PADANG, forumsumbar —Pergerakan perekonomian Sumbar relatif stabil di tahun 2019 lalu. Sebagian besar indikator ekonomi strategis Sumbar berada di atas rata-rata nasional. Tapi di 2020, tren ini harus diwaspadai, terutama menyangkut guncangan perekonomian global, khususnya yang terbaru masalah virus Corona.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Pitono kepada puluhan pemimpin redaksi media cetak, elektronik dan online yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Selasa (28/1), di kantor BPS Sumbar Jl. Khatib Sulaiman Padang, dimana JPS datang ke BPS Sumbar dalam rangka audiensi.
Guncangan akibat virus Corona yang berasal dari China itu, menurut Pitono, bisa berdampak kepada ekspor beberapa komoditi pertanian dari Sumbar ke China. Kemudian yang sudah merasa dampaknya yakni sektor pariwisata, dimana turis dari China tidak masuk ke Sumbar. Yang sudah terjadwal, banyak yang dibatalkan kedatangannya.
Begitu juga dengan adanya perang dagang antara China dan Amerika, termasuk persoalan sawit ke negara Uni Eropa yang sampai sekarang masih menjadi masalah. “Persoalan ekonomi global ini, suka atau tidak suka, bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi Sumbar,” ujarnya.
Dari pemaparan Pitono, dijelaskan pada tahun 2019 lalu, beberapa indikator strategis sosial ekonomi Sumbar cukup menggembirakan, karena banyak yang di atas rata-rata nasional. Untuk PE, nasional 5,02% sementara Sumbar bisa tumbuh 5,16%. Kemudian inflasi Sumbar masih sangat terkontrol 1,66%, nasional 2,72%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar 71,73%, nasional 70,39. Luar biasanya, di Sumbar tidak ada lagi daerah dengan status pembangunan manusia dengan kategori rendah. Terakhir Kabupaten Kepulauan Mentawai, di tahun 2017 berstatus rendah, tapi di 2018 sudah berstatus sedang. Sementara yang berstatus sangat tinggi itu Kota Bukittinggi.
Terus tingkat angka pengangguran terbuka (TPT) Sumbar 5,33%, dan nasional 5,23%. Masalah TPT yang tinggi dari nasional ini adalah masalah krusial yang harus diselesaikan Sumbar. Kemudian masalah ketimpangan (Gini Ratio) Sumbar 0,307, nasional 0,380.
Masalah pengentasan kemiskinan, kata Pitono, Sumbar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Per September 2019, Sumbar 6,29% dan nasional 9,22%. “Semakin kecil persentase angka kemiskinan ini, maka turunnya akan semakin kecil juga,” ucap mantan Kepala BPS Kalimantan Barat ini.
Disampaikan juga bahwa neraca perdagangan Sumbar mengalami surplus sebesar US$761,86 juta, dimana ekspor membukukan US$1189,28 juta sedangan impor US$427,42 juta. “Peningkatan ekspor diantaranya disebabkan oleh golongan lemak dan minyak hewan / nabati, sementara impor disebabkan bahan bakar dan mineral,” jelas Pitono.
Secara umum di 2019, menurut Pitono, ekonomi Sumbar relatif stabil. Tetapi ke depan, harus ada terobosan-terobosan mencari sumber ekonomi baru dan mewaspadai dampak goncangan ekonomi global. “Tapi, tugas kami dari BPS hanya memotret. Kemudian menyuguhkannya dalam angka-angka. Tinggal lagi yang berkepentingan memanfaatkan apa yang telah BPS suguhkan tadi,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator JPS Heri Sugiarto menyebut, audiensi yang dilakukan JPS merupakan bagian dari pengayaan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai keadaan sosial ekonomi Sumbar. “Sebagai orang media, tentunya informasi dan data itu harus akurat, untuk itulah kami datangi BPS, dan sebelumnya OJK dan BI,” ujar Pemred Harian Padang Ekspres itu. (Ik)
