PADANG, forumsumbar — Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Anton Yondra, Jumat (29/5/2026) di kantor BPK Perwakilan Sumbar di Padang.
Bupati Eka Putra mengatakan WTP yang diserahkan merupakan WTP yang ke 15 kali yang diraih Kabupaten Tanah Datar dan menjadi yang ke 14 kali diperoleh berturut-turut.
Lihat Juga
“Pemeriksaan LKPD merupakan pemeriksaan keuangan oleh BPK dengan tujuan memberikan keyakinan laporan yang disajikan secara wajar, dan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang diberikan. Alhamdulillah, opini ini juga keenam kalinya selama memimpin Tanah Datar,” sampainya.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan terima kasih atas binaan, saran dan masukan selama melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar.
“Terima kasih kami kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah membina, dan memberikan masukan serta saran, sehingga kami mampu mempertahankan opini ini untuk ke 15 kali dan 14 kali diantaranya secara berturut-turut,” ujarnya.
Karena itu, ungkap Eka Putra lagi, Pemerintah Daerah bertekad tetap menjalankan tata kelola keuangan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Saya atas nama Pemerintah Daerah bertekad akan terus menjalankan tata kelola keuangan yang baik, dengan sinergi, kolaborasi dan akselerasi serta mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak, dan juga bersama DPRD Kabupaten Tanah Datar,” terangnya.
Dikatakan Bupati Eka Putra lagi, ia bersama Ketua DPRD didaulat memberi sambutan mewakili 7 daerah lain, menyampaikan, Tanah Datar menjadi daerah yang tertinggi dalam tindaklanjut rekomendasi BPK RI.
“Alhamdulillah, Kabupaten Tanah Datar kembali terbaik dalam tindaklanjut rekomendasi BPK dengan capaian pada 86,83 persen, disusul kota Padang Panjang 86,02 persen dan kota Payakumbuh 83, 47 persen,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas WTP yang di raih Pemkab Tanah Datar.
“Alhamdulillah, atas nama DPRD Tanah Datar kami menyampaikan apresiasi karena telah mampu meraih WTP untuk ke 15 kali dan 14 kali berurut-turut. Untuk tindaklanjut rekomendasi BPK kita akan tindaklanjuti bersama-sama sesuai waktu yang diberikan ketua BPK,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putro menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang mampu meraih Opini WTP.
Dikatakan Sudarminto, Pemeriksaan LKPD merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.
“BPK memeriksa atas laporan yang diberikan beberapa waktu lalu, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan disajikan secara wajar sesuai Undang-undang, dan diharapkan memberikan tanggapan 60 hari ke depan,” pungkasnya.
(R/Prokopim)
