
PESISIR SELATAN, forumsumbar — Yakinlah proses tidak mengkhianati hasil. Itu yang ditekadkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) terhadap penguatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di daerahnya.
Sudah setiap tahun PPID Utama menggelar Monitoring Evaluasi PPID Pelaksana dan PPID Nagari se Pemkab Pessel.
“Tahun ini kita Monev KIP tiga kategori yaitu OPD se Pemkab Pessel, PPID Pelaksana Kecamatan dan PPID Nagari. Semuanya ini atas perintah Pak Bupati dengan panitia Monev dipimpin Sekda Pemkab Pessel, Mawardi Roska,” ujar PPID Utama, sekaligus Kadis Kominfo Pessel Junedi, Selasa (22/11/2022).
Proses hampir sama dengan Monev Komisi Informasi (KI) Sumbar. Cuma yang ditambahkan adalah publikasi informasi di badan publik serta jumlah minimal daftar informasi publik.
“Dua hari, Senin dan Selasa ini penilaian tahap akhir dan tim penilai mulai dari 5K plus 1I dan verifikasi dokumen kita mintakan ke KI Sumbar. Ini untuk penilaian riil dan tidak tersandung konflik interest,” ujar Junedi.
Ada 15 Badan Publik yang masuk lima besar per kategori divisitasi Arif Yumardi (Wakil Ketua KI Sumbar), Adrian Tuswandi (Komisioner KI Sumbar) dan Tiwi Utama (Asisten Ahli KI Sumbar).
“Ini tugas penting bagi KI Sumbar dalam memasifkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di tingkat PPID Pelaksana,” ujar Arif Yumardi usai visititasi di Kantor Camat Basa Ampek Balai.
Adrian Tuswnadi mengakui kalau rutinitas Monev internal itu ada di PPID Utama Pemkab Pessel.
“Kontinuitas PPID Utama Pessel ini telah menasbihkan PPID Utama ini jadikan Pessel Kabupaten Informatif empat kali berturut-turut, ” ujar Adrian komisioner 2 periode ini.
Sementara itu dari potret 11 Badan Publik yang sudah divisitasi sejak kemarin, menurut Verifikator Tiwi Utami ada badan publik yang sudah di koridornya dan ada yang masih harus diperkuat, baik supervisi maupun advokasi tentang KIP-nya.
” Ada Dinas Pertanian yang punya semangat luar biasa, tapi perlu penguatan lebih. Lalu ada Dinas Kesehatan yang mampu mencantolkan anggaran pengelolaan KIP di APBD-nya serta Disdukcapil yang selalu setiap tahun divisitasi. Juga nagari dan kantor camat semua punya kemauan untuk terbaik kelola KIP,” ujar Tiwi.
Tim penilai akhir ini selalu didampingi Kadoskominfo Junedi, Kabid IKP dan pakar PPID Pemkab Pessel Silvia Permata Sari dibantu Wulan.
(Rel/ki)























