PADANG, forumsumbar —Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar mengikuti rapat Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengaduan dan Informasi Publik lingkup pemerintah daerah, yang diselenggarakan oleh Pusat Penerangan Kemendagri, Kamis (18/6).
Monev kali ini dilakukan melalui fasilitas zoom meeting dengan menampilkan narasumber Dr. Gede Narayana (Ketua Komisi Informasi Pusat), Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA (Deputi Pelayanan Publik Kemenpan) dengan moderator Dr. Handayani Ningrum (Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan Kemendagri). Sebelum memberikan kesempatan kepada narasumber, terlebih dulu mendengarkan sambutan dari Dr. Drs. Yusharto H, M.Pd (Staf Ahli Mendagri Bidang Pelayanan Publik).
Dari laporan hasil Monev Pengelolaan Pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) pada Pemerintah Provinsi tahun 2019, terungkap bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, Sumbar menduduki peringkat pertama dalam hal penyelesaian pengaduan (92,59 %) dan disusul oleh Kalimantan Selatan (91,74 %).
Sedangkan dalam laporan hasil tindaklanjut berdasarkan Surat Menpan Nomor: B/21/M.PP.00.04/2020 tanggal 5 Februari 2020, laporan yang disampaikan oleh Provinsi Sumbar masuk kategori Lengkap, dimana hanya 7 provinsi yang masuk kategori ini, yakni DI Yogyakarta, Sulbar, Gorontalo, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan.
“Pemerintah Provinsi untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan pengaduan pengelolaan informasi publik kabupaten / kota yang ada dibawahnya,” jelas Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Drs. Bahtiar, M.Si.
Kegiatan monitoring dan evaluasi bersama Kemendagri yang melibatkan Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kemenpan RB ini perdana digelar, merupakan sinergitas antara Kemenpan RB dan Kemendagri dalam hal pengelolaan pengaduan pelayanan publik menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR!
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan ke seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten / kota se-Indonesia dengan Nomor: 490/10005/SJ/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional melalui aplikasi SP4N-LAPOR, yang mengatur bahwa seluruh Instansi Pusat dan Pemda agar tidak lagi mengembangkan aplikasi pengelolaan pelayanan publik selain dari aplikasi SP4N-LAPOR, dan seluruh pengelolaan pengaduan pelayanan publik diintegrasikan ke dalam SP4N-LAPOR.
(Rel/Kominfo)
