PADANG, forumsumbar —Wakil Rektor (Warek) Institut Teknologi Padang (ITP) Yusreni Warmi didampingi Kepala Humas ITP Dwi Arini menegaskan bahwa komitmen dan konsistensi pihaknya terhadap keterbukaan informasi publik tidak perlu disangsikan lagi.
“Kita memaknai keterbukaan informasi publik sebagai pertanggungjawaban perguruan tinggi ke mahasiswa dan masyarakat,” ujar Yusreni Warmi kepada Tim Visitasi Komisi Informasi (KI) Sumbar yang dipimpin Nofal Wiska didampingi Adrian Tuswandi dan verifikator Kiki Eko Syahputra, Jumat (16/10), di Padang.
Menurut Yusreni, ITP mengelola informasi publik dengan pola berbasiskan website dan manual.
“Alur permohonan informasi publik ITP satu pintu di PPID yang memiliki regulasi, baik SK maupun SOP yang di SK-kan Rektor ITP,” ujar Yusreni.
Nofal Wiska, yang merupakan Ketua KI Sumbar, menekankan bahwa ITP harus terdepan dalam keterbukaan informasi publik kategori perguruan tinggi di Sumbar.
“Sangat banyak informasi publik yang diproduksi ITP, dan publik luas berhak tahu, mulai dari kondisi perkuliahan, biaya kuliah, hasil penelitian dosen dan banyak lainnya, ITP harus bisa membuka ke publik,” ujar Nofal.
Hari ini, Tim Visitasi KI Sumbar melakukan banyak kunjungan ke badan publik yang masuk nominasi sebagai bagian Program Monev Badan Publik menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 tingkat Sumbar.
“Hari ini visitasinya di Padang, ada dua tim yang mengunjungi badan publik yang masuk nominator. Tim satu mengunjung ITP, Taspen Padang dan KPU Sumbar, dan siang dilanjutkan ke Dispora dan Sekwan DPRD Sumbar,” ujar Nofal.
Di Taspen tim disambut Kepala Cabang PT Taspen yang menggariskkan bahwa informasi publik terbuka terbatas.
“Sesuai karakter nasabah, Taspen mengelola nasabah pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), semua informasi terkait ini tersampaikan dan antar nasabah dan Taspen saling proaktif,” ujar Kepala Cabang PT Tapen Padang Ahmad Suranto.
Sementara di KPU Sumbar menurut PPID Aan Wuryanto, pola pelayanan informasi publik tetap mengacu kepada PerKPU No. 1 Tahun 2017 dan aturan tentang pengelolaan informasi publik di KPU.
“Tapi soal dana hibah KPU nyatakan itu terbuka bagi publik ingin tahu silahkan mengajukan permohonan informasi sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan PerKPU No. 1 Tahun 2015, dan keputusan 88 2019 tentang struktur PPID di KPU,” ujar Aan.
(Rel/KI)
