Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
SELAMA satu periode sebagai anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat, 14 anggota dewan, telah bekerja maksimal. Tidak ada yang boleh merasa paling berbuat, karena memang tidak ada parameter untuk mengukurnya. Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), 14 anggota DPR RI asal Sumbar itu, bekerja dengan mitra masing-masing komisi. Dan, masing-masing komisi, berbeda mitra eksekutifnya di pemerintahan.
Misalnya, DR Hermanto, anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, kelautan dan kehutanan. Selain mendukung program strategis nasional, Hermanto juga memiliki program untuk daerah pemilihannya. Hingga kini tercatat 4000 kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok hutan tani serta kelompok pengelola pupuk organik yang berada di dapil satu, dibina Hermanto untuk ditingkatkan kesejahteraannya.
Begitu pula, Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI, ini, juga bekerja maksimal untuk mendukung aktivitas mitra kerjanya, seperti Kemendagri, Kementerian ATR/BPB dan KPU. Guspardi secara gigih, memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat.
Ketika rapat dengan Menteri BPN/ATR, Guspardi secara tegas menyatakan tanah ulayat di Sumbar merupakan kearifan lokal yang masih bertahan, dan status kepemilikan tanah tidak diturunkan kepada pribadi. Apapun yang dilakukan terhadap tanah itu harus mendapat persetujuan dari kaum.
“Masyarakat Sumbar terbuka untuk investor, tetapi jangan hilangkan hak ulayatnya,” tukas Guspardi lagi.
Harapan lain juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, ketika berlangsung Seminar dan Sosialisasi BUMN, bertemakan Membangun industri dengan aman dan ramah lingkungan. Andre mengingatkan kementerian BUMN selaku mitra kerjanya, untuk berperan penting dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia maju tahun 2045.
“BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki kemampuan strategis untuk menyiapkan pembangunan nasional,” ujar Andre.
Andre pun memperjuangkan pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Padang, Alhamdulillah telah disetujui Kementerian BUMN. Andre pun bersyukur karena aspirasi itu telah dieksekusi dengan baik.
Begitu pun dengan anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska Said, selain mendorong percepatan kegiatan secara nasional di bidang kesehatan, misalnya, dengan salah satu mitra komisinya Kementerian Kesehatan, Darul juga mengkonsentrasikan diri menyelamatkan korban stunting di daerah pemilihannya Sumbar satu.
Bahkan, Darul lebih memilih tidak memasang baliho kampanye caleg demi membantu kasus-kasus stunting, sebab membantu korban stunting, bagi Darul sama dengan menyelamatkan generasi masa depan dan sekaligus membangun sumberdaya manusia unggul.
Hal yang sama juga dilakukan Wakil Ketua Komisi V M Iqbal dan anggota Komisi V lainnya, Athari Gauthi Ardi, yang mendorong pembanguan infrastruktur di Sumbar, lewat mitranya Kementerian PUPR.
Juga, langkah-langkah yang dilakukan anggota Komisi VI Hj. Nevi Zuairina, mencatat selama empat tahun, memasukkan uang ratusan miliar untuk berbagai aktivitas pembangunan di Sumbar. Nevi bisa melakukan itu, selain dengan berkolaborasi dengan mitra kerja komisi, juga posisinya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, membuat Nevi lebih leluasa membawa bantuan ke Sumbar dari berbagai sektor.
Dan, tak kalah menariknya gerakan yang dilakukan anggota Komisi VIII Lisda Hendrajoni, selain mendorong keberadaan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, juga Lisda menekankan dalam berbagai kesempatan agar sistem informasi halal (sihalal) bisa terlaksana secara maksimal.
Juga, hal yang sama dilakukan anggota Komisi VIII lainnya John Kenedy Azis, banyak mendorong pembangunan sektor keagamaan di Sumbar. Mulai dari penyelesaian asrama haji Embarkasi Sumbar di Batang Anai Padangpariaman berkelas nasional, hingga peningkatan kualitas sekolah keagamaan di bawah jajaran Kemenag.
Dan, langkah-langkah lain untuk merealisasikan program dapilnya juga telah dilakukan anggota DPR RI asal Sumbar lain, seperti Ade Rizki Pratama, Rezka Oktoberia, Suir Syam dan Darizal Basir. Kecuali, Mhd Asli Chaidir, seluruh petahana kembali mencaleg untuk pileg 2024-2029.
Dengan contoh-contoh di atas, maka secara keseluruhan, sebenarnya 14 anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar satu dan Sumbar dua, selama satu periode 2019-2024, telah bekerja maksimal. Namun porsi aktivitasnya dan perjuangannya satu sama lain berbeda.
Artinya, tidak ada di antara anggota legislator yang berhak mengklaim diri paling berbuat dan paling berjasa. Sebab, penilaian parameter paling penting itu, tidak ada. Yang bisa merasakan, anggota DPR RI asal Sumbar, itu bekerja dan berbuat adalah mitra kerja komisi, dan masyarakat daerah pemilihannya.
Sebab, ada di antara anggota DPR RI, yang bekerja secara senyap, tidak mesti gembar gembor di media. “Kita bekerja pada hakekatnya untuk rakyat, dan untuk sebuah amanah cukup dirasakan oleh rakyat,” ujar Haji Muhammad Asli Chaidir, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Sumbar satu.
Sayangnya, koordinasi secara strategis antara Pemprov Sumbar tidak muncul ke permukaan. Mungkin saja ada, tetapi tidak menggema. Secara kepartaian, para anggota dewan dari fraksi-fraksi di DPR RI umumnya memiliki koordinasi yang intens dengan kepala daerah, yang terpilih karena diusung oleh partai.
Hal ini perlu didorong lebih lanjut, agar semua anggota DPR RI asal Sumbar dengan kepala daerah kota kabupaten, tentunya Gubernur Sumbar, memiliki pola komunikasi efektif dan intens untuk pembangunan Sumbar. Kedua elemen sekalipun tidak punya garis koordinatif, namun sangat strategis bila ada koordinasi demi kemajuan daerah.
Dulu, anggota DPR RI asal Aceh, sangat intens berjuang untuk Aceh pasca tsunami. Perhatian penuh Pemerintah Pusat dibantu donasi internasional akhirnya dapat membuat Aceh bangkit. Tentunya, tak perlu menunggu sampai ada bencana, kini saatnya, legislatif asal Sumbar bersama Pemprov bersinergi, bukan bersimpang jalan.*)
