PADANG, forumsumbar —Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas menegaskan agar kepala daerah jangan memanfaatkan bantuan untuk masyarakat terdampak virus corona (Covid-19) dari APBD maupun APBN sebagai kepentingan politik.
Dalam menggunakan anggaran juga harus transparan dan diumumkan ke publik, sehingga tidak ada imej buruk dari berbagai pihak terhadap penggunaan keuangan negara.
Dalam transparansi tersebut, di antaranya semua anggaran yang akan dipergunakan dalam menangani pandemi Covid-19 ini harus diatur dalam peraturan kepala daerah atau Perkada, dan para sekretaris daerah mestinya sudah mempersipkan administrasi tersebut, untuk selanjutnya ditanda tangani kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota.
Lihat Juga
Jika Perkada belum dibuat anggaran sudah digunakan, maka akan menjadi dilematis di kemudian hari dan bisa masuk pada ranah hukum.
“Kita minta pada kepala daerah dan anggota DPRD, jangan manfaatkan bantuan antisipasi pandemi Covid-19 untuk kepentingan politik, karena ini uang negara melalui APBD provinsi, kabupaten dan kota serta APBN, dan penggunaan serta penerima harus transparan, sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari,” tegas politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini.
Hal tersebut diingatkan HM. Nurnas karena pada saat ini berbarengan atau bersamaan dengan pilkada, sehingga banyak kepala daerah dan anggota DPRD memanfaatkan, seolah-olah anggaran tersebut berasal dari saku pribadi.
Nurnas juga mendesak Komisi Informasi (KI) Sumbar untuk melakukan keterbukaan, dan memberikan masukan pada PPID utama di kabupaten dan kota untuk melakukan pembelajaran atau edukasi pada masyarakat.
“Saya juga minta KI Sumbar untuk bisa memberikan edukasi pada kabupaten dan kota dalam membuka informasi perkembangan pandemi Covid-19 serta bantuan terhadap yang terdampak,” tambahnya.
Saat ini, Nurnas melihat masih banyak masyarakat yang kurang memahami penyebaran pandemi Covid-19, bahkan karena ketidakpahaman masih banyak penolakan terhadap korban ODP serta yabg meninggal, seolah-olah akan membuat dampak buruk pada lingkungan.
“Saya berharap, beri edukasi pada masyarakat sehingga tidak ada lagi pengusiran serta diskriminasi terhadap penderita,” tegas Nurnas lagi.
Saat ini penyebaran pandemi Covid-19 semakin tinggi, baik skala nasional maupun lokal Sumbar. Untuk itu kewaspadaan dan kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan.
(Rel/Nov)
