
JAKARTA, forumsumbar — Pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan daerah. Wakil presiden pengganti tidak cukup hanya memiliki kedekatan politik dengan presiden, tetapi juga harus memahami otonomi daerah dan berbagai persoalan pemerintahan daerah di Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Djohermansyah Djohan. Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010–2014 itu, pemahaman mengenai pemerintahan daerah harus menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan wakil presiden baru.
“Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memahami pemerintahan daerah, mengerti persoalan otonomi daerah, dan memiliki kepedulian terhadap nasib daerah. Jangan sampai pergantian wapres hanya menghasilkan pergantian orang, tetapi persoalan daerah tetap terabaikan,” ujar Djohermansyah. Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, hubungan pemerintah pusat dan daerah belakangan menghadapi sejumlah persoalan serius. Mulai dari kecenderungan pemusatan kewenangan, menyusutnya ruang fiskal daerah, hingga semakin terbatasnya keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Salah satu persoalan yang mencerminkan kondisi tersebut adalah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan itu, menurut dia, tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan penghematan anggaran negara karena dampaknya langsung dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
“Ketika transfer ke daerah dipangkas, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ikut terpengaruh,” katanya.
Djohermansyah mengingatkan, Indonesia memiliki 546 daerah otonom dengan karakteristik, kapasitas fiskal, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat karena kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.
Kondisi tersebut, lanjut dia, menciptakan ketidakseimbangan ketika tanggung jawab pelayanan publik tetap dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara ruang fiskal dan keleluasaan kewenangannya semakin terbatas.
Karena itu, ia menilai diperlukan sosok wakil presiden yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
Wapres Harus Menjadi Jembatan Pusat dan Daerah
Menurut Djohermansyah, secara konstitusional Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Meskipun kedudukannya sebagai pembantu presiden, wakil presiden dapat memperoleh mandat politik dan penugasan strategis untuk menangani persoalan tertentu.
Salah satu mandat strategis yang perlu diberikan kepada wakil presiden baru adalah mengawal hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan desentralisasi.
“Wapres jangan hanya menjadi pelengkap kelembagaan atau ban serep yang menunggu ketika presiden berhalangan. Ia harus menjadi kekuatan strategis yang membantu presiden menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk persoalan hubungan pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, wakil presiden yang memahami otonomi daerah dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi kepala daerah, menyampaikan aspirasi daerah kepada presiden, serta mencari penyelesaian apabila kebijakan pemerintah pusat tidak sejalan dengan kebutuhan daerah.
Bahkan, menurut dia, wakil presiden memiliki posisi kelembagaan yang strategis dalam urusan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan wakil presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Sementara dalam konteks Papua, wakil presiden juga memiliki peran sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua.
“Dengan posisi tersebut, wakil presiden sebenarnya mempunyai ruang strategis untuk mengawal desentralisasi, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan kebijakan nasional memperhatikan kepentingan daerah,” katanya.
Tidak Harus Berasal dari Daerah
Mengenai latar belakang calon, Djohermansyah menegaskan bahwa wakil presiden yang memahami persoalan daerah tidak harus berasal dari kalangan kepala daerah, mantan gubernur, ataupun anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut dia, yang lebih penting adalah rekam jejak, kapasitas, pengalaman, serta pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Memahami daerah tidak identik dengan pernah menjabat di daerah. Seseorang bisa berasal dari Jakarta, menjadi tokoh partai politik, akademisi, atau pejabat pemerintah pusat, tetapi memiliki pemahaman mendalam mengenai desentralisasi dan otonomi daerah,” ujarnya.
Sebaliknya, pengalaman sebagai kepala daerah juga tidak otomatis menjamin seseorang memahami persoalan otonomi daerah secara menyeluruh.
Calon wakil presiden, lanjut dia, setidaknya harus memahami Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, tata kelola birokrasi daerah, serta ketimpangan pembangunan antardaerah.
Selain kapasitas tersebut, calon juga harus mempunyai keberanian menyampaikan kritik dan memberikan alternatif kepada presiden apabila kebijakan nasional berpotensi merugikan daerah.
“Loyalitas kepada presiden tidak berarti selalu membenarkan seluruh kebijakan. Pembantu yang baik justru harus mampu memberikan masukan kritis dan alternatif penyelesaian,” katanya.
