Oleh: Nandito Putra
LAGI ramai diperbincangkan tentang kebijakan publik yang diambil setelah viral dulu di media sosial. Menarik sekali pembahasan mengenai pengambilan keputusan oleh pemerintah, melihat efektivitas kebijakan yang yang dihasilkan oleh pemerintah kita tentu berpikir darimana asal kebijakan tersebut.
Apakah memang benar kebijakan yang benar-benar dirancang sebagai program unggulan pemerintah atau sebuah kebijakan akibat kegagalan yang muncul di tengah masyarakat. Kebijakan yang didasari oleh pertimbangan matang dari para ahli seringkali tidak popular di tengah masyarakat, kecendrungan ini berangkat dari paradigma masyarakat yang lebih suka melihat hasil jangka pendek sehingga memungkinkan munculnya kebijakan berbasis politik.
Dalam ilmu politik, kita diajarkan tentang prinsip politik dari sebuah rezim yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Banyak hal yang dilakukan sebuah pemerintahan dalam melanggengkan kekuasaannya termasuk di dalamnya pembuatan kebijakan strategis yang efektif.
Oleh karena itu, pemerintah diharuskan membuat pilihan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.
Untuk mendukung pemilihan kebijakan tersebut, dapat dicapai dengan pelaksanaan Evidence-Based Policy (EBP) atau kebijakan berbasis bukti.
Menurut The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation (2014), EBP merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan.
Konsep ini mengidentifikasi apa yang berhasil, menyoroti kesenjangan dimana bukti efektivitas program kurang, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menggunakan bukti dalam anggaran dan keputusan kebijakan, dan bergantung pada sistem untuk memantau implementasi dan mengukur hasil kunci, menggunakan informasi untuk terus meningkatkan kinerja program.
Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber tersebut, konsep EBP dapat dilaksanakan pada jenjang level pemerintahan manapun untuk mendorong peningkatan hasil kinerja yang lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dapat menghemat anggaran karena jauh lebih akurat dalam menyelesaikan masalah.
Negara- negeri maju seperti di Eropa sangat sering menggunakan konsep EPB ini karena hasil yang mereka dapatkan setelah mengeluarkan kebijakan berdasarkan konsep EPB ini jauh lebih maksimal dibandingkan kebijakan yang berangkat dari politik atau Viral-Based Policy.
Indonesia sebagai negara yang sangat bergairah untuk menjadi negara maju diharapkan mulai membuat kebijakan jangka panjang dengan melihat data-data dan penelitian yang relevan terhadap suatu kondisi, jangan hanya membuat kebijakan yang berangkat dari unsur politis, tetapi harus benar-benar mencermati terlebih dahulu permasalahan dengan riset yang mendalam.
Karena konsep EPB ini sejatinya sangat dibutuhkan di negara berkembang seperti Indonesia, hal ini didasari oleh hasil hasil yang telah didapatkan di negara-negara maju yang telah terlebih dahulu menggunakan konsep ini. Penggunaan bukti yang lebih baik dalam kebijakan dan praktik bisa secara dramatis membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kinerja ekonomi.
Ini karena EBP cenderung kurang diterapkan di negara berkembang daripada di negara maju, sehingga kebijakan sering tidak berdasarkan bukti
Akhir-akhir ini kita melihat kebijakan yang berangkat dari sebuah kritikan pedas oleh seorang pemuda di media sosial, yang mengkritik tentang infrasruktur yang minim di daerahnya, kemudian pemuda tersebut meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk memeriksa pejabat-pejabat di daerahnya.
Aksi ini kemudian viral di media sosial dan mendapat banyak respons dari berbagai kalangan. Sehingga pada akhirnya kritikan pemuda ini berbuah manis, dimana unek-uneknya sampai ke telinga Presiden.
Mendengar hal itu Presiden RI Joko Widodo langsung mengagendakan kunjungan ke daerah pemuda tersebut untuk memastikan kebenaran dari apa yang disampaikannya.
Singkatnya pejabat-pejabat daerah tersebut kalang-kabut memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya dengan waktu yang singkat, atau biasa dikenal dengan istilah proyek Roro Jonggrang karena pembuatannya yang dikebut tanpa memikirkan kualitas.
Dari fenomena tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kebijakan yang lahir atas dasar politik apalagi yang diawali oleh fenomena semacam viral tersebut tidaklah efektif untuk jangka panjang, proses yang tergesa-gesa dan hanya sebagai formalitas tentu tidak akan mendapat hasil maksimal.
Sejalan dengan kasus tersebut, muncul kembali aksi pemuda yang menyindir pemerintah dengan turun langsung (bukan hanya di media sosial) dalam membersihkan lingkungan seperti sungai dan kali yang banyak sampah.
Aksi ini di unggah di media sosial dan mendapatkan komentar beragam dari masyarakat. Banyak yang menyayangkan kinerja pemerintah di daerah tersebut serta budaya buruk masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah.
Aksi ini juga mendapat atensi dari pemerintah setempat dengan mengadakan acara bersih-bersih massal. Namun tentu saja kebijakan tersebut berangkat bukan dari program murni pemerintah, melainkan karena telah viral dahulu baru dikerjakan.
Menanggapi hal itu masyarakat tetap saja tidak puas dan selalu bertanya jika tidak ada pemuda tersebut apakah pemerintah tidak akan pernah bergerak?
Kesimpulannya dari dua kasus atau fenomena tersebut, pemerintah terlihat hanya akan bergerak atau membuat sebuah kebijakan apabila telah viral dan menjadi sebuah masalah.
Tidak ada proteksi masalah yang dilakukan pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Dan semua pada akhirnya kebijakan dengan konsep Evidence-Based Policy yang diharapkan semakin jauh untuk dirasakan.
Padahal Indonesia sebagai negara dengan potensi berubah menjadi negara maju sangatlah besar, perlu banyak evaluasi dalam pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan harusnya berangkat dari bukti serta data yang jelas, sehingga kebijakan dengan konsep Evidence-Based Policy diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan tarkait pembuatan kebijakan.
Jika tidak maka akan muncul konsep baru yaitu Viral-Based Policy. Yaitu kebijakan yang dilandasi dari fenomena yang harus viral dulu baru dikerjakan sehingga membuat masyarakat semakin geram dan bertanya-tanya kemana saja pemerintah. *)
Penulis adalah Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Andalas (Unand)
