JAKARTA, forumsumbar — Pelantikan terhadap Rusma Yul Anwar yang telah berstatus terpidana sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi merupakan perbuatan yang tidak bijak dan sia sia.
“Kalau kepala daerah statusnya sudah terpidana, itu artinya yang bersangkutan tinggal menunggu waktu untuk dilakukan ekskusi oleh Jaksa,” kata pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam, Kamis (4/3), ketika diminta pendapatnya terkait dengan dilakukannya pelantikan terhadap Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pessel.
Sementara 3 hari sebelumnya yakni tanggal 24 Februari 2021, Mahkamah Agung (MA) memutus perkara kasasi yang diajukan oleh terdakwa Rusma Yul Anwar dengan putusan menolak kasasi yang diajukan. Putusan MA ini dapat dilihat di laman website MA.
Gubernur Sumbar Mahyeldi beralasan pelantikan itu dilakukan karena pihaknya belum menerima salinan putusan MA tersebut.
“Oke lah belum menerima salinan putusan MA, namun Gubernur Sumbar tidak mungkin tidak tahu bahwa yang bersangkutan berstatus terdakwa,” imbuh Saiful.
Sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 pasal 164 ayat 7; Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
“Kenapa tidak diterap ayat 7 ini,” tanya Syaiful Anam.
Menurut Saiful lagi, dengan dilakukannya pelantikan Rusma Yul Anwar tersebut, Gubernur Sumbar sama saja dengan telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap sebuah UU.
Pelanggaran terhadap sebuah UU tentu akan ada konsekuensinya. Jika tidak, jelas ini akan timbul preseden buruk terhadap pemerintah.
Akan muncul nanti pameo “UU dibuat memang untuk dilanggar”.
“Kita berharap jangan seperti itu,” kata Syaiful Anam.
Hal terbaik yang harus dilakukan oleh Gubenur Sumbar adalah copot segera Rusma Yul Anwar.
Alasannya tidak mungkin satu daerah tertentu dipimpin oleh orang yang berstatus terdakwa. Apalagi sekarang sudah terpidana, cuma saja salinan putusan yang belum diterima oleh Gubenur Sumbar. Dan itu menjadi alasan bagi gubenur untuk tetap melantik Rusma Yul Anwar jadi Bupati Pessel.
Sebagaimana diketahui, Rusma Yul Anwar bersama pasangan Rudi Heriansyah berhasil memenangkan Pilkada Pessel 2020.
Namun sebelum dia maju sebagai calon Bupati Pessel, dia berstatus terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus yakni kasus pengrusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh Tarusan.
Oleh Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Rusma Yul Anwar divonis dengan hukuman satu tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar, jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurangan 3 bulan penjara.
Tak terima dengan putusan itu Rusma Yul Anwar banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumbar, dan memperkuat vonis Pengadilan Negeri Klas IA Padang itu.
Setelah PT Sumbar menjatuhkan vonis, Rusma Yul Anwar mengajukan kasasi ke MA, dan MA memutus kasasi terdakwa Rusma Yul Anwar pada tanggal 24 Februari 2021 dengan putusan menolak kasasi terdakwa.
(Rel/Harzi)
