Oleh: Naufal Dwi Febiansyah
(Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Andalas/2310531046)
Dosen Pengampu: Dr. Yurniwati, M.Si., Ak.CA. CRA., CRP
TARGET kredit dapat mendorong bank memperluas pembiayaan dan membantu usaha masyarakat berkembang. Namun, keberhasilan perbankan tidak selesai ketika dana dicairkan. Setiap persetujuan kredit membawa tanggung jawab untuk memastikan bahwa identitas debitur, keadaan usaha, dan kemampuan membayar telah dinilai secara jujur. Pertumbuhannya baru bermakna apabila proses yang menghasilkan angka tersebut dapat dipercaya.
Lihat Juga
Tanggung jawab itu kembali menjadi perhatian dalam kasus dugaan rekayasa penyaluran kredit di Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. ANTARA memberitakan rilis Polda Sumbar pada 13 Juli 2026 mengenai perkara yang melibatkan 125 debitur. Dalam pemberitaan tersebut, polisi disebut menahan tiga tersangka dan mengamankan 132 dokumen terkait penyaluran KUR dan kredit konvensional (Yogi, 2026).
Kasus ini perlu dibaca dengan tetap menghormati proses hukum. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah, dan fakta yang diberitakan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tekanan target merupakan penyebab yang telah terbukti. Pertanyaan etikanya adalah bagaimana pegawai seharusnya menjaga integritas ketika tuntutan pencapaian bertemu dengan kewajiban menilai kredit secara cermat.
Target yang Sehat Membutuhkan Batas
Bank membutuhkan sasaran bisnis agar dapat merencanakan pertumbuhan dan melayani kebutuhan pembiayaan. Masalah muncul ketika pencapaian volume diperlakukan sebagai ukuran keberhasilan yang mengalahkan mutu proses. Dalam situasi demikian, pemeriksaan yang semestinya melindungi bank dan nasabah dapat dipandang sekadar memperlambat pencairan. Risiko inilah yang patut dicegah dalam desain target dan pengawasan.
Bayangkan seorang petugas menemukan ketidaksesuaian informasi usaha menjelang penutupan periode penilaian kinerja. Ia perlu meminta klarifikasi meskipun keputusan itu mungkin menunda pencairan. Ilustrasi ini menunjukkan dilema antara tekanan praktis dan tanggung jawab profesional; bukan gambaran yang dipastikan terjadi di Siberut. Kesulitan mempertahankan prinsip tidak menjadikan pemalsuan dokumen sebagai pilihan yang dapat dibenarkan secara etis.
Basel Committee on Banking Supervision (2025) menekankan bahwa kebijakan remunerasi tidak boleh bertentangan dengan strategi risiko kredit. Imbalan yang mendorong laba jangka pendek melalui penyimpangan kebijakan justru melemahkan proses perkreditan. Pedoman tersebut menjadi acuan untuk menilai hubungan target, insentif, dan kehati-hatian; bukan bukti mengenai kebijakan internal Bank Nagari dalam perkara ini.
Ketika Pertimbangan Profesional Kehilangan Jarak
Dalam penilaian kredit, keputusan yang baik bergantung pada kemampuan mempertanyakan informasi. Kedekatan dengan calon debitur, keinginan memenuhi harapan atasan, atau kepentingan memperoleh penghargaan dapat memengaruhi pertimbangan seseorang. Bias konfirmasi, misalnya, membuat petugas lebih mudah menerima informasi yang mendukung pencairan sambil mengabaikan bukti yang berlawanan.
Karena itu, dokumen yang tampak lengkap belum tentu memadai apabila isinya belum diverifikasi. Identitas, keberadaan usaha, dan tujuan penggunaan dana perlu dicocokkan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap kritis tersebut melindungi pemohon yang sah sekaligus mencegah identitas seseorang digunakan tanpa dasar yang benar. Ketelitian merupakan bagian dari pelayanan, bukan hambatan yang perlu disingkirkan.
Brooks dan Dunn (2018) menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai unsur penting keputusan bisnis dan profesi. Dalam perkreditan, penerapannya menuntut pegawai menjelaskan dasar rekomendasi serta ketidakpastian yang masih ada. Rekomendasi kredit seharusnya dapat ditelusuri kepada bukti dan pertimbangan yang terdokumentasi, bukan hanya kepada kebutuhan memenuhi angka penyaluran.
Menguji Keputusan dari Akibat dan Kewajiban
Graham (2004) membahas utilitarianisme dan etika Kantian sebagai pendekatan penilaian tindakan. Melalui utilitarianisme, manfaat pencairan perlu ditimbang bersama dampaknya terhadap bank, debitur, penyimpan dana, dan masyarakat. Pencapaian jangka pendek tidak memadai sebagai pembenaran apabila prosesnya menciptakan risiko yang seharusnya dapat dihindari.
Etika Kantian menekankan kewajiban dan penghormatan terhadap manusia. Informasi nasabah tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk menghasilkan angka kredit. Kejujuran tetap menjadi kewajiban ketika hasil pemeriksaan tidak sesuai harapan bisnis. Jika setiap petugas boleh mengabaikan kebenaran dokumen demi targetnya, dasar kepercayaan yang memungkinkan kegiatan bank berjalan akan melemah.
