Oleh : Isa Kurniawan
// forumsumbar //
BEBERAPA waktu yang lalu jagad politik Sumbar dikejutkan dengan kehadiran pendatang baru Audy Joinaldy, yang katanya, seorang pengusaha muda kaya raya asal Minang yang memiliki bisnis lebih banyak di Indonesia bagian timur. Hebatnya lagi, ceritanya berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahyeldi Ansharullah (Walikota Padang), di dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2020.
Ternyata betul. Kemudian diumumkan lah bahwa pasangan Mahyeldi-Audy ini telah mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, untuk Pilkada Sumbar 2020. Sepertinya koalisi antara PKS dengan PPP, dimana PKS 10 kursi dan PPP 4 kursi, sudah bisa mendaftar ke KPU Sumbar.
****
Pasca-hilangnya sinyal Faldo Maldini di Pilkada Sumbar 2020 karena tidak cukup umur –Faldo berumur 29 tahun, kelahiran 1990– kemudian muncul Audy Joinaldy yang berusia 37 tahun (kelahiran 1983). Kehadiran Audy sepertinya bisa membawa angin segar, dan dianggap merepresentasikan kaum milenial di pusaran Pilkada Sumbar 2020, sebagai pengganti sosok Faldo.
Tapi, Audy bukan Faldo. Dari kacamata saya, di antara keduanya beda kelas kalau dalam wilayah politik. Faldo itu mandiri dan punya nyali masuk gelanggang dengan segala resiko yang akan ditampinnya. Sementara Audy cenderung menjadi “anak manis”, yang harus dipapah masuk gelanggang, dan maunya main aman saja. Kesannya, karena kaya raya, Audy “bisa membeli apa saja”, termasuk pasangan untuk maju di pilkada.
****
Persoalan milenial di jagad politik Sumbar sebenarnya sudah dimulai saat Jeffrie Geovanie (JG) masuk ke gelanggang dengan menjadi calon Gubernur Sumbar pada Pilkada Sumbar 2005, berpasangan dengan akademisi Universitas Negeri Padang (UNP) Dasman Lanin yang juga tokoh Muhammadiyah Sumbar serta inisiator Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumbar.
Waktu itu umur JG 38 tahun (kelahiran 1967), hampir sama lah dengan Audy sekarang. JG dengan gagah berani mencalon sebagai Gubernur Sumbar, dan walaupun kalah, JG telah berinvestasi politik di Sumbar, sebab pada beberapa kontestasi politik berikutnya JG berhasil menang. Diyakini itu karena JG telah populer dan memiliki jaringan yang luas di Sumbar.
Ketika Pileg 2009, JG berhasil duduk sebagai Anggota DPR RI dari Partai Golkar di Sumbar 1, meskipun kemudian ia PAW. Kemudian ikut Pileg 2014, dan berhasil duduk menjadi Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumbar. Di ujung masa jabatan JG mengundurkan diri dan di PAW. Dan saya yakin, kalau JG ikut lagi Pileg 2019 lalu di jalur DPD, rasanya akan duduk lagi.
****
Harusnya, pergerakan Faldo dan JG di dalam wilayah politik tadi bisa dijadikan perbandingan oleh Audy. Faldo dengan semangat mudanya, mandiri dan berani ambil resiko, tetapi tentunya dengan segala pertimbangan yang sudah matang. Kemudian JG, sama saat Audy sekarang, ia pun kaya raya, tapi berani maju sebagai calon Gubernur Sumbar, walaupun itu penuh resiko.
Sementara Audy “main aman” dengan mengincar Mahyeldi untuk berpasangan. Di satu sisi hal ini sah-sah saja, karena melihat realita politik yang ada, dimana Mahyeldi elektabiltasnya cukup tinggi dan Audy bisa “menumpang biduk ke hilir”. Intinya, peluang menang terbuka lebar. Tetapi di sisi lain, langkah Audy langsung lockdown, terkunci.
Siapa yang menjamin Mahyeldi bisa dapat tiket PKS, sementara ada juga kader PKS lainnya Riza Falepi (Walikota Payakumbuh) yang ikut berebut dan didukung oleh Irwan Prayitno lagi? Siapa yang menjamin PKS bisa berkoalisi dengan PPP, sementara banyak pihak di Sumbar, terutama partai-partai lainnya ingin “menyingkirkan” PKS? Buktinya saat pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sumbar, dan bisa jadi ini terbawa-bawa ke Pilkada Sumbar 2020.
Kalau memang benar Audy kaya raya, menurut hemat saya, seharusnya masuk gelanggang Pilkada Sumbar 2020 maju untuk calon Gubernur Sumbar, sama halnya dengan JG tempo hari di Pilkada Sumbar 2005. Menjelang 16-18 Juni 2020, dimana jadwal pendaftaran ke KPU Sumbar dibuka, Audy masih punya waktu panjang untuk memikirkan alternatif-alternatif lain sebagai pilihan. Bukankah politik itu seni segala kemungkinan?
Penulis adalah ;
Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas)
