Fauzan Haviz Laporkan KPU Bukittinggi ke Komnas HAM dan Ombudsman

PADANG, forumsumbar —Karena KPU Bukittinggi tidak juga patuh terhadap putusan Mahkamah Agung (MK) : 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019 yang memutuskan bahwa pengurus DPD PAN Bukittinggi yang sah itu adalah dengan ketuanya Fauzan Haviz, Rabu (16/9) kemarin, Fauzan melaporkan KPU Bukittinggi ke Perwakilan Komnas HAM Sumbar dan Ombudsman di Padang.

“Kita akan terus memperjuangkan kebenaran supaya tidak ada tindakan semena-mena dari elite politik di Jakarta ke politisi daerah,” ujar Fauzan Haviz, Jumat (18/9), melalui pesan WhatsApp-nya.

Seperti diketahui, saat pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 lalu, KPU Bukittinggi menerima pengurus DPD PAN Bukittinggi yang bukan atas nama Fauzan Haviz ketuanya.

Padahal, menurut Fauzan, pascaputusan MA, karena KPU Bukittinggi tidak patuh pada hukum, dan menerima pendaftaran caleg selain ketuanya Fauzan Haviz saat Pileg 2019 lalu, berbuntut dipecatnya Benny Aziz sebagai Ketua KPU Bukittinggi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai melanggar etika dan hukum.

OMBUDSMAN –Fauzan Haviz melaporkan KPU Bukittinggi ke Ombudsman Sumbar. (Foto : FH)

“Selagi adanya putusan MA, dan tidak adanya niat para pihak yang tersangkut untuk mengeksekusi putusan itu, saya adalah pengurus yang sah DPD PAN Bukittinggi secara hukum. Kalau memang negara kita ini negara hukum, ya sebagai lembaga negara, KPU Bukittinggi itu harus taat hukum,” tukas Fauzan.

“Tidak ada lagi dalih KPU Bukittinggi bahwa ini urusan internal partai. MA itu adalah lembaga hukum yang tertinggi di Republik ini, jadi putusannya itu mengikat. Sebagai sebuah lembaga negara juga, saya yakin KPU paham lah,” tegas mantan Anggota DPRD Bukittinggi ini.

Fauzan Haviz melaporkan KPU Bukittinggi ke Komnas HAM karena ada Divisi Pemantau Pemilu, sementara ke Ombudsman, ia menilai terjadi maladministrasi terhadap proses di KPU Bukittinggi yang telah melecehkan putusan MA.

“Tidak tertutup kemungkinan, KPU Bukittinggi akan kita laporkan juga ke Polda Sumbar, karena dinilai telah melanggar hukum (pidana). Dan, juga ke DKPP di Jakarta,” sebut Fauzan.

Sementara sebagaimana pernah disampaikan Ketua KPU Bukittinggi Heldo Aura kepada media, terkait putusan MA mengenai masalah DPD PAN Bukittinggi, itu masalah internal partai. KPU Bukittinggi hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh KPU-RI.

“Kita sudah melakukan konsultasi pada KPU Provinsi Sumbar, KPU-RI dan mereka pun sudah memberikan penjelasan bahwa pedomani saja SK yang diterbitkan pada laman KPU dan itu SK yang sah,” ujarnya.

(Ika)