PADANG, forumsumbar —Masih adanya nagari/desa di Sumbar yang belum mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) cukup disayangkan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas.
Dalam wawancaranya dengan wartawan di DPRD Sumbar, Selasa sore (26/5), Nurnas mengaku tidak habis pikir kenapa di Sumbar ini dari 14 kabupaten/kota terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota masih lambat mencairkannya, dimana pihak pemerintah nagari / pemerintah desa yang masuk program Kemendes itu masih ada juga yang belum mencairkan BLT-DD tersebut.
“Untuk diketahui, laporan per tanggal 26 Mei hingga pukul 11.00 WIB, yang baru melakukan pendataan keluarga penerima BLT-DD baru 804 nagari/desa dari 928 nagari/desa. Sedang yang sudah menyalurkan BLT-DD itu 748 nagari/desa atau sekitar 79 persen dari total nagari yang ada,” ungkap Nurnas.
Disebutkan Nurnas, jumlah Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat di 748 nagari/desa itu mencapai Rp77 miliar, sedangkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan Kemendes untuk 928 nagari/desa di Sumbar itu cukup besar.
“Ini artinya, masih banyak lagi BLT-DD itu yang belum dicairkan. Dan saya tidak tahu persis apa penyebabnya,” sebut Nurnas.
Dia menambahkan, hingga Selasa, daerah yang sudah mencairkan BLT-DD 100 persen yaitu Kota Pariaman, Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Dharmasraya untuk Kabupaten Pesisir Selatan dari 182 nagari/desa masih tersisa 7 lagi dan yang masih rendah mencairkan BLT-DD ini adalah Kabupaten Solok Selatan dari 39 nagari baru siap menyalurkan 21 nagari dan Kabupaten Padang Pariaman dari 103 nagari/desa baru 12 nagari/desa selesai disalurkan, Kabupaten Agam baru 12 nagari dari 82 nagari/desa dan Kabupaten Kepulauan Mentawai baru satu desa dari 43 desa yang ada.
“Padahal Kemendes PDTT sudah bertegas-tegas BLT-DD itu sudah harus bisa dicairkan paling lambat sebelum tanggal 24 Mei kemarin,” tegas Nurnas, sambil menekankan bahwa berdasarkan Instruksi Kemendes PDTT yang ditujukan langsung kepada kepala desa/walinagari, bagi yang tidak juga mencairkan BLT-DD sebelum sehari jelang lebaran, Minggu (24/5), maka ada konsekuensi yang diterima pihak nagari/desa tersebut.
“Sanksinya bagi nagari/desa reguler akan dihentikan pengucuran Dana Desa tahap berikut. Sedangkan nagari/desa kategori mandiri, dipangkas Dana Desa-nya 50 persen untuk pencairan tahap II,” terang Nurnas.
Semestinya, sebut politisi Partai Demokrat Sumbar yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar yang sudah periode ke tiga ini duduk, peran kepala daerah justru harus lebih besar mendorong pihak nagari/desa melakukan pendataan dan pencairan BLT-DD itu pada masyarakat Sumbar yang terdampak Covid-19.
Nyatanya apa yang didapati masih banyak nagari/desa di Sumbar yang masuk program Kemendes PDTT belum lakukan pendataan dan juga pencairan BLT-DD sebesar Rp600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan.
“Pada hal BLT-DD itu sangat dibutuhkan warga penerima saat menyambut lebaran kemarin ini,” jelas Nurnas.
Dirinya juga mengaku, tidak tahu persis seperti apa kelanjutan BLT-DD Kemendes pasca Lebaran ini untuk Sumbar. “Apakah program pencairan BLT-DD itu dilanjutkan atau tidak, saya pribadi belum tahu. Kita tunggu saja instruksi lanjutan dari Kemendes PDTT,” tutup Nurnas.
(Rel/Nov)
