PASAMAN BARAT, forunsumbar — Menyusul terus berjalannya tahapan dan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menteri Agama RI, ingatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) se-Indonesia, termasuk jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) dan madrasah negeri di tingkat kecamatan, agar patuh dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas secara kelembagaan keluarkan instruksi penting bagi seluruh ASN, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), khusus di jajaran Kementerian Agama, agar profesional menjalankan tugas yang diembankan kepada bersangkutan.
Penjelasan ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat Muhammad Nur mengutip instruksi Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, sekaitan sikap tegas ASN di lingkungan Kementerian Agama RI, menghadapi Pemilu 2024, yang tinggal beberapa bulan lagi.
Lihat Juga
“Menjelang Pemilu 2024, diminta kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk tetap menjaga netralitasnya. Tahun politik sudah dimulai, maka eskalasi politik juga sudah mulai meningkat intensitasnya. Saya meminta ASN Kemenag tidak terpengaruh,” kata Muhammad Nur, mengutip instruksi tegas Menteri Agama RI yang dilansir dari Kemenag.go.id, Rabu (3/5/2023).
Seperti diketahui, seluruh masyarakat Indonesia akan memilih siapa calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakilnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa waktu sebelum atau sesudahnya, secara nasional juga dilakukan pemilihan calon anggota legislatif, mulai tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Meski akan berlangsung pada Februari 2024, sebagai hari “H”, untuk pemilihan umum serentak nasional yang dimaksud. Namun isu politik telah banyak menjadi perbincangan masyarakat dari sekarang.
Yaqut, ulas Muhammad Nur, pun meminta agar para jajaran ASN di setiap Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama, agar tetap bekerja seperti biasa dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Dia mengingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis apalagi mengarah pada hal-hal yang memicu potensi konflik. ASN Kementerian Agama, tidak perlu ambil bagian, apalagi sengaja melibatkan diri dalam geliat arus politik, yang kini sedang terjadi.
Yaqut, terang Muhammad Nur lagi, tetap berharap tidak ada PNS maupun PPPK di lingkungan Kementerian Agama yang terlibat masalah terkait hal tersebut. Pasalnya, hal ini akan menjadi catatan yang kurang baik untuk masa depan ASN itu sendiri.
Menteri Agama, tambah Muhammad Nur, mengimbau aparatur di lingkungan Kementerian Agama, untuk tidak membeda-bedakan, baik asal, agama, asal ormas, maupun suku dalam melayani masyarakat. Yang boleh dibedakan dan tidak perlu dilayani hanyalah mereka yang tidak setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
(gmz)
