya pada tanggal 17 Juni 2025 untuk menghadirkan OPD/SKPD terkait di Padang beserta pendamping.
3). Untuk acara tersebut anggaran berasal dari sekretariat DPRD bukan dari sekretariat daerah Pemerintah Daerah.
4). Menanggapi undangan asistensi DPRD tersebut dilaksanakan di Padang, dalam rangka efisiensi, Bupati Dharmasraya membatasi ASN yang berangkat hanya kepala OPD yang terlibat dalam tim TAPD. Sedangkan OPD lainnya yang diundang DPRD memang sudah tidak cukup anggaran perjalanan dinasnya, sehingga mereka hanya balik hari dan tidak menginap. Bahkan sebagian besar OPD/SKPD yang diundang hanya hadir melalui zoom. Rapat hybrid ini bentuk efisiensi dan tertib anggaran dari pemda, yaitu tetap hadir menghargai undangan DPRD namun balik hari dan sisanya hadir melalui zoom.
5). Oleh karena itu, anggaran acara ada di sekretariat DPRD dan diundang DPRD. Dari pemda yang hadir langsung dan menginap tidak lebih dari 4-5 orang yaitu tim TAPD yang memang di dalam undangan DPRD kegiatannya lebih satu hari. Sisanya sebagian besar OPD/SKPD yang diundang DPRD, hanya balik hari atau lebih banyak hadir melalui zoom.
6). Pada intinya Bupati Dharmasraya mendukung bahwa karena kondisi defisit anggaran, sebaiknya rapat yg melibatkan OPD/SKPD pemkab dilaksanakan di daerah saja. Itulah mengapa rapat kali ini bersifat hybrid. Kami tetap menghargai undangan DPRD, namun OPD/SKPD yang hadir langsung dibatasi, ada yang bergabung melalui zoom atau hadir balik langsung namun balik hari/tidak menginap.
Demikian disampaikan Pranata Humas Ahli Muda Amrizal kepada forumsumbar melalui pesan WA, yang mana saat ini ia ditugasi sebagai penghubung dengan rekan-rekan media karena Sekretaris sedang naik haji, dan Kadinas Kominfo sekarang lagi kosong.
(Ika)
