JAKARTA, forumsumbar —Pilkada Serentak di 270 daerah diputus tak ditunda ke tahun muka (2021). Juni ini tahapan yang terhenti gara-gara merebaknya virus corona (Covid-19) dilanjutkan kembali, walaupun akhir pandemi belum pasti. Rabu 9 Desember 2020 ditetapkan hari pencoblosannya.
Penetapan pengunduran Pilkada Serentak ke bulan Desember 2020 itu mendapatkan kritikan keras dari Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan. Kenapa pilkada tak ditunda? Demikian ditulis di laman fesbuknya, Sabtu (30/5).
Kegelisahan mantan Dirjen Otonomi Daerah di era Mendagri Gamawan Fauzi ini, melihat sampai saat ini pandemi Covid-19 masih belum melandai, kemudian konsentrasi pemerintah daerah lebih fokus ke masalah penanggulangan bencana non alam itu.
“Pilkada itu sebetulnya soal ritual demokrasi biasa. Digelar secara berkala. Bila ada bencana lazim ditunda. Kalau tidak, bisa merepotkan panitia penyelenggara. Bisa pula menyusahkan peserta yang akan berlaga, kecuali petahana. Dan yang paling berbahaya bisa membuat pemilih tak bersemangat ke bilik suara,” ujarnya.
Sebenarnya dengan menunda pilkada, lanjut Prof Djohermansyah, kita tidak hanya menyelamatkan tergradasinya kualitas pilkada, tapi juga bisa memperbaiki kelemahan sistem dan segenap prosesnya. DPR bersama DPD dan pemerintah di masa penundaan bisa menambal bolong-bolong pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih sampai ke penghitungan suara.
“Termasuk juga mengatasi perkara pecah kongsi KDH dan wakilnya, serta politik kekerabatan yang menguatkan oligarki dan menyuburkan korupsi KDH,” kata Prof Djo, demikian panggilan akrab pakar otonomi daerah yang saat ini menjabat Presiden i-Otda.
Tapi kok pilkada tetap diputar juga? Apakah dalam waktu dekat akan ada kiamat di jagad raya? Berbagai tanya membuncah di kepala kita, sebut Prof Djo. Dan jawabnya tidak perlu ditanya kepada rumput yang bergoyang. Tapi bisa didalami dengan pendekatan politik-ekonomi.
Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada mata pencarian masyarakat dan bisnis konglomerat, dikatakan Prof Djo, perlu diminyaki dengan pitih pilkada supaya bisa menghela roda ekonomi yang nyaris terhenti. “Penguasa daerah pun happy, karena legitimasi kekuasaannya bisa diperbarui dengan mudah sekali,” tandasnya.
Pendapat Prof Djo di fesbuknya itu ditanggapi serius warganet, di antaranya dari Misran Effendi, alumni IPDN yang setuju dengan apa yang ditulis itu. Dimana ia berpendapat kurva yang terpapar pandemi Covid-19 secara nasional terus naik, dan Desember itu menurutnya masih belum stabil semuanya.
“Kalau mengedepankan pendekatan ekonomi masih rasional. Tapi kalau mengedepankan pendekatan politik rasanya kurang bijak,” katanya.
Semua sumber daya, tenaga, biaya, pikiran dicurahkan untuk mengatasi pandemik ini. Belum lagi bakal akan ada tambahan anggaran untuk alat pelindung diri (APD) penyelenggara Pilkada. Sedangkan daerah saja anggaran sudah dipotong 50% dan sudah di recofusing sana dan sini. Jadi menunda bukan hal salah,” tukasnya.
Kemudian Pinto Janir, penyair yang sekaligus wartawan asal Sumbar ikut berkomentar, dimana ia menyebutkan bahwa ibarat bercinta, apakah kita bisa dengan sempurna bermesra di bilik di kala hati gelisah, cemas, takut, gamang dan tak nyaman?
“Memilih dalam ketaknyamanan yang saya khawatirkan di bilik suara adalah asal lekas keluar. Ya sembarang cucuk atau yang gawatnya lupa mencucuk. Masuk bilik atau memilih dalam suasana tak nyaman adalah bencana bercinta di alam demokrasi kita!” tegasnya.
(Ika)
