Mencermati seranai calon gubernur dan wakil gubernur yang berpotensi ikut Pilkada Sumbar 2020 yang akan datang, ternyata masih didominasi oleh orang-orang partai politik (parpol). Sebutlah Nasrul Abit, Mulyadi, Epyardi Asda, Refrizal, Mahyeldi Ansharullah, Ali Mukhni, Riza Pahlevi, Shadiq Pasadique, Syamsu Rahim, Fauzi Bahar, dan lainnya.
Di luar itu, yang bukan orang partai, hanya beberapa nama saja yang menguat, dan berpotensi untuk ikut, di antaranya Fakhrizal (Kapolda Sumbar) dan Indra Chatri (Bupati Agam). Tapi saat ini, sudah pula berhembus kencang nama Reydonnyzar Moenek (Sekjen DPD RI). Pamong senior ini menguat di kalangan birokrat / Aparatur Sipil Negara (ASN) –yang jumlahnya ratusan ribu di Sumbar.
Bagi masyarakat Sumbar, putera Lintau Kabupaten Tanah Datar tamatan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Semarang yang pernah menjadi Kapuspen dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu sudah tidak asing lagi, karena pernah menjadi penjabat Gubernur Sumbar dari 15 Agustus 2015 sampai dengan 12 Februari 2016.
Walaupun cuma sekitar 6 bulan menjadi penjabat Gubernur Sumbar, bersama stakeholders lainnya, mantan Wakil Rektor IPDN itu sukses dalam melaksanakan Pilkada Sumbar 2015. Dimana saat itu yang bertarung Irwan Prayitno (mantan gubernur) dan Muslim Kasim (mantan wakil gubernur). Sehingganya saat pelantikan Donny –demikian orang biasa memanggil– oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, ia duduk berada di tengah-tengah diapit oleh keduanya.
Bukan itu saja, doktor ilmu pemerintahan bidang kebijakan fiskal Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu, berhasil mengumpulkan donasi puluhan milyar dari provinsi lainnya dalam pembangunan Masjid Raya Sumbar yang sekarang sudah berdiri megah dan menjadi ikon baru Kota Padang. Waktu menjadi pejabat Gubernur Sumbar itu, Donny merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, jadi komunikasinya dengan para gubernur di seluruh Indonesia bagus.
Untuk kebutuhan kepemimpinan Sumbar ke depan, sebenarnya sosok Donny merupakan pilihan yang ideal. Di samping kapasitas yang tidak diragukan lagi, karena untuk urusan mengelola daerah –khususnya kebijakan keuangan dan administrasi– ia sudah khatam. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, karena Donny mempunyai lobi dan jaringan yang kuat di pusat, rasanya dana-dana pusat bisa dengan mudah dibawa ke Sumbar.
Kekuatan elektoral Donny pun sangat signifikan, khususnya datang dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar, atau Luhak Nan Tuo. Kemudian dari ribuan alumni STPDN / IPDN yang sekarang banyak memegang posisi strategis di pemerintahan provinsi maupun kabupaten / kota di Sumbar. Korsa mereka ini hanya setingkat di bawah TNI dan Polri.
Karena Donny merupakan representasi dari birokrat / pamong, maka dengan ASN, baik di pemerintahan provinsi maupun kabupaten / kota, tentu akan mudah membangun emosinya. Walaupun para ASN itu dilarang berpolitik praktis, tetapi mereka adalah pemilih, dan dengan posisi yang strategis, di luar kedinasan, mereka mumpuni dalam mempengaruhi masyarakat.
Dukungan moril dan materil dari Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) tentu bisa didapat oleh Donny. Walaupun nanti OSO bukan lagi Ketua DPD RI, tapi ia juga Ketua Umum DPP Gebu Minang dan ninik mamak di Solok. Begitu juga dengan Anggota DPD RI (terpilih) asal Sumbar, khususnya Emma Yohana, Leonardy Harmainy dan Alirman Sori, karena emosi di antara mereka sudah terbangun, diyakini ketika Donny meminta dukungan, tidak lah susah rasanya.
Kemudian dukungan perantau Luhak Nan Tuo pun tentu akan didapat, seperti dari Mufidah Jusuf Kalla, Fasli Jalal (mantan Wamendiknas yang sekarang Rektor Universitas Yarsi, Jakarta), sama berasal dari Lintau. Musliar Kasim (mantan Wamendiknas yang sekarang Rektor Universitas Baiturrahmah), Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD Sumbar / Ketua Golkar Sumbar) serta nama-nama beken lainnya yang panjang daftarnya kalau ditulis.
Manakala Donny dapat pasangan yang pas, maka kekuatan menjadi penuh. Dalam pandangan saya, Ali Mukhni (Bupati Padang Pariaman) merupakan pasangan yang bisa saling melengkapi secara elektoral, karena gabungan dari Non Partai dan Partai (Ali Mukhni merupakan Ketua DPW PAN Sumbar), “Darek” dan “Rantau”, serta Sumbar1 dan Sumbar2. Pokoknya pasangan ini akan menjadi kuda hitam.
Koalisi partai pengusung Reydonnyzar Moenek – Ali Mukhni itu bisa saja PAN (10 kursi) dengan Golkar (8 kursi), atau PAN dengan salah satu partai yang memperoleh kursi kecil seperti PPP (4 kursi), NasDem (3 kursi), PKB (3 kursi) atau PDIP (3 kursi). Adapun syarat minimal mengusung itu minimal 13 kursi (20% dari total kursi DPRD Sumbar yang banyaknya 65 kursi).
Atau alternatif pasangan lain, seperti dengan Refrizal (PKS) misalnya. Tetapi di tengah-tengah masyarakat Sumbar yang pernah merasakan lecut tangan Donny –di ranah maupun di rantau– saat ini ada suara-suara yang berharap “kembalikan Reydonnyzar Moenek jadi Gubernur Sumbar lagi”, sebab kalau dulu hanya penjabat, maka ke depan mudah-mudahan bisa menjadi gubernur defenitif.
ISA KURNIAWAN
Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas)
