SUMATERA UTARA, forumsumbar —-Penyelesaian sengketa informasi publik menjadi tugas dan kewenangan utama Komisi Informasi (KI) berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Penyelesaian sengketa informasi publik menjadi triger kewenangan dari Komisi Informasi, dimana di ruang penyelesaian sengketa itu Majelis Komisioner menjadi orang merdeka dalam mengambil keputusan,” ujar Ketua KI Sumut Robin, saat menerima KI Sumbar dalam rangka koordinasi dan sinergi kewenangan KI, Selasa (22/12), di Medan.
Robin didampingi dua komisioner lainnya Abdul Jalil dan Edi Sormin. Sedangkan KI Sumbar dipimpin ketuanya Nofal Wiska, dengan Wakil Ketua Adrian Tuswandi, serta dua komisioner lainnya Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari.
Dalam sharing terkait penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, diskusinya cukup alot, terutama terkait pemahaman badan hukum dan kuasa hukum yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Badan hukum termohon itu sudah harus final di tingkat permohonan sengketa informasi publik. Sedangkan ASN yang pasti ada ketentuan lain yang mengikat tidak bisa menerima kuasa dari pihak lain dalam bersengketa informasi publik,” ujar Robin.
Nofal Wiska mempertegas bahwa kewenangan KI dalam penyelesaian sengketa infomasi publik mengacu jelas yaitu UU No 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
“Dua aturan itu menjadi patokan kita dalam penyelesaian sengketa informasi publik, meski ada keyakinan majelis komisioner tetap megacu kepada UU No 14 Tahun 2008,” ujar Nofal Wiska.
Arif Yumardi juga lebih progresif lagi dalam penyelesaian sengketa kewenangan KI sebagai lembaga berpiindah sepenuhnya ke majelis komisioner.
“Hak menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa prerogatif ada di majelis komisioner. Mau regsiter ditolak, para pihak tidak legal, atau mediasi hingga putusan, bahkan sidang pemeriksaan setempat ada di majelis komisioner, Ketua KI jadi nggak berkuasa di sidang sengketa,” ujar Arif Yumardi.
Sedangkan Abdul Jalil justru melihat ada kelebihan penyelesaian sengketa informasi publiki yakni ruang mediasi.
“Di KI Sumut untuk masuk ruang mediasi, para pihak lihat dulu keiinginan menyelesaikan sengketa lewat mediasi maka, majelis akan meminta dilakukan mediasi. Tapi kalau tak ada ruang perdamaian di mediasi tidak ada celahnya, maka pemeriksaan lanjut ke pembuktian,” ujar Abdul Jalil.
Sedangkan Adrian menyebut mediasi cara cepat dan mudah dengan semangat win-win solution.
“Majelis Komisioner tidak saklek dalam hal legal standing para pihak yang belum terpenuhi, jika para pihak sepakat, syarat legal standing bisa menyusul,” ujar Adrian.
Pada bagian lain soal pengelolaan sekretariat KI, dua provinsi ini merujuk kepada UU No 14 Tahun 2008.
“Sama-sama anggaran melekat di Kominfo dan sama-sama terimbas Covid-19. Tapi semangat untuk mengawal tegaknya keterbukaan informasi publik tak kenal kondisi,” ujar Edi Sormin.
(Rel/KI)
