PADANG PARIAMAN, forumsumbar — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan seluruh persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026 telah rampung. Sebanyak 73 Nagari di 16 Kecamatan siap menggelar pemungutan suara pada Sabtu tanggal 27 Juni 2026 (hari ini red), dengan dukungan penuh pengamanan dari aparat kepolisian dan unsur Forkopimda.
Kepastian tersebut, mengemuka dalam Rapat Koordinasi terakhir persiapan Pilwana yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Padang Pariaman di Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, Jumat (26/6/2026). Pemerintah Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Perangkat Daerah terkait memastikan seluruh tahapan teknis, distribusi logistik, hingga kesiapan pengamanan telah berjalan sesuai rencana.
Bupati Padang Pariaman, Dr H John Kenedy Azis, SH, MH (JKA), menegaskan, bahwa Pilwana bukan sekadar kontestasi memilih pemimpin Nagari. Melainkan momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Nagari.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga persaudaraan, menghormati proses demokrasi, dan menerima hasil pemilihan dengan baik. Siapapun yang terpilih nantinya, adalah pemimpin seluruh masyarakat Nagari,” ujar Bupati JKA.
Ia mengimbau seluruh masyarakat, agar tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perpecahan. Menurutnya, semangat badunsanak harus tetap dijaga demi keberlangsungan pembangunan di Nagari.
Pelaksanaan Pilwana tahun ini berlangsung di 73 Nagari, yang tersebar di 16 dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 57 Nagari berada dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sedangkan 16 Nagari lainnya masuk wilayah hukum Polres Pariaman.
Sementara itu, ada satu Nagari yakni Nagari Kasang belum melaksanakan pemilihan pada jadwal serentak karena masih menunggu kesiapan lebih lanjut. Pelaksanaan Pilwana di Nagari tersebut, akan dijadwalkan kembali setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi.
Dari sisi pengamanan, Pelaksana Tugas Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari menyampaikan, bahwa sebanyak 249 personel kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan seluruh tahapan Pilwana.
Personel akan ditempatkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta sejumlah titik yang memerlukan pengamanan tambahan. Selain itu, pihak kepolisian juga menyiapkan command center. Guna mempercepat koordinasi, apabila terjadi kendala di lapangan.
Berdasarkan hasil pemetaan situasi keamanan, terdapat tujuh Nagari yang masuk kategori kerawanan lebih tinggi. Sehingga mendapatkan perhatian khusus dan pengamanan tambahan.
“Seluruh langkah pengamanan dilakukan, agar Pilwana berjalan aman, tertib dan kondusif,” ujar AKBP Riyana Purwasari.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman, Nurhayati, menambahkan bahwa seluruh kebutuhan logistik Pilwana, mulai dari kotak suara, surat suara, bilik suara hingga dokumen pendukung, telah didistribusikan ke masing-masing Nagari.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih, agar memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih yang hanya membawa KTP namun tidak terdaftar dalam DPT, tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara.
Selain itu, penggunaan telepon genggam di dalam bilik suara juga dilarang. Sesuai ketentuan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat, guna menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.
Dikatakan, DPMD memastikan seluruh tahapan Pilwana dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Guna menjamin independensi, transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di tingkat Nagari.
Apabila terjadi sengketa hasil pemilihan, mekanisme penyelesaian akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Permohonan sengketa dapat diproses, apabila terdapat selisih perolehan suara paling banyak dua persen dari total suara sah dan penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap, pelaksanaan Pilwana Serentak 2026 dapat berlangsung aman, damai dan demokratis. Serta melahirkan pemimpin-pemimpin Nagari yang mampu membawa kemajuan, kesejahteraan dan persatuan bagi masyarakat.
(Kominfo/AS)