Chemistry Politik Tetap Penting
Di sisi lain, Djohermansyah mengakui bahwa pertimbangan politik tetap menjadi faktor penting dalam menentukan wakil presiden pengganti. Presiden membutuhkan pendamping yang memiliki kepercayaan politik, kesamaan orientasi, dan chemistry agar pemerintahan dapat berjalan efektif.
Terlebih, wakil presiden baru akan mengisi sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun. Karena itu, kesinambungan pemerintahan dan stabilitas politik menjadi pertimbangan yang relevan.
Menurut dia, tidak menjadi persoalan apabila wakil presiden baru berasal dari partai politik yang sama dengan presiden. Pilihan tersebut bahkan dapat mengurangi potensi persaingan politik internal menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Namun, ia mengingatkan agar loyalitas politik tidak menjadi satu-satunya ukuran.
“Wapres yang hanya loyal tetapi tidak memiliki kapasitas akan sulit memberikan nilai tambah bagi pemerintahan. Sebaliknya, orang yang cakap tetapi tidak memiliki kesamaan orientasi dan kepercayaan politik juga berpotensi menimbulkan persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan, kompetensi pemerintahan dan keselarasan politik,” ujarnya.
MPR Perlu Menguji Gagasan Kandidat
Menanggapi sejumlah nama yang mulai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden, Djohermansyah menyebut beberapa figur, antara lain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.
Selain itu, muncul pula nama-nama dari lingkungan politik dan pemerintahan yang dekat dengan Presiden Prabowo, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Muzani.
Menurut dia, setiap tokoh tentu memiliki latar belakang dan keunggulan masing-masing. Namun, pembicaraan mengenai calon wakil presiden sebaiknya tidak berhenti pada kedekatan dengan presiden, kekuatan politik, maupun dukungan partai.
Publik perlu mengetahui kapasitas dan gagasan yang ditawarkan masing-masing kandidat, terutama mengenai masa depan otonomi daerah dan hubungan keuangan pusat dan daerah.
Karena itu, ia mengusulkan agar kedua calon yang nantinya diajukan presiden kepada MPR menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam membantu tugas presiden sebelum dipilih.
“MPR perlu mengetahui bagaimana pandangan kedua kandidat mengenai desentralisasi, bagaimana mengatasi ketimpangan fiskal, memperbaiki koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa,” katanya.
Ia menegaskan, jabatan wakil presiden bukan sekadar hadiah politik ataupun tempat menampung tokoh yang berjasa kepada partai dan presiden.
Jangan Biarkan Otonomi Daerah Tinggal Slogan
Djohermansyah berharap Presiden Prabowo memberikan mandat yang jelas kepada wakil presiden baru untuk mengawal desentralisasi, memperjuangkan keadilan fiskal, memperkuat koordinasi antartingkatan pemerintahan, dan memastikan aspirasi daerah diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan nasional.
Ia mengingatkan, otonomi daerah merupakan amanat reformasi dan pilihan konstitusional untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta merawat kebinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jangan sampai otonomi daerah hanya menjadi slogan konstitusional, sementara praktik pemerintahan justru bergerak ke arah resentralisasi. Kepala daerah jangan hanya dijadikan pelaksana kebijakan pusat, tetapi tidak diberi kewenangan dan dukungan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya,” ujarnya.
Menurut dia, daerah bukan bawahan yang sekadar menunggu perintah pemerintah pusat, melainkan mitra strategis dalam membangun Indonesia.
Karena itu, wakil presiden baru harus menjadi sosok yang bukan hanya dipercaya presiden, tetapi juga dipercaya daerah. Ia harus memahami denyut persoalan daerah dan memiliki keberanian menyuarakan kepentingan daerah di hadapan presiden.
“Wapres boleh berganti, tetapi jangan sampai nasib daerah tetap sama: didengar aspirasinya ketika dibutuhkan, tetapi diabaikan kepentingannya ketika kebijakan ditetapkan,” kata Djohermansyah.
Ia menegaskan, kuatnya NKRI tidak ditentukan oleh semakin terkonsentrasinya kekuasaan di Jakarta, melainkan oleh kemampuan pemerintah membangun pusat yang kuat tanpa melemahkan daerah, serta daerah yang berdaya tanpa mengurangi kewibawaan pemerintah pusat.
(R/Wiztian Yoetri)























