PADANG, forumsumbar —Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selama ini dikenal dunia dengan kabupaten penghasil kayu dan ombak yang bagus untuk surfing, ternyata mempunyai terobosan yang mencengangkan dunia luar. Meski hingga kini Mentawai belum lepas dari status Kabupaten Tertinggal, ternyata daerah yang dipimpin Bupati Yudas Sabalagget, menyimpan energi baru terbarukan (EBT) yakni bambu. Dengan hanya bermodalkan batang bambu, energi baru terbarukan ala Mentawai ini mampu menghasilkan energi listrik yang dipasok ke rumah-rumah penduduk.
Ada 3 pembangkit yang sudah dibangun saat ini, terdiri dari PLTBM Desa Madobag dengan kapasitas 300 KW. PLTBM Desa Saliguma 250 KW dan PLTBM Desa Matotonan 100 KW, ketiganya berada di Siberut. Semua pembangkit ini mampu menerangi sekitar 1.200 rumah penduduk di 3 Desa tersebut yang tersambung ke jaringan PLN. Dengan demikian Pemkab Mentawai melalui Perusda Kemakmuran Hijau Mentawai bekerja sama menjual listrik ke PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tanggal 5 September 2019 lalu dilakukan penandatantangan kontraknya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Naslindo Sirait menjelaskan, lahirnya gagasan ini muncul dari keprihatinannya melihat kondisi masyarakat Mentawai yang harus membayar mahal listrik diesel. Saat ini, masyarakat harus bayar 6000 per kwh. Itupun hanya hidup 3 sampai 5 jam saja pada saat malam. Karena itu salah satu penyebab kemiskinan di Mentawai adalah akses energi yang terbatas dan mahal dan tentu itu berpengaruh luas baik terhadap pendidikan, kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Penghasilan masyarakat habis untuk membeli bahan bakar solar untuk menghidupkan diesel.
Tahun 2015, pada waktu dimulai gagasan ini, rasio elektrifikasi Mentawai baru 27 persen, maka mulailah disusun Rencana Umum Energi Daerah untuk mulai memetakan kebutuhan energi Mentawai saat ini dan proyeksi ke depannya. Kemudian memetakan potensi energi yang dimiliki Mentawai dan pilihan energi apa yang efektif sebagai solusi untuk menerangi pulau pulau terluar ini.
“Maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa Mentawai sebagai satu kepulauan harus memiliki kemandirian energi atau ketahanan energi yang tidak bisa tergantung ke luar. Sekaligus kami merencanakan energi Mentawai di masa depan dengan energi baru terbarukan,” ungkapnya.
Mengingat Mentawai sebagai biosfer dunia juga sebagai daerah pariwisata, lanjut Naslindo, maka Pemkab Mentawai mencanangkan Mentawai green island. Energinya harus energi baru terbarukan dan sustainable.
“Langkah yang kami tempuh awalnya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan bauran energi kemudian secara simultan ke depan kita akan mendorong energi di Mentawai 100 persen energi baru dan terbarukan. Ini akan menjadi model solusi energi bagi kepulauan dan sekaligus model di dunia.,” jelas aktivis kepemudaan di Sumbar ini.
Ditambahkan, tentu pertanyaannya apa yang jadi pilihan energi baru terbarukan berdasarkan pemetaan potensi Mentawai yang memiliki energi arus laut, angin, surya, mikro hidro dan biomasa. Pilihan yang paling efektif dan efesien adalah biomasa bambu, mengingat bambu sudah banyak tersedia di Mentawai. Apalagi masyarakat Mentawai sangat familiar dengan bambu. Hanya perlu dibudidayakan lagi agar terjamin stok untuk suplai ke pembangkit.
Bambu selain digunakan untuk energi sekaligus dapat menyerap karbon, memberikan penghijauan dan menahan erosi dan dapat di manfaatkan untuk kerajinan bambu dan bahan bangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sustainable. Karena, setelah batangnya dipotong akan muncul tunas baru dari koloni bambu itu.
“Setelah kami memiliki konsep ini, maka yang jadi masalah adalah bagaimana mewujudkannya karena Pemkab Mentawai terbatas pada kewenangan dan dana. Mengandalkan APBD jelas tidak mungkin,” kata Naslindo.
Beruntung pada saat yang sama ada program MCA Indonesian. Inilah yang diakses Naslindo. Dana MCC adalah hibah pemerintah Amerika Serikat ke Indonesia yang difasilitasi oleh Bappenas. Dengan bantuan hibah ini mulai dari penyusunan studi kelayakan dan pembangunan pembangkit yang bernilai kurang lebih 150 miliar, proyek ini akhirnya bisa terlaksana tanpa menggunakan dana APBN atau APBD.
“Awal pembangunan PLTMB ini kami mendapat banyak tantangan juga suara suara yang miring. Tapi kami sadar bahwa itu sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang baru memang selalu di “curigai” tapi kita jalan terus. Ke depan tentu kami harus mengalokasikan subsidi karena PLN membeli dari perusahaan kita hanya Rp.2000 per kwh, sementara saat ini biaya produksi masih diatas 3.900 per Kwh. Pasalnya, di awal ini pemakai daya baru 20 persen. Ke depan tentunya apabila sudah terpasang 80 persen sudah bisa mencapai BEP dan bisa menguntungkan. Tetapi paling tidak kita sudah berhasil memberikan masyarakat listrik yang murah .dimana masyarakat hanya membayar 1.300 Kwh,” ucap Naslindo.
Tantangan berikutnya, jelas Naslindo adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena, dengan adanya energi ini masyarakat bisa membuka usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan perekonomian mereka, seperti mengembangkan industri kerajinan bambu, kerajinan mobiler dan mengembangkan ekowisata dengan konsep hutan bambu yang terintegrasi dengan ekowisata di Taman Nasional Siberut.
“Jadi jangan nanti energi sudah ada tapi malah di manfaatkan untuk hal-hal yang kurang produktif. Selain didorong membudidayakan bambu yang dapat dijual ke pembangkit juga sebagai ibu rumah tangga yang terlibat aktif untuk usaha usaha produktif. Untuk menaikkan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Terakhir Naslindo juga masih berharap kepada pemerintah pusat dan badan badan dunia untuk terus bekerja sama mengatasi kelistrikkan di Mentawai karena sampai saat ini masih ada 9 desa lagi yang belum mendapat listrik. “Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” tutupnya. (Rel)