Pendekatan pemangku kepentingan Carroll, Brown, dan Buchholtz (2018) juga memperlihatkan bahwa keputusan kredit tidak hanya menyangkut bank dan penerima pembiayaan. Keputusan tersebut berhubungan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana, pemilik bank, pekerja, dan masyarakat. Menjaga mutu penyaluran berarti menjaga kepentingan pihak-pihak yang mungkin tidak hadir ketika persetujuan kredit ditandatangani.
Integritas Akuntan dan Keberanian Menyampaikan Keberatan
Duska, dan Ragatz (2011) menjelaskan tanggung jawab akuntan untuk menyediakan informasi ekonomi yang dapat dipercaya. Dalam lingkungan perbankan, peran akuntansi berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pengujian kewajaran informasi sesuai lingkup tugasnya. Laporan yang menggambarkan pertumbuhan kredit perlu dibaca bersama mutu aset dan risiko yang menyertainya.
Kode Etik Akuntan Indonesia edisi 2025 memuat integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2026). Bagi akuntan yang menghadapi dokumen meragukan, penerapannya dapat berupa meminta penjelasan, mendokumentasikan ketidaksesuaian, dan mengeskalasi persoalan melalui jalur yang tepat. Ini merupakan penerapan umum etika profesi, bukan pernyataan bahwa seluruh petugas kredit atau tersangka berstatus akuntan.
Keberanian menyampaikan keberatan memerlukan dukungan organisasi. Pegawai akan sulit bersikap objektif apabila penundaan yang beralasan selalu dianggap kegagalan. Pimpinan perlu memastikan bahwa penolakan terhadap transaksi yang tidak memenuhi syarat dapat diterima sebagai keputusan profesional. Saluran pelaporan yang aman juga perlu tersedia agar dugaan pelanggaran dapat diperiksa tanpa pembalasan terhadap pelapor yang beritikad baik.
Merancang Kinerja yang Menghargai Kehati-hatian
POJK Nomor 12 Tahun 2024 mengatur strategi anti-fraud melalui empat pilar: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kerangka tersebut mengingatkan bahwa penanganan kecurangan membutuhkan perbaikan proses yang berkelanjutan. Pemeriksaan setelah kejadian perlu diikuti pembelajaran untuk menutup kelemahan yang ditemukan.
Dalam praktiknya, target perlu disesuaikan dengan potensi pasar dan kapasitas pemeriksaan. Penilaian kinerja dapat menggabungkan pertumbuhan penyaluran dengan mutu verifikasi, kepatuhan prosedur, kualitas pembayaran, dan penyelesaian pengaduan. Indikator-indikator tersebut perlu dilihat bersama agar pegawai tidak terdorong mengejar satu angka sambil memindahkan risikonya ke periode berikutnya.
Pemisahan fungsi pemasaran, analisis, persetujuan, dan pencairan juga membantu memastikan keputusan tidak bergantung pada satu pihak. Peninjauan independen, pemeriksaan pola transaksi yang tidak wajar, serta konfirmasi kepada debitur dapat memperkuat pengawasan. Sebagai penyeimbang, manajemen Bank Nagari dalam pemberitaan Juli 2026 menyatakan menghormati proses hukum dan terus membenahi pengawasan internal (GardaSumbar, 2026). Komitmen tersebut perlu dinilai melalui tindak lanjut yang dapat diperiksa.
Kasus Siberut menjadi pengingat bahwa target dan integritas harus dirancang untuk berjalan bersama. Ukuran prestasi bank bukan hanya berapa banyak kredit dicairkan, melainkan apakah pembiayaan diberikan melalui informasi yang benar dan keputusan yang bertanggung jawab. Dilema etis perlu dijawab dengan keberanian individu dan sistem yang mendukungnya, sehingga menjaga kejujuran menjadi bagian dari keberhasilan kerja.
Daftar Pustaka
Basel Committee on Banking Supervision. (2025). Principles for the management of credit risk. Bank for International Settlements. Unduh PDF resmi
Brooks, L. J., & Dunn, P. (2018). Business and professional ethics for directors, executives & accountants (8th ed.). Cengage Learning.
Carroll, A. B., Brown, J. A., & Buchholtz, A. K. (2018). Business & society: Ethics, sustainability, and stakeholder management (10th ed.). Cengage Learning.
Duska, R., Duska, B. S., & Ragatz, J. (2011). Accounting ethics (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
GardaSumbar. (2026, 14 Juli). Bank Nagari hormati proses hukum kasus KCP Siberut, tegaskan pengawasan internal terus dibenahi. Baca tanggapan manajemen
Graham, G. (2004). Eight theories of ethics. Routledge.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2026). Kode etik akuntan Indonesia 2025. Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia. Unduh PDF resmi
Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Unduh PDF resmi
Yogi, F. (2026, 14 Juli). Polda Sumbar rilis kasus dugaan tindak pidana perbankan. ANTARA Sumbar. Baca sumber kasus. *)
