AGAM, forumsumbar —Empat tahun terakhir Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam konsisten melakukan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari (APBNagari) di depan kantor Nagari serta di ruang terbuka publik.
Khusus untuk 2020 penyebaran informasi terkait dana desa di APBNagari Panampuang makin di masive-kan selain memanfaatkan media luar ruang juga menyebarkannya di berbagai konten media sosial.
Selain untuk transparansi pengelolaan keuangan Nagari kepada masyarakat, target lain ingin dicapai yakni meraih brevet Nagari Informatif penilaian Komisi Informasi (KI) Sumbar tahun 2020.
“Menyebarkan informasi terkait anggaran sudah menjadi kewajiban berdasarkan petunjuk pengelolaan dana desa yang diterbitkan Kemendes PDTT RI. Juga harus dicontoh dan teladani oleh nagari dan desa lain di Sumatera Barat,” ujar Konsultan Pendamping Kementerian Desa Wilayah II Sumbar Khariul Anwar, Kamis (5/3) di Agam.
Disamping itu kata Khairul, masyarakat di nagari dan desa melalui semua stakeholder juga harus memperhatikan kualitas kerja dan laporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Juga harus ada ruang pengawasan publik terhadap program dan kualitas dan realisasi program tersebut,” ujar Khairul yang akrab dipanggil Tan Rajo itu.
Media publikasi berupa baliho berukuran besar yang dipasang di depan kantor Nagari tersebut, dituangkan secara rinci soal besaran dan sumber pendapatan, pembiayaan serta belanja Nagari pertahunnya, serta laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya.
Walinagari Panampuang Zulhendra mengatakan, publikasi pengelolaan APBNagari ini dilakukan sejak empat tahun anggaran terakhir. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Nagari (Perna) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panampuang Tahun 2020 dan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
“Ini dimaksudkan agar masyarakat tahu dan ikut mengawal dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) yang hampir mencapai Rp 2 miliar. Lewat publikasi, masyarakat bisa langsung memantau pembangunan Nagari dan ikut mengawal, dan pastinya tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.
Zulhendra berharap, dengan adanya transparansi anggaran yang dikelola nagari, masyarakat juga mendapat edukasi akan pentingnya kejujuran dan keterbukaan. Sebab, secara tidak langsung hal itu sangat mendidik masyarakat lebih aktif dan peduli terhadap nagarinya.
Terkait hal itu Ketua Badan Musyawarah Nagari ( BAMUS) Panampuang Fitrianto mengatakan, ia yakin dengan media publikasi melalui pemasangan baliho APBNagari yang dilakukan Walinagari sudah tepat,
“Tujuannya supaya masyarakat bisa mengetahui efektifitas pengelolaan anggaran di Nagari sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, selain itu meniadakan penyalahgunaan dana nagari yang ancamannya penjara,” ujarnya. (Rel)
